Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?

A+
A-
4
A+
A-
4
Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?

SISTEM pajak internasional saat ini dinilai usang karena embrionya disusun berdasarkan pada kesepakatan pada periode 1920-an. Perkembangan model bisnis dan globalisasi membuat ketentuan tersebut tidak dapat lagi mengakomodasi pemajakan internasional atas kegiatan ekonomi lintas yurisdiksi yang makin terdigitalisasi.

Kelemahan tersebut pada akhirnya memunculkan celah penghindaran pajak. Untuk mengatasi persoalan tersebut, OECD dan G-20 menginisiasi proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan. Salah satunya berupaya mengatasi tantangan pemajakan akibat digitalisasi ekonomi.

Berdasarkan pada berbagai pembahasan antara OECD, pimpinan negara G-20, dan negara anggota OECD/G-20 Inclusive Framework (IF), munculah dua pilar utama yang disebut dapat menjadi fondasi pemajakan ekonomi digital yang dalam perkembangannya diperluas untuk seluruh sektor perusahaan multinasional.

Baca Juga: Wamenkeu Sebut Digitalisasi Jadi Game Changer Ekonomi Indonesia

Dalam perkembangan terkini, sebanyak 132 dari 139 negara atau yurisdiksi anggota IF resmi menyepakati dua pilar dari proposal OECD. Kesepakatan tersebut dicapai dalam forum pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20 di bawah Presidensi Italia pada 9 Juli 2021.

Negara-negara yang tergabung dalam IF juga telah berkomitmen untuk menyelesaikan detail aspek teknis atas dua pilar tersebut paling lambat Oktober 2021. Apabila disetujui maka solusi yang ditawarkan dalam kedua pilar tersebut akan diterapkan pada 2023.

Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Pilar 1 dan Pilar 2 dari proposal OECD tersebut?

Baca Juga: Pulihkan Ekonomi, Mayoritas Negara Berikan Insentif Pajak Penghasilan

OECD telah merilis berbagai laporan sehubungan dengan OECD/G-20 Base Erosion and Profit Shifting Project Addressing the Tax Challenges Arising From The Digitalisation of The Economy. Berikut ini penjelasan Pilar 1 dan Pilar 2 yang dirangkum dari publikasi tersebut.

Pilar 1

PILAR 1: Unified Approach merupakan usulan solusi yang berupaya menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital. Hal tersebut dilakukan melalui perombakan sistem pajak internasional yang tidak lagi berbasis kehadiran fisik.

Rencana dalam Pilar 1 ini bukan hanya menyasar bisnis digital, melainkan seluruh sektor perusahaan multinasional dengan threshold peredaran bruto global di atas EUR20 miliar dan profitability (laba sebelum pajak terhadap penghasilan bruto) di atas 10%.

Baca Juga: C-20 Usul Tarif Pajak Minimum Global 25% & Penurunan Threshold Pilar 1

Jika penerapannya berhasil, setelah 7 tahun, threshold peredaran bruto global tersebut rencananya akan diturunkan menjadi EUR10 miliar. Namun demikian, perusahaan multinasional sektor jasa keuangan dan industri ekstraktif dikecualikan dari cakupan kebijakan dalam Pilar 1.

Secara lebih terperinci, Pilar 1 akan memberikan hak pemajakan bagi yurisdiksi tempat perusahaan multinasional memperoleh penghasilan dari yurisdiksi tersebut setidaknya senilai EUR1 juta.

Sementara itu, untuk yurisdiksi dengan produk domestik bruto (PDB) lebih rendah dari EUR40 miliar akan memperoleh hak pemajakan apabila penghasilan perusahaan multinasional dari yurisdiksi tersebut setidaknya EUR250 ribu.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Pemotongan Hewan?

Selain itu, Pilar 1 juga mengusulkan 20% sampai dengan 30% dari residual profit (seluruh laba di atas 10% dari penghasilan) akan diberikan pada yurisdiksi pasar dengan suatu formula alokasi.

Namun, untuk menjamin kepastian pajak, penerapan Pilar 1 harus dibarengi dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa pajak internasional yang efektif dalam mengantisipasi pajak berganda. Selain itu, Pilar 1 mensyaratkan tiap negara untuk membatalkan kebijakan pajak digital yang bersifat unilateral, seperti halnya digital services tax.

Adapun rencana yang diusung dalam Pilar 1 bersifat wajib bagi seluruh negara anggota IF dan efektif diimplementasikan pada 2023.

Baca Juga: Apa Itu Amortisasi?

Pilar 2

PILAR 2 merupakan usulan solusi yang berupaya mengurangi kompetisi pajak sekaligus melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak efektif PPh badan minimum secara global. Pilar 2 ini terdiri atas dua rencana kebijakan, yaitu Global anti-Base Erosion Rules (GloBE) dan Subject to Tax Rule (STTR).

Rencana yang diusung dalam Pilar 2 ditujukan bagi seluruh perusahaan multinasional dengan threshold peredaran bruto di atas EUR750 juta seperti halnya batasan yang ditetapkan dalam kewajiban laporan per negara (country-by-country reporting/CbCR) dokumentasi transfer pricing.

Setiap negara juga dapat menerapkan GloBE tanpa memedulikan nilai threshold jika perusahaan multinasional tersebut berkantor pusat di negara tersebut. Namun, GloBE tidak berlaku bagi perusahaan multinasional yang ultimate parent-nya merupakan entitas pemerintah, organisasi internasional, lembaga nirlaba, lembaga pengelola dana pensiun dan investasi.

Baca Juga: Urgensi Joint Audits di Indonesia, Simak Pembahasannya di Video ini

Selain itu, ada skema carve-out, yaitu pengecualian pemberlakukan Pilar 2 untuk fixed return yang berasal dari kegiatan ekonomi yang substantif sebesar 5,0%-7,5% penghasilan. Kegiatan ekonomi yang substantif tersebut dikaitkan dengan biaya gaji dan aset berwujud. Ketentuan GloBE juga mengecualikan penghasilan dari shipping industry.

Secara ringkas, desain kebijakan GloBE dilakukan dengan menerapkan tarif efektif pajak minimum sebesar 15% yang ditinjau dari negara domisili. Apabila terdapat selisih antara pajak minimum tersebut dengan tarif pajak efektif di lokasi investasi suatu perusahaan multinasional, ada dua implikasi.

Selisih tersebut dapat dipajaki di negara domisili melalui income inclusion rule (penghasilan luar negeri ditarik ke negara domisili) dan/atau melalui undertaxed payment rule (biaya yang dibayarkan oleh perusahaan multinasional di negara domisili ke perusahaan multinasional di negara dengan tarif pajak rendah menjadi non-deductible).

Baca Juga: Rencana Adopsi Pajak Minimum Global, Ceko Enggan Tinggalkan Hungaria

Sementara penerapan pajak minimum dari sisi negara sumber melalui STTR. Melalui STTR, negara sumber dapat memberlakukan tarif withholding tax secara penuh (tanpa reduced rate dalam P3B) apabila penerima penghasilan yang berada di negara lain ternyata tidak membayar pajak di negara domisili.

Hak pemajakan dari negara sumber tersebut akan diperoleh dari selisih antara tarif pajak minimum sebesar 7,5%-9,0% dengan tarif pajak atas penghasilan di negara lain.

Berbeda dengan Pilar 1, Pilar 2 bersifat common approach (tidak wajib). Namun, demikian tetap tunduk jika negara lain yang berkaitan dengan bisnis perusahaan multinasional tersebut menerapkan. Seperti halnya Pilar 1, usulan dalam Pilar 2 rencananya akan diimplementasikan pada 2023. (kaw)

Baca Juga: Indonesia Punya Kepentingan Dorong Implementasi Pilar 1, Ini Alasannya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, kamus pajak internasional, ekonomi digital, OECD, Pilar 1, Pilar 2

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 24 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Risalah Lelang?

Sabtu, 20 Agustus 2022 | 07:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bisa Jadi Pemungut PPN, Ekonomi Digital Masih Jadi Risiko Penerimaan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS