Berita
Jum'at, 22 Januari 2021 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 09:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Jum'at, 22 Januari 2021 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

PMK 189/2020 Terbit, Ini 8 Tindakan Penagihan Pajak

A+
A-
24
A+
A-
24
PMK 189/2020 Terbit, Ini 8 Tindakan Penagihan Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui PMK 189/2020 menyederhanakan aturan terkait dengan penagihan pajak. Ada 8 tindakan penagihan pajak yang diatur dalam PMK tersebut.

Dalam Pasal 3 ayat (3) PMK 189/2020 disebutkan atas utang pajak, wajib pajak dapat mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.

“Dalam hal wajib pajak tidak melunasi utang pajak yang masih harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pelunasan, dilakukan tindakan penagihan pajak,” demikian bunyi Pasal 3 ayat (4) PMK tersebut, dikutip pada Jumat (4/12/2020).

Baca Juga: Penurunan PPh Pasal 26 Berlaku untuk Bunga Obligasi Internasional

Pasal 4 ayat (1) PMK 189/2020 menguraikan penagihan pajak yang meliputi 8 tindakan. Pertama, menerbitkan surat teguran. Kedua, menerbitkan dan memberitahukan surat paksa. Ketiga, melaksanakan penyitaan. Keempat, melakukan pengumuman lelang dan lelang, untuk barang sitaan yang dilakukan penjualan secara lelang.

Kelima, menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukukan barang sitaan, untuk barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang. Keenam, mengusulkan pencegahan. Ketujuh, melaksanakan penyanderaan. Kedelapan, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.

Jika wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat teguran setelah lewat waktu 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran utang pajak.

Baca Juga: Sudah Dapat Bukti Potong Pajak dari Kantor? Ini Imbauan DJP

Kemudian, apabila melewati 21 hari sejak tanggal surat teguran disampaikan, penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat akan menerbitkan surat paksa. Surat paksa tersebut diberitahukan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak.

Selanjutnya, apabila melewati 2 kali 24 jam sejak tanggal surat paksa diberitahukan, penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, maka pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Berdasarkan surat perintah tersebut, juru sita pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak. Dalam hal penyitaan dilakukan atas harta yang tersimpan pada lembaga jasa keuangan (LJK) atau entitas lain maka pejabat akan melakukan permintaan pemblokiran terlebih dahulu

Baca Juga: RPP Turunan UU Cipta Kerja, Ketentuan Penerbitan SKPKB Diubah

Lalu, apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, penanggung pajak belum juga melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, pejabat melakukan pengumuman lelang atas barang sitaan yang akan dilelang.

Jika setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, penanggung pajak masih belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang negara.

Sementara itu, terhadap barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang, penanggung pajak belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, pejabat segera menggunakan, menjual, dan/ atau memindahbukukan barang sitaan.

Baca Juga: Bencana Alam Awal 2021, DJP Susun Relaksasi Administrasi Pajak

Apabila diperhatikan, ketentuan mengenai tindakan penagihan yang tercantum dalam PMK 189/2020 tidak berbeda dengan yang ada pada PMK 24/2008 s.t.d.d. PMK 85/2010. Meski demikian, ketentuan yang ada dalam PMK 189/2020 jauh lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. (kaw)

Topik : PMK 189/2020, penagihan pajak, Ditjen Pajak, DJP, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 18 Januari 2021 | 09:41 WIB
PELAPORAN SPT
Senin, 18 Januari 2021 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
Sabtu, 16 Januari 2021 | 16:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 22 Januari 2021 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 09:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Jum'at, 22 Januari 2021 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:08 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:53 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN