Berita
Jum'at, 22 Januari 2021 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 09:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Jum'at, 22 Januari 2021 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ini Perincian Pengurus yang Jadi Penanggung Pajak WP Badan

A+
A-
39
A+
A-
39
Ini Perincian Pengurus yang Jadi Penanggung Pajak WP Badan

Ilustrasi. Refleksi kaca deretan gedung bertingkat di Jakarta, Senin (1/6/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memerinci ketentuan mengenai pengurus dari wajib pajak badan yang menjadi penanggung pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak. Perincian tersebut tertuang dalam PMK 189/2020.

Penanggung pajak, sesuai ketentuan dalam PMK tersebut, adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

“Penagihan pajak dilakukan terhadap penanggung pajak atas wajib pajak orang pribadi atau penanggung pajak atas wajib pajak badan,” demikian bunyi penggalan Pasal 5 PMK yang berlaku sejak 27 November 2020 ini.

Baca Juga: Penurunan PPh Pasal 26 Berlaku untuk Bunga Obligasi Internasional

Adapun pelaksanaan tindakan penagihan pajak terhadap penanggung pajak atas wajib pajak badan dilakukan terhadap wajib pajak badan bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak serta pengurus dari wajib pajak badan.

Beleid tersebut selanjutnya menjabarkan mengenai pengurus yang menjadi penanggung pajak atas wajib pajak badan. PMK tersebut menjabarkan detail pengurus yang menjadi penanggung pajak dari 9 kategori wajib pajak badan.

Pertama, untuk perseroan terbatas, pengurus meliputi direksi; dewan komisaris; orang yang nyata-nyata berwenang mengambil keputusan, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau renteng atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak; serta pemegang saham.

Baca Juga: Sudah Dapat Bukti Potong Pajak dari Kantor? Ini Imbauan DJP

Kedua, untuk bentuk usaha tetap (BUT), pengurus meliputi kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, atau jabatan yang setingkat; perusahaan induk dari BUT; orang yang nyata-nyata berwenang mengambil keputusan; dan/atau pemilik modal bertanggung jawab secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan modal terhadap utang pajak.

Ketiga, untuk persekutuan komanditer, pengurus meliputi sekutu komplementer/sekutu aktif /sekutu pengurus; orang yang nyata-nyata berwenang mengambil keputusan; dan/atau sekutu komanditer/sekutu pasif bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak secara proporsional.

Keempat, untuk persekutuan perdata dan persekutuan firma, pengurus meliputi para sekutu; dan/ atau orang yang nyata-nyata berwenang mengambil keputusan. Kelima, untuk koperasi, pengurus meliputi pengurus; pengawas; dan/atau orang yang nyata-nyata berwenang mengambil keputusan.

Baca Juga: RPP Turunan UU Cipta Kerja, Ketentuan Penerbitan SKPKB Diubah

Keenam, untuk yayasan, pengurus meliputi ketua atau jabatan yang setingkat; sekretaris; bendahara; pembina; pengawas; dan/atau orang yang nyata-nyata berwenang mengambil keputusan;

Ketujuh, untuk kerja sama operasi (joint operation), pengurus meliputi pimpinan atau jabatan yang setingkat; orang yang nyata-nyata berwenang mengambil keputusan; dan/atau pemilik modal bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak secara proporsional.

Kedelapan, untuk badan lainnya, pengurus meliputi pimpinan atau jabatan yang setingkat; orang yang nyata-nyata berwenang mengambil keputusan; dan/atau pemilik modal bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak secara proporsional.

Baca Juga: Bencana Alam Awal 2021, DJP Susun Relaksasi Administrasi Pajak

Kesembilan, untuk satuan kerja instansi pemerintah, pengurus meliputi bendahara yang bersangkutan; pimpinan satuan kerja; dan/atau orang yang nyata-nyata berwenang mengambil keputusan. Perincian dari lebih lanjut setiap pengurus tersebut beserta tanggung jawabnya juga telah diuraikan dalam PMK 189/2020.

Adapun pelaksanaan tindakan penagihan pajak dilakukan terhadap penanggung pajak atas wajib pajak badan secara berurutan. Namun, urutan tersebut tidak berlaku apabila terjadi 7 hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5). Simak pula artikel ‘Sri Mulyani Terbitkan PMK Baru Soal Penagihan Pajak’.

Beleid ini berlaku mulai 23 November 2020. Berlakunya beleid ini akan sekaligus mencabut PMK 24/ 2008 s.t.d.d. PMK 85/2010 dan KMK 563/2000. Simak pula artikel ‘PMK 189/2020 Terbit, Ini 8 Tindakan Penagihan Pajak’. (kaw)

Baca Juga: Kepala PPATK: Kalau Shadow Economy Bisa Ditangani, Tax Ratio Naik

Topik : PMK 189/2020, penagihan pajak, Ditjen Pajak, DJP, penanggung pajak, WP badan, pengurus
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 18 Januari 2021 | 09:41 WIB
PELAPORAN SPT
Senin, 18 Januari 2021 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
Sabtu, 16 Januari 2021 | 16:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 22 Januari 2021 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 09:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Jum'at, 22 Januari 2021 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:08 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:53 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN