Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sederet Negara yang Implementasikan Pajak atas Kekayaan

A+
A-
2
A+
A-
2
Sederet Negara yang Implementasikan Pajak atas Kekayaan

Ilustrasi.

KETIMPANGAN ekonomi telah menjadi persoalan umum bagi banyak negara. Selain karena tidak meratanya akses modal dan pendidikan, ketimpangan ekonomi juga dikarenakan adanya ketimpangan kepemilikan kekayaan (World Bank, 2018).

Ketimpangan ini terjadi karena akumulasi kekayaan yang dimiliki oleh kelompok kaya umumnya disalurkan dalam satu garis keturunannya saja. Hal ini membuat kepemilikan harta kekayaan pun cenderung terkonsentrasi pada kelas atas.

Untuk itu, pemerintah di banyak negara mencoba ‘intervensi’ untuk mengatasi persoalan ketimpangan ekonomi ini, salah satunya melalui instrumen pajak atas kekayaan (wealth tax). Secara umum, pajak kekayaan merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan suatu kekayaan.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Insentif Pajak Mobil Listrik Dirilis Tahun Ini

Menurut IMF (2013), pendekatan dalam menentukan objek pajak kekayaan terbagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan nilai harta tersebut (asset base), transfer kekayaan (asset transfer) dan kenaikan nilai suatu aset (capital gains).

Sementara itu, OECD mengklasifikasikan pajak kekayaan sebagai bagian dari pajak atas kepemilikan harta (property tax) dalam heading 4000 yang tertuang dalam laporan Revenue Statistics 1965-2019 (PDF).

Secara garis besar, terdapat 6 sub-heading atau jenis pajak yang masuk klasifikasi pajak atas kepemilikan harta, yaitu pajak berulang pajak berulang untuk kepemilikan harta tidak bergerak; pajak berulang atas kekayaan bersih; serta estate tax, pajak warisan dan pajak hibah.

Baca Juga: Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Lalu, pajak atas transaksi keuangan dan modal dari penggunaan harta; pajak tidak berulang lainnya untuk kepemilikan harta; dan pajak berulang lainnya untuk kepemilikan harta. Simak “Taksonomi Pajak atas Kekayaan”.

Lantas, bagaimana penerapan pajak atas kekayaan pada beberapa negara. Berikut daftar negara di Eropa yang menerapkan pajak atas kekayaan berdasarkan Laporan Tax Foundation bertajuk Wealth Taxes in Europe yang diterbitkan pada 2020.

1. Norwegia
Negara ini memungut pajak kekayaan bersih (net wealth tax) dengan tarif 0,85% (tarif 0,15% berlaku di tingkat nasional, ditambah 0,7% di tingkat kotamadya). Pungutan berlaku atas kekayaan individu yang melebihi NOK1,5 juta atau setara dengan Rp2,5 miliar.

Baca Juga: Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Pajak kekayaan di Norwegia diperkenalkan sejak 1892. Namun, berdasarkan kebijakan penanganan Covid-19, pemilik bisnis perorangan dan pemegang saham yang mendapati adanya kerugian pada 2020 berhak atas penangguhan pembayaran pajak kekayaan selama satu tahun.

2. Spanyol
Negara ini memberlakukan pajak kekayaan bersih dengan tarif progresif 0,2—3,75% untuk nilai kekayaan di atas EUR700.000 atau setara dengan Rp12 miliar. Daerah otonom diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak kekayaan beserta insentifnya. Misal, Madrid memberikan keringanan pajak kekayaan sebesar 100%.

3. Swiss
Pajak kekayaan bersih di Swiss pertama kali diterapkan pada 1840. Pemerintah memungut pajak kekayaan bersih di tingkat kanton dengan tarif dan insentif yang bervariasi. Pajak kekayaan berlaku atas aset penduduk Swiss di seluruh dunia, kecuali real estat dan bentuk usaha tetap yang berlokasi di luar negeri.

Baca Juga: Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

4. Prancis
Prancis menghapus pajak kekayaan bersih pada 2018 dan menggantinya dengan pajak kekayaan berdasarkan nilai aset properti atau real estate. Pajak berlaku terhadap residen pajak Prancis dengan aset properti di seluruh dunia senilai lebih dari €1,3 juta juta atau Rp22,3 miliar.

Untuk non-residen pajak Prancis, dikenakan pajak kekayaan apabila aset real estat bersihnya yang berlokasi di Prancis mencapai atau lebih dari €1,3 juta. Adapun tarif yang berlaku mulai dari 0,5% sampai dengan 1,5%.

5. Italia
Pemerintah Italia memungut pajak kekayaan atas aset keuangan dan properti. Pajak kekayaan atas aset keuangan dikenakan dengan tarif 0,2%. Sementara itu, pajak kekayaan atas aset properti dikenakan dengan tarif sebesar 0,76%.

Baca Juga: Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Selain kelima negara tersebut, terdapat negara lain yang juga menerapkan pajak kekayaan. Misal. Kolombia yang mengenakan pajak kekayaan dengan tarif 1% atas aset bersih senilai lebih dari COP5 miliar atau setara Rp19,3 miliar (Tax Foundation, 2021).

Argentina juga mengenakan pajak kekayaan pada 2020. Pajak kekayaan ini menyasar jutawan dengan aset senilai lebih dari ARS200juta atau Rp30,4 miliar. Tarif pajak ditetapkan secara progresif hingga 3,5% untuk kekayaan di Argentina dan hingga 5,25% untuk kekayaan di luar negeri. (rig)

Baca Juga: Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu
Topik : ketimpangan ekonomi, IMF, OECD, pajak kekayaan, kebijakan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Bakal Ambil Alih Penyaluran BLT Dana Desa

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:11 WIB
PERMENAKER 16/2021

Menaker Ida Terbitkan Aturan Baru Soal Subsidi Gaji, Ini Perinciannya

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Insentif PPN Rumah, Sri Mulyani Diminta Segera Terbitkan PMK Baru

berita pilihan

Minggu, 01 Agustus 2021 | 15:00 WIB
PONTIANAK

Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Minggu, 01 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Minggu, 01 Agustus 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Minggu, 01 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KETUA UMUM GPMT DESIANTO BUDI UTOMO

'Kalau Dikenakan Pajak, Bakal Memberatkan Peternak'

Minggu, 01 Agustus 2021 | 09:00 WIB
VIETNAM

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu