BERITA TERKINI
Ilustrasi. Seorang warga melakukan transaksi QRIS di salah satu warung kaki lima di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (30/5/2025). ANTARA FOTO/Andry Denisah/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Kemenko Perekonomian menginisiasi pembentukan kemitraan multi-pihak, baik pemerintah, swasta, akademisi maupun masyarakat, untuk mengembangkan ketahanan siber. Kerja sama ini bertujuan mewujudkan keamanan aset dan ekonomi digital RI.
Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi memperkirakan ekonomi digital Indonesia akan melebihi US$130 miliar dan bisa menjadi pemain utama di Asia Tenggara pada masa mendatang.
"Pertumbuhan ini membutuhkan langkah-langkah keamanan siber yang kuat untuk melindungi aset digital dan memastikan kesuksesan ekonomi jangka panjang," katanya dikutip pada Minggu (22/6/2025).
Edi berpandangan ketahanan siber merupakan fondasi penting untuk mengembangkan ekonomi digital Indonesia. Nanti, kemitraan multipihak dimulai dengan pengembangan tenaga kerja dan talenta keamanan siber.
Dia menjelaskan keamanan siber bersifat kompleks sehingga perlu untuk mengasah kemampuan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, lanjutnya, Indonesia harus berinvestasi dalam program pelatihan SDM.
"Kerja sama antara lembaga pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk membangun pasokan tenaga profesional yang terampil guna mewujudkan keamanan siber di Indonesia," tuturnya.
Kemitraan multi-pihak ini juga tidak terbatas hanya di dalam negeri, Kemenko membuka peluang kerja sama antarnegara. Salah satunya ialah Australia melalui perusahaan Innov8 Technofarm.
Sementara itu, CEO Innov8 Technofarm Ritchie Glen menyampaikan ketahanan siber membutuhkan talenta, infrastruktur, dan tata kelola yang dikembangkan secara bersamaan. Perusahaannya pun siap menggelar program dan sertifikasi kelas dunia.
"Dari sisi bisnis, Innov8 telah mengalokasikan hampir US$1 juta untuk memulai pusat pelatihan keamanan siber kelas dunia di Jakarta," ujarnya. (rig)
