Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Bersiap Menyambut Arsitektur Baru Pajak Internasional

A+
A-
4
A+
A-
4
Bersiap Menyambut Arsitektur Baru Pajak Internasional

Ilustrasi. 

HASIL Pemilu Amerika Serikat (AS) pada November 2020 telah mengubah arah diskusi penentuan kesepakatan perpajakan internasional terkait dengan ekonomi digital. Maklum, diskusi sempat berada di jalan buntu. Terpilihnya Joe Biden menggantikan Donald Trump, sesuai dengan diprediksi banyak pihak, membawa Negeri Paman Sam lebih kooperatif dalam meja perundingan.

Oktober 2020 seharusnya menjadi momentum bersejarah pencapaian konsensus global. Kenyataannya, target waktu disepakati mundur menjadi pertengahan 2021. Pada waktu itu, OECD/G-20 Inclusive Framework on BEPS (IF) hanya menerbitkan cetak biru (blueprint) proposal Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti-Base Erosion (GloBE).

Lebih kooperatifnya AS juga tidak terlepas dari agenda Joe Biden yang ingin mendorong penerapan pajak minimum global. Rencana itu juga sudah masuk dalam dokumen The Made in America Tax Plan bersamaan dengan kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 21% menjadi 28%. Narasi yang ditonjolkan ke publik lebih banyak terkait dengan penghentian perang tarif (race to the bottom).

Baca Juga: Wamenkeu Sebut Digitalisasi Jadi Game Changer Ekonomi Indonesia

“Tarif pajak minimum diperlukan agar perekonomian global dapat bertumbuh berdasarkan pada ketentuan pajak yang menjamin level playing field,” ujar Menteri Keuangan AS Janet Yellen.

Gayung bersambut. Pertemuan G-7 di London, Inggris pada awal Juni 2021 menghasilkan dukungan pencapaian konsensus global terhadap Pilar 1 dan Pilar 2. Khusus untuk Pilar 2, tarif pajak minimum global yang akan diusung sebesar 15%. Besaran tarif ini sesuai dengan usulan Negeri Paman Sam. Untuk Pilar 1, G-7 sepakat untuk memberikan hak pemajakan kepada yurisdiksi pasar.

Sekjen Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann mengatakan konsensus para menteri keuangan G7 merupakan langkah penting menuju konsensus yang diperlukan untuk mereformasi sistem perpajakan internasional. Distorsi yang timbul akibat globalisasi dan digitalisasi ekonomi hanya dapat diselesaikan melalui konsensus multilateral.

Baca Juga: Pemungut Bertambah, Setoran PPN PMSE Tembus Rp3,5 T Hingga Agustus

Dukungan pencapaian konsensus tersebut diperkuat dengan kesepakatan yang diambil dalam pertemuan G-20 di Venesia, Italia pada Juli 2021. Sebanyak 132 dari 139 negara atau yurisdiksi anggota IF, yang mewakili lebih dari 90% produk domestik bruto (PDB) global, menyepakati solusi melalui kedua pilar. Mereka sepakat perusahaan multinasional membayar pajak yang adil.

Elemen kerangka kerja yang tersisa, termasuk rencana implementasi, akan finalisasi pada Oktober 2021. Pengembangan model legislasi, panduan, serta perjanjian multilateral pada 2022 juga akan menjadi bagian dari finalisasi. Adapun implementasi dari kebijakan ditargetkan mulai berjalan pada 2023.

“Kami mencapai kesepakatan sangat penting. Banyak rekan mendefinisikannya sebagai kesepakatan bersejarah tentang arsitektur pajak internasional yang lebih stabil dan lebih adil. Kami mendukung komponen kunci dari dua pilar,” ujar Menteri Ekonomi dan Keuangan Italia Daniele Franco dalam konferensi pers mengenai hasil pertemuan G-20.

Baca Juga: Bisa Jadi Pemungut PPN, Ekonomi Digital Masih Jadi Risiko Penerimaan

Menjadi bersejarah karena akan ada perubahan lanskap pajak internasional. Selain itu, diskusi mengenai solusi atas tantangan pajak dari ekonomi digital sudah digelar bertahun-tahun, setidaknya sejak 2013. Waktu itu, OECD mulai merumuskan rencana aksi untuk memerangi base erosion and profit shifting (BEPS). Rencana aksi nomor 1 BEPS terkait dengan tantangan pajak dari ekonomi digital.

Tidak Terbatas pada Perusahaan Digital

DALAM perkembangan diskusi yang intensif dilakukan, proposal OECD yang disepakati IF sudah diperluas. Kebijakan yang nantinya disepakati akan diberlakukan untuk seluruh sektor perusahaan multinasional. Pasalnya, pemajakan ekonomi digital sulit untuk diperlakukan terpisah mengingat digitalisasi bisa diadopi seluruh sektor.

Awalnya, ada anggota IF yang ingin memfokuskan Pilar Satu pada kelompok model bisnis digital. Ada pula anggota yang bersikeras dengan solusi dengan cakupan kegiatan yang lebih luas. Akibatnya, muncul kategori automated digital services (ADS) dan consumer facing businesses (CFB).

Baca Juga: Catat! PSE dan PPN PMSE adalah Hal yang Berbeda Meski Bisa Beririsan

Namun, ketegori itu tidak muncul lagi dalam proposal terakhir di level G-7 dan G-20 tahun ini. Berada di bawah pemerintahan Biden, AS menyederhanakan perdebatan dengan menyatakan kebutuhannya adalah menangani pemenang globalisasi.

“Sehingga menghindari segmentasi lini bisnis. Pendekatan kuantitatif nondiskriminatif yang masih menangkap pemenang globalisasi, termasuk perusahaan digital, adalah resep untuk membuat semua orang setuju,” ujar Director of Center for Policy and Administration OECD Pascal Saint-Amans.

Ruang lingkup perusahaan multinasional dengan threshold omzet global lebih dari EUR20 miliar dan profitabilitas (laba sebelum pajak terhadap omzet) di atas 10%. Setelah 7 tahun, threshold akan diturunkan menjadi EUR10 miliar. Pengecualian diberikan untuk sektor jasa keuangan dan industri ekstraktif.

Baca Juga: Pemungut PPN PMSE Diblokir Kominfo, Ditjen Pajak Bakal Koordinasi

Menurut Pascal, pendekatan tersebut juga menyederhanakan administrasi. Selain itu, seluruh perusahaan multinasional yang masuk dalam ruang lingkup Pilar 1 akan mendapatkan kepastian pajak. Mereka juga bisa mempunyai mekanisme pencegahan sengketa.

Dalam Pilar 1: Unified Approach sebanyak 20%-30% kelebihan laba di atas 10% dari penghasilan (residual profit) perusahaan multinasional akan diberikan kepada yurisdiksi pasar dengan suatu formula alokasi. Kebijakan bersifat wajib untuk seluruh anggota.

Sementara Pilar 2: Global Anti-Base Erosion yang memuat skema pajak minimum global 15% bersifat common approach (tidak wajib). Namun, kebijakan tetap berlaku ketika negara lain yang berkaitan dengan bisnis perusahaan multinasional mengimplementasikannya. Simak Kamus ‘Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?’.

Baca Juga: Jumlah Pemungut Terus Bertambah, Setoran PPN PMSE Capai Rp2,47 Triliun

Senior Tax Advisor OECD Andrew Auerbach menilai negara berkembang berpotensi diuntungkan dengan tercapainya konsensus tersebut. Dia beralasan penerimaan pajak dari ekonomi digital akan menjadi sumber penerimaan yang menjanjikan, terutama pada negara berkembang yang memiliki pasar besar.

OECD menyatakan kesepakatan atas kedua pilar akan berdampak pada penerimaan pajak. Di bawah pilar satu, estimasinya, hak pengenaan pajak atas laba lebih dari US$100 miliar akan dialokasikan kembali ke yurisdiksi pasar setiap tahun. Kemudian, tarif pajak minimum global 15% diproyeksi menghasilkan sekitar US$150 miliar penerimaan pajak baru secara global per tahun.

Respons dan Posisi Indonesia

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kesepakatan mengenai Pilar 1: Unified Approach nantinya akan memberikan kepastian pemajakan. Pasalnya, Indonesia sebagai negara dengan pasar besar bagi perusahaan multinasional, terutama sektor digital. Basis pajak, menurutnya, akan lebih jelas. Selain itu, sengketa bisa dikurangi.

Baca Juga: AI dalam Pengawasan Pajak, Mungkinkah Diterapkan?

Selama ini, sambungnya, pemerintah kesulitan memungut pajak dari perusahaan multinasional karena mengharuskan kehadiran fisik dalam konsep bentuk usaha tetap (BUT). Dengan kesepakatan tersebut, menurutnya, persoalan kehadiran fisik tidak akan menjadi masalah selama perusahaan tersebut beroperasi dan menyediakan layanan di Indonesia.

“Adanya konsensus ini memberikan juga dukungan terhadap langkah yang sudah kita lakukan dalam reformasi perpajakan,” ujar Sri Mulyani.

Terkait dengan Pilar 2 yang memuat skema pajak minimum global, Sri Mulyani mengatakan kesepakatan akan diarahkan untuk mengurangi kompetisi atau perang tarif. Selama ini, ada negara atau yurisdiksi yang menawarkan pajak sangat rendah, bahkan mencapai 0%. Meski terbatas, ruang pemberian insentif pajak masih tetap ada melalui penerapan skema carve-out.

Baca Juga: Civil-20 Beri Sejumlah Rekomendasi Soal Perpajakan Internasional

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) Mekar Satria Utama mengatakan pemerintah berencana mengusulkan agar insentif pajak yang terlanjur diberikan tidak perlu dicabut. Saat ini, ada 4 instrumen insentif pajak di luar penanganan pandemi Covid-19. Insentif tersebut yakni tax holiday, tax allowance, supertax deduction, dan tarif pajak khusus 3% lebih rendah untuk perusahaan go public.

Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu kesepakatan Pilar 2 memang ditujukan untuk mengatasi isu BEPS. Pemerintah, sambung Febrio, cukup optimistis bahwa investasi di Indonesia tetap akan bertumbuh seiring percepatan dan penguatan reformasi struktural yang berdampak positif pada peningkatan iklim usaha.

BKF juga memproyeksi di bawah Pilar 1, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperoleh tambahan pemajakan atas penghasilan dari setidaknya 100 perusahaan multinasional yang menjual produknya di Indonesia. Selain mengenai porsi dan hak pemajakan, Indonesia bersama negara-negara berkembang pada IF akan mendorong adanya penyederhanaan skema dalam Pilar 1.

Baca Juga: Soal Pilar 1 OECD, DJP Beberkan Aspek-Aspek yang Belum Selesai Dibahas

Indonesia juga mendorong terciptanya kepastian hukum. Bila terdapat sengketa, Indonesia mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang ada saat ini, salah satunya melalui mutual agreement procedure (MAP). Simak pula ‘Soal Konsensus Pajak Digital, Ini yang Diserukan Indonesia’.

Sayangnya, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait dengan nasib pajak transaksi elektronik (PTE) jika hasil dari konsensus global baru diimplementasikan pada 2023. Dirjen Pajak Suryo Utomo hanya mengatakan Indonesia tidak melakukan aksi unilateral karena berpotensi menimbulkan pajak berganda dan dapat menghambat perdagangan internasional di masa depan.

Partner of Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan pajak digital merupakan tes atau ujian signifikan dalam tata kelola pajak global. Kebijakan multilateral menjadi solusi terbaik tapi selama ini juga terkendala faktor politik. Salah satunya mengenai kerelaan setiap negara untuk secara bersama-sama mengurangi kedaulatan fiskalnya.

Baca Juga: Airlangga: Potensi Ekonomi Digital Ditaksir Rp4.531 Triliun pada 2030

Selain itu, ada beberapa aspek yang menyebabkan sengitnya perdebatan terkait dengan BEPS dan digitalisasi. Pertama, berlanjutnya kompetisi pajak, terutama untuk menarik investasi. Kedua, masih adanya peluang atau celah untuk tindakan BEPS. Ketiga, adanya tantangan bagi negara berkembang yang banyak mengandalkan PPh korporasi. Keempat, ekonomi politik dari hak perpajakan.

“Dukungan awal bagi Pilar 1 dan 2 adalah langkah awal yang baik. Namun, kita perlu mencermati sejauh mana implikasi dan keselarasannya dengan kepentingan Indonesia,” kata Bawono.

Pemerintah sendiri akan terus melaporkan perkembangan pembahasan dua proposal pemajakan ekonomi digital kepada DPR. Upaya untuk mencapai konsensus global terhadap Pilar 1 dan Pilar 2 akan terus dibarengi dengan penyesuaian di tingkat domestik. Apalagi, pada saat ini, pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga masih terus dilakukan dengan DPR. (kaw)

Baca Juga: Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : konsensus global, ekonomi digital, fokus

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 15 Maret 2022 | 11:00 WIB
PRANCIS

OECD Rilis Panduan Penerapan Pajak Minimum Global 15 Persen

Jum'at, 11 Maret 2022 | 11:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Pesatnya Ekonomi Digital Gerus PPN, OECD Sodorkan Solusi Ini

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 10:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Isi SPT Tidak Benar, Terdakwa Ini Dipenjara dan Didenda Rp2,63 Miliar

Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'