Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Duh, Target Konsensus Global Pajak Digital Mundur ke Paruh 2021

A+
A-
2
A+
A-
2
Duh, Target Konsensus Global Pajak Digital Mundur ke Paruh 2021

Ilustrasi. (Foto: oecd.org)

PARIS, DDTCNews - Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sepakat memundurkan jadwal pembahasan dalam rangka mencapai konsensus atas proposal Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) ke pertengahan 2021.

Kesepakatan yang mengusung perlakuan pajak ekonomi digital pada Pillar 1 dan pajak global minimum pada Pillar 2 terpaksa diundur hingga 2021 akibat pandemi Covid-19 dan masih besarnya perbedaan sikap politik negara Inclusive Framework dalam menyikapi kedua proposal tersebut.

"Meski terhambat oleh pandemi dan perbedaan politik, negara Inclusive Framework berpandangan proposal pada 2 pilar merefleksikan konvergensi sikap, prinsip, dan parameter negara anggota untuk negosiasi selanjutnya," tulis OECD dalam keterangan resminya, Senin (12/10/2020)

Baca Juga: Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

Sebanyak 137 negara Inclusive Framework menyetujui proposal Pillar 1 dan Pillar 2 yang telah dikembangkan sejak 2019 merupakan landasan yang solid untuk pencapaian konsensus internasional tahun depan.

Isu-isu politik dan teknis yang masih menghambat tercapainya konsensus atas kedua proposal akan dibahas lebih lanjut dan dijembatani melalui proses pembahasan secara multilateral.

Pada saat yang sama, Inclusive Framework menyepakati penerbitan dan dimulainya konsultasi publik atas cetak biru Pillar 1 dan Pillar 2 yang sempat bocor sejak Agustus 2020. Laporan OECD atas blueprint Pillar 1 dan Pillar 2 dapat diunduh pada dua laman berikut: Pillar 1, Pillar 2.

Baca Juga: Cek di Sini! Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Agustus 2021

Dalam keterangan resminya, OECD lagi-lagi menekankan pentingnya tercapainya konsensus atas kedua pilar untuk menghindari proliferasi pengenaan pajak digital secara unilateral atau digital service tax (DST).

Dalam skenario yang paling buruk, pengenaan DST secara unilateral akan mendorong perang dagang dan memangkas PDB global hingga 1% setiap tahunnya.

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria mengatakan aturan baru perlu diciptakan untuk menjamin keadilan dalam sistem pajak dan menyesuaikan arsitektur perpajakan internasional dengan model bisnis yang terus berubah.

Baca Juga: Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

"Tanpa konsensus, risiko aksi unilateral tanpa koordinasi antarnegara makin tinggi. Semua stakeholder perlu berkomitmen menyelesaikan proposal ini. Tidak tercapainya konsensus akan menyebabkan perang dagang di tengah ekonomi yang tertekan akibat pandemi Covid-19," katanya. (Bsi)

Topik : konsensus pajak digital, OECD, konsensus global, 2021

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 28 Juli 2021 | 15:22 WIB
KONSULTASI PAJAK

Perubahan Ketentuan Insentif Pajak dalam PMK 82/2021

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP