Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

PMK 189/2020, Pihak Penanggung Pajak WP OP dan Badan Diperinci

A+
A-
18
A+
A-
18
PMK 189/2020, Pihak Penanggung Pajak WP OP dan Badan Diperinci

Ilustrasi. Kantor Pusat DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Terbitnya PMK 189/2020 terkait dengan penagihan pajak masih menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Senin (7/12/2020). Otoritas mengubah daftar pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penagihan dan memerinci pihak penanggung pajak.

Dalam PMK tersebut, menteri keuangan berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak pusat. Pejabat yang ditunjuk meliputi direktur pemeriksaan dan penagihan, kepala kantor wilayah (Kanwil), dan kepala kantor pelayanan pajak (KPP).

“Pejabat … berwenang mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak,” demikian bunyi penggalan Pasal 2 ayat (3) PMK 189/2020.

Baca Juga: Restitusi Pajak pada Mei 2022 Turun 41,4%, Ternyata Ini Sebabnya

Dalam peraturan sebelumnya, yakni PMK 24/2008 s.t.d.d. PMK 85/2010, pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penagihan pajak ada dua. Pertama, kepala KPP Madya, termasuk kepala KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan kepala KPP Wajib Pajak Besar. Kedua, kepala KPP Pratama.

Adapun PMK 189/2020 berlaku mulai 27 November 2020. Berlakunya beleid ini sekaligus mencabut PMK 24/2008 s.t.d.d. PMK 85/2010 dan KMK 563/2000. Simak pula artikel ‘Diubah, Ini Pejabat yang Berwenang Lakukan Penagihan Pajak Pusat’.

Selain mengenai penagihan pajak, ada pula bahasan terkait dengan pembentukan KPP Madya baru sesuai dengan amanat PMK 184/2020. Pembentukan KPP Madya baru tidak dapat direalisasikan pada pada tahun ini karena pandemi Covid-19.

Baca Juga: Antisipasi Peserta PPS Membeludak, DJP Tambah Kapasitas Server

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Juru Sita Pajak

Sesuai dengan PMK 189/2020, juru sita pajak memiliki 4 tugas. Pertama, melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Kedua, memberitahukan surat paksa. Ketiga, melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Keempat, melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah Penyanderaan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86, saat PMK 189/2020 berlaku, terhadap surat daftar, formulir dan laporan yang telah diterbitkan dalam rangka penagihan pajak sebelum 27 November 2020 dinyatakan tetap berlaku dan tetap dapat digunakan untuk tindakan penagihan pajak selanjutnya. Simak artikel ‘PMK 189/2020 Terbit, Ini 8 Tindakan Penagihan Pajak’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Kunjungi Toko Emas, Petugas Periksa Wajib Pajak dan Ajak Ikut PPS
  • Penanggung Pajak WP Orang Pribadi

PMK 189/2020 memerinci 6 penanggung pajak atas wajib pajak orang pribadi. Pertama, orang pribadi bersangkutan. Kedua, istri dari wajib pajak orang pribadi. Ketiga, salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan.

Keempat, para ahli waris. Kelima, wali bagi anak yang belum dewasa. Keenam, pengampu. Simak ketentuan selengkapnya pada artikel ‘Siapa Saja Penanggung Pajak atas WP Orang Pribadi? Simak di Sini’. (DDTCNews)

  • Penanggung Pajak WP Badan

PMK 189/2020 juga memerinci ketentuan mengenai pengurus dari wajib pajak badan yang menjadi penanggung pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak. Pelaksanaan tindakan penagihan pajak terhadap penanggung pajak atas wajib pajak badan dilakukan terhadap wajib pajak badan bersangkutan serta pengurus dari wajib pajak badan.

Baca Juga: Sisa 3 Hari! Rp346 Triliun Harta Diungkap, 178.496 Suket PPS Dirilis

Beleid tersebut selanjutnya menjabarkan mengenai pengurus yang menjadi penanggung pajak atas wajib pajak badan. PMK tersebut menjabarkan detail pengurus yang menjadi penanggung pajak dari 9 kategori wajib pajak badan. Simak selengkapnya dalam artikel ‘Ini Perincian Pengurus yang Jadi Penanggung Pajak WP Badan’. (DDTCNews)

  • Pembentukan KPP Madya

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan PMK 184/2020 memberikan batas waktu pembentukan KPP Madya baru paling lama hingga 1 tahun. Namun, pendirian KPP Madya pada beberapa Kanwil DJP diupayakan bisa terealisasi secepat mungkin.

“Sebenarnya kami merencanakan tahun ini tapi karena kondisi pandemi agak sedikit menghambat pembentukan KPP Madya baru,” kata Hestu. Untuk perincian KPP Madya yang baru bisa dilihat pada artikel ‘PMK 184/2020 Terbit, Ini Kata DJP Soal Pembentukan KPP Madya Baru’. (DDTCNews)

Baca Juga: Temukan Data Wajib Pajak Terkait PPS? KPP Wajib Sampaikan ke Sini Dulu
  • Modus Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan terdapat 5 modus yang dilakukan kepala daerah untuk melakukan korupsi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan 5 modus korupsi kepala daerah dilakukan karena adanya tuntutan untuk memberi balas jasa kepada donatur kampanye atau mengembalikan biaya saat pemilihan.

Salah satunya modusnya adalah intervensi sektor penerimaan daerah. Intervensi ini tidak hanya berlaku untuk kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, tapi juga alokasi dana transfer pemerintah pusat sampai penerimaan daerah dari kerja sama dengan pihak lain. Simak artikel ‘KPK Endus Modus Korupsi Kepala Daerah, Salah Satunya Lewat Pajak’. (DDTCNews)

  • PPN Produk Digital

Realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) hingga 2 Desember 2020 mencapai Rp566,16 miliar.

Baca Juga: Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan penerimaan PPN produk digital itu disetorkan oleh puluhan perusahaan yang sudah ditunjuk oleh dirjen pajak. Mereka termasuk Google, Facebook, Netflix, dan Spotify. DJP akan terus menambah jumlah pemungut PPN yang saat ini sudah mencakup 46 perusahaan. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PMK 189/2020, penagihan pajak, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 Juni 2022 | 18:51 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Sisa Sepekan, Setoran PPh Final Wajib Pajak Tembus Rp30 Triliun

Kamis, 23 Juni 2022 | 18:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Soal Juknis Pembetulan dan Pembatalan Suket PPS, Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 23 Juni 2022 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah KPP karena Alamat di KTP Berubah, Bagaimana Prosedurnya?

Kamis, 23 Juni 2022 | 13:00 WIB
SE-17/PJ/2022

WP Bisa Ajukan Pembetulan Suket Meski PPS Sudah Berakhir, Asalkan...

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 13:07 WIB
KINERJA FISKAL

Restitusi Pajak pada Mei 2022 Turun 41,4%, Ternyata Ini Sebabnya

Senin, 27 Juni 2022 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Antisipasi Peserta PPS Membeludak, DJP Tambah Kapasitas Server

Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR

Kunjungi Toko Emas, Petugas Periksa Wajib Pajak dan Ajak Ikut PPS

Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

23 Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Terbaru

Senin, 27 Juni 2022 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL

Hingga Akhir Mei 2022, Posisi Utang Pemerintah Sentuh Rp7.002 Triliun

Senin, 27 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS 3 Hari Lagi Rampung, Ditjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan

Senin, 27 Juni 2022 | 09:30 WIB
KP2KP NUNUKAN

Wakili Istri Konsultasi PPS, Anggota Polri Ini Datangi Kantor Pajak

Senin, 27 Juni 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Sisa 3 Hari! Rp346 Triliun Harta Diungkap, 178.496 Suket PPS Dirilis