BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BRUSSELS, DDTCNews - Komisi Eropa resmi merilis rancangan anggaran Uni Eropa tahun 2028 hingga 2034.
Dalam rancangan tersebut, Komisi Eropa mengusulkan anggaran belanja senilai €2 triliun, naik 67% dari anggaran tahun 2021 hingga 2027 senilai €1,2 triliun.
"Anggaran senilai €2 triliun diperlukan untuk menyongsong era baru, menghadapi tantangan-tantangan Eropa, dan memperkuat kemandirian Eropa," ujar Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dikutip pada Kamis (18/7/2025).
Untuk mendanai kebutuhan anggaran tersebut, Komisi Eropa mengusulkan 5 sumber penerimaan baru. Lima sumber penerimaan tersebut antara lain pajak khusus untuk perusahaan dengan omzet tahunan di atas €100 juta.
Kemudian, cukai rokok, kontribusi wajib berdasarkan jumlah limbah elektronik yang tidak dikelola (non-collected e-waste), penerimaan dari carbon border adjustment mechanism (CBAM), dan penerimaan dari perdagangan karbon.
Secara terperinci, perusahaan beromzet di atas €100 juta per tahun diwajibkan untuk membayar pajak secara lumsum. Pajak dimaksud dibayarkan kepada otoritas pajak negara anggota Uni Eropa untuk selanjutnya ditransfer ke kas Uni Eropa.
Pajak lumsum tersebut diproyeksikan akan menghasilkan penerimaan senilai €6,8 miliar per tahun bagi Uni Eropa.
Komisi Eropa juga berencana mewajibkan negara anggota Uni Eropa untuk mentransfer 15% dari penerimaan cukai tembakau ke kas Uni Eropa. Kebijakan ini akan menghasilkan penerimaan bagi Uni Eropa senilai €11,2 miliar per tahun.
Lalu, Komisi Eropa hendak mewajibkan negara anggota Uni Eropa untuk menyetorkan kontribusi wajib senilai €2 untuk setiap kilogram limbah elektronik yang tidak dikelola. Kontribusi ini akan menghasilkan tambahan penerimaan senilai €15 miliar per tahun bagi Uni Eropa.
Terakhir, Komisi Eropa juga meminta negara-negara anggota Uni Eropa untuk menyetorkan 75% penerimaan dari CBAM dan 30% penerimaan dari perdagangan karbon ke kas Uni Eropa. Kebijakan ini akan menghasilkan tambahan penerimaan senilai €11 miliar per tahun bagi Uni Eropa.
"Tambahan sumber daya ini akan mengurangi beban yang ditanggung negara anggota serta memastikan keberlanjutan dari kebijakan umum Uni Eropa," tulis Komisi Eropa dalam keterangan resminya.
Perlu diketahui, rancangan anggaran Uni Eropa baru berlaku bila sudah mendapatkan persetujuan dari seluruh negara anggota dan Parlemen Eropa.
Sejauh ini, sudah ada 1 negara anggota Uni Eropa yang menolak rancangan anggaran yang diusulkan oleh Komisi Eropa, yakni Jerman. Menurut Kanselir Jerman Friedrich Merz, Uni Eropa tidak berwenang mengenakan pajak atas perusahaan beromzet di atas €100 juta per tahun.
"Uni Eropa tidak memiliki dasar hukum untuk itu [memungut pajak]. Jerman tidak mungkin mendukung hal ini," ujar Merz seperti dilansir politico.eu
Sebagai informasi, saat ini anggaran Uni Eropa hanya disokong oleh 3 sumber penerimaan utama, yakni bea masuk, kontribusi wajib berdasarkan penerimaan PPN setiap negara anggota, dan kontribusi wajib negara anggota berdasarkan gross national income (GNI). (rig)
