Review
Rabu, 03 Maret 2021 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 03 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 3 MARET - 9 MARET 2021
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Reportase
Perpajakan.id

DJP dan DJPK Teken Kerja Sama dengan 78 Pemerintah Daerah, Ada Apa?

A+
A-
7
A+
A-
7
DJP dan DJPK Teken Kerja Sama dengan 78 Pemerintah Daerah, Ada Apa?

Suasana acara penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan secara virtual. (tangkapan layar Youtube DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dan 78 pemerintah daerah. Kerja sama mengenai optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.

Dalam Siaran Pers Nomor: SP-38/2020, DJP mengatakan perjanjian kerja sama tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi perpajakan, data perizinan, serta data atau informasi lainnya.

“[Selain itu, perjanjian kerja sama ini untuk] mengoptimalkan penyampaian data informasi keuangan daerah dan mengoptimalkan pengawasan bersama atas kepatuhan wajib pajak,” demikian pernyataan DJP, Rabu (26/8/2020).

Baca Juga: Sri Mulyani: Berbagai Pengaduan Akan Kami Lindungi

Tujuan lain yang ingin dicapai adalah mengoptimalkan pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan perpajakan kepada masyarakat, meningkatkan pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan, dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan aparatur di bidang perpajakan.

Melalui kerja sama bersama para pemerintah daerah, DJP berharap dapat menerima sumber data yang penting untuk pengawasan kepatuhan pajak antara lain data kepemilikan dan omzet usaha, data izin mendirikan bangunan, data usaha pariwisata, data usaha pertambangan, data usaha perikanan, dan data usaha perkebunan.

“Sebaliknya, pemerintah daerah juga akan menerima data dari DJP untuk kepentingan pengawasan daerah,” demikian imbuh DJP.

Baca Juga: Soal Dugaan Suap Pegawai Pajak, Ini Pernyataan Sri Mulyani

DJP mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas partisipasi para kepala daerah baik gubernur, bupati, dan walikota yang telah mendukung kerja sama optimalisasi pengumpulan pajak pusat dan pajak daerah.

Otoritas pajak juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DJPK yang telah bersedia memfasilitasi kerja sama dengan para pemerintah daerah ini.

DJP berharap program ini dapat segera diikuti seluruh pemerintah daerah karena memberikan manfaat yang besar bagi upaya pengumpulan penerimaan pajak, baik pusat maupun daerah, yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Baca Juga: Bupati Minta ASN dan Pejabat Daerah Segera Lapor SPT

Pajak merupakan sumber utama penerimaan pemerintah pusat dan daerah yang digunakan bukan saja untuk pembangunan fisik, melainkan juga untuk menolong masyarakat berpenghasilan rendah dan program kesejahteraan sosial yang sangat dibutuhkan khususnya pada masa pandemi. (kaw)

Topik : penerimaan pajak, pajak pusat, pajak daerah, DJP, DJPK, KPK, pemerintah daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 01 Maret 2021 | 15:31 WIB
PMK 18/2021
Senin, 01 Maret 2021 | 13:50 WIB
PMK 18/2021
Senin, 01 Maret 2021 | 11:42 WIB
PMK 18/2021
berita pilihan
Rabu, 03 Maret 2021 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 15:05 WIB
INTEGRITAS PEGAWAI KEMENKEU
Rabu, 03 Maret 2021 | 15:00 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA
Rabu, 03 Maret 2021 | 14:30 WIB
DITJEN PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 03 Maret 2021 | 13:17 WIB
KABUPATEN KERINCI
Rabu, 03 Maret 2021 | 13:02 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 03 Maret 2021 | 12:30 WIB
UKRAINA
Rabu, 03 Maret 2021 | 12:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK