Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Minimum Tax, Sri Mulyani: Tidak Mungkin Beri Insentif Pajak 0%

A+
A-
3
A+
A-
3
Soal Minimum Tax, Sri Mulyani: Tidak Mungkin Beri Insentif Pajak 0%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan materi dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (21/7/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Dengan adanya kesepakatan mengenai pajak minimum global (global minimum tax) yang tertuang dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE), ruang pemberian insentif pajak menjadi terbatas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih ada ruang pemberian insentif di bawah tarif pajak minimum global yang telah disepakati 15%. Namun, pemberian insentif tidak akan mungkin berupa tarif pajak 0%.

Sri Mulyani mengatakan adanya aturan carve-out 5% memberi ruang bagi negara-negara yang masih membutuhkan insentif pajak sebagai sarana menarik investasi. Pemberian insentif bisa berupa tarif pajak hingga 5% di atas tarif pajak minimum.

Baca Juga: Simulasi PPh UMKM Ditanggung Pemerintah Jika Melibatkan Pemotong Pajak

“Ini untuk negara-negara yang masih mau memberikan insentif perpajakan, tapi yang jelas tidak mungkin memberikan fasilitas perpajakan 0%,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (21/7/2021).

Sri Mulyani mengatakan G20 menyepakati Pilar 2, yang berada di bawah koordinasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ini, untuk mengurangi kompetisi global. Pasalnya, ada negara atau yurisdiksi yang menawarkan pajak sangat rendah, bahkan mencapai 0%.

Dengan kesepakatan itu, semua negara mendapat kepastian setiap perusahaan multinasional membayar pajak minimal 15%. Dengan demikian, perusahaan multinasional tidak bisa menghindari pembayaran pajak dengan memilih berlokasi di daerah atau negara tax haven.

Baca Juga: Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Sri Mulyani mengatakan ketentuan pajak minimum global akan memastikan semua perusahaan multinasional membayar pajak sesuai yang telah disepakati. Ketentuan pajak minimum akan dikenakan pada perusahaan yang memiliki threshold omzet konsolidasi €750 juta.

Sementara itu, lanjut Sri Mulyani, ketentuan pajak minimum global tersebut rencananya akan dikecualikan bagi entitas pemerintah, organisasi internasional, organisasi nirlaba, dana pensiun, maupun investment fund.

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah akan terus mengamati setiap dinamika pembahasan wacana pajak minimum global. Salah satunya mengenai ruang pemberian insentif dengan ketentuan carve-out 5%.

Baca Juga: Ini Simulasi Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah untuk WP Setor Sendiri

"Kementerian Keuangan, DJP, BKF, dan semuanya meneliti dinamika ini sehingga kami bisa antisipasi dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah dan DPR juga makan membahas perkembangan yang terjadi di tingkat internasional ini. Dengan demikian, Indonesia diharapkan tidak kalah atau tidak siap ketika menghadapi perusahaan yang mengalami proses bisnis sangat dinamis.

“Karena seluruh framework ini akan berjalan dan efektif berjalan mulai 2023,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)

Baca Juga: Blueprint OECD Pillar 1 Kompleks, Bagaimana Implementasinya?

Topik : pajak minimum global, OECD, insentif pajak, global minimum tax, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 21 Juli 2021 | 19:32 WIB
KINERJA FISKAL

Sri Mulyani Sebut Pemanfaatan Insentif Pajak Sudah Cukup Tinggi

Rabu, 21 Juli 2021 | 18:49 WIB
EKONOMI DIGITAL

Konsensus Pajak Ekonomi Digital, Sri Mulyani: Sengketa Bisa Dikurangi

Rabu, 21 Juli 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah?

Rabu, 21 Juli 2021 | 17:13 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tumbuh 4,9%, Sri Mulyani: Pembalikan Cukup Tinggi

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak