Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Uji Coba dengan 7 Pemda, DJP Sudah Awasi 1.184 Wajib Pajak

A+
A-
29
A+
A-
29
Uji Coba dengan 7 Pemda, DJP Sudah Awasi 1.184 Wajib Pajak

Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama sinergi optimalisasi penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. (tangkapan layar Youtube DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Sebelum mengandeng 78 pemerintah daerah pada hari ini, Ditjen Pajak (DJP) sudah melakukan uji coba (piloting) optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah dengan 7 pemerintah kabupaten/kota.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan melalui sinergi dengan 7 pemerintah kabupaten/kota tersebut, DJP bersama otoritas pajak daerah tersebut sudah melakukan pengawasan bersama atas 1.184 wajib pajak. Simak pula artikel ‘DJP dan DJPK Teken Kerja Sama dengan 78 Pemerintah Daerah, Ada Apa?’.

“Dengan 7 kabupaten/kota saja kita sudah bisa melakukan pengawasan khusus atas 1.184 wajib pajak. Kalau dari 7 naik jadi 78 ini tentu bagus sekali. Dengan ini, kami bisa melihat gambaran yang lebih jelas atas wajib pajak,” ujar Suryo, Rabu (26/8/2020).

Baca Juga: DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Suryo memberi contoh pengawasan bersama yang paling sederhana dapat dilakukan atas pelaku usaha hotel. Hal ini mengingat dalam usaha hotel, ada kewajiban pembayaran pajak penghasilan (PPh) kepada pemerintah pusat dan pajak hotel kepada pemerintah daerah.

“Mereka adalah subjek pajak kami dan Anda [pemerintah daerah] juga. Dengan kerja sama ini, kita bisa melihat wajib pajak dalam dua dimensi yang berbeda tapi aktivitasnya sama," kata Suryo.

Perjanjian kerja sama antara DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan 78 pemerintah daerah mencakup kerja sama pertukaran dan pemanfaatan data perpajakan, izin, hingga keuangan daerah. Pengawasan bersama atas kepatuhan wajib pajak diharapkan makin kuat.

Baca Juga: Terbit PMK Baru Soal Pengawasan Akuntan Publik, Ini yang Diatur

Melalui kerja sama dengan pemda, DJP berharap dapat menerima sumber data penting untuk pengawasan kepatuhan pajak seperti data kepemilikan dan omzet usaha, data izin mendirikan bangunan (IMB), data usaha pariwisata, data usaha pertambangan, data usaha perikanan, dan data usaha perkebunan. Sebaliknya, pemda juga akan menerima data dari DJP untuk kepentingan pengawasan daerah.

Kerja sama dengan 78 pemerintah daerah ini diharapkan bisa menjadi tonggak awal dalam mewujudkan basis data nasional yang seragam antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan yang diinginkan oleh Presiden.

Secara khusus, Suryo meminta kepada pemerintah daerah untuk menyeragamkan administrasi identitas penerima layanan publik atas setiap layanan yang diberikan oleh pemda, baik itu menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) maupun nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Baca Juga: Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah

"Dengan common identifier, akan mudah bagi kita semua untuk mengawasi wajib pajak dan usahanya. Kita bisa dapat informasi dari seluruh pemda atas kegiatan di daerah bersangkutan," ujar Suryo. (kaw)

Topik : pengawasan, kepatuhan pajak, DJP, DJPK, pemda, penerimaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 13 Januari 2022 | 11:31 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Soal NPWP 16 Digit, Dirjen Pajak Minta Perbankan Lakukan Ini

Kamis, 13 Januari 2022 | 10:31 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan 1770SS untuk Pensiunan PNS, TNI, dan Polri

Rabu, 12 Januari 2022 | 16:30 WIB
KP2KP NUNUKAN

Datangi Rumah Makan, Petugas Pajak Ingatkan Batas Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 12 Januari 2022 | 15:22 WIB
KINERJA FISKAL

Pajak Lebih dari 100% dan Tumbuh 19,2%, Kepala BKF: Ini Luar Biasa

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Enam Kondisi Bukti Pot/Put Unifikasi Tetap Perlu Dibuat

Senin, 17 Januari 2022 | 13:57 WIB
PMK 186/2021

Terbit PMK Baru Soal Pengawasan Akuntan Publik, Ini yang Diatur

Senin, 17 Januari 2022 | 13:51 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Turun, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.965 Triliun Per November 2021