Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Konsensus Pajak Ekonomi Digital, Sri Mulyani: Sengketa Bisa Dikurangi

A+
A-
1
A+
A-
1
Konsensus Pajak Ekonomi Digital, Sri Mulyani: Sengketa Bisa Dikurangi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (21/7/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Kesepakatan yang sudah diambil negara G20 mengenai proposal pemajakan ekonomi digital, yang berada di bawah koordinasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), akan mendukung langkah reformasi perpajakan yang dijalankan Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan konsensus terhadap proposal Pilar 1: Unified Approach nantinya akan memberikan kepastian pemajakan karena Indonesia sebagai negara dengan pasar besar bagi perusahaan multinasional, terutama sektor digital.

“Dari aspek perpajakan, selama ini masih [terjadi] negosiasi [yang] tidak selalu mudah. Dengan konsensus ini, akan memberikan kepastian bagi kita. Basis pajak kita menjadi lebih jelas dan sengketa perpajakan menjadi bisa dikurangi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (21/7/2021).

Baca Juga: Kenakan Tarif 7%, 20 Perusahaan Digital Bakal Jadi Pemungut PPN

Sri Mulyani mengatakan kesepakatan Pilar 1 tersebut akan membuat semua negara memiliki hak pemajakan yang lebih pasti dan adil, tanpa memperdulikan kehadiran fisik. Hal itu penting dilakukan mengingat sifat ekonomi digital yang tidak mengenai batas negara atau borderless.

Selama ini, sambungnya, pemerintah kesulitan memungut pajak dari perusahaan multinasional karena mengharuskan kehadiran fisik dalam konsep bentuk usaha tetap (BUT). Dengan kesepakatan tersebut, menurutnya, persoalan kehadiran fisik tidak akan menjadi masalah selama perusahaan tersebut beroperasi dan menyediakan layanan di Indonesia.

Pajak akan dikenakan pada perusahaan multinasional yang memiliki nilai omzet €20 miliar dalam setahun dengan tingkat profitabilitas di atas 10%. Perusahaan tidak termasuk sektor ekstraktif dan jasa kuangan. Sebanyak 20%-30% dari kelebihan laba di atas 10% akan dialokasikan ke yurisdiksi pasar.

Baca Juga: Blueprint OECD Pillar 1 Kompleks, Bagaimana Implementasinya?

“Adanya konsensus ini memberikan juga dukungan terhadap langkah yang sudah kita lakukan dalam reformasi perpajakan,” imbuh Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan berbagai isu teknis akan tetap dinegosiasikan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Indonesia, sambungnya, harus terus melihat perkembangan negosiasi secara detail karena memiliki kepentingan mengenai basis pajak.

“Ini kita harapkan akan ada persetujuan multilateral yang akan dibuka pada 2022 dan akan mulai berlangsung efektif policy-nya tahun 2023. Nah, [pada] 2022, Indonesia yang akan menjadi presidensi G20,” kata Sri Mulyani. Simak pula ‘Soal Minimum Tax, Sri Mulyani: Tidak Mungkin Beri Insentif Pajak 0%’. (kaw)

Baca Juga: Menimbang Kelayakan Arm’s Length Principle pada Era Ekonomi Digital

Topik : ekonomi digital, pajak digital, OECD, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Kamis, 22 Juli 2021 | 08:25 WIB
Pemajakan digital juga perlu dibuat suatu adminitrasi perpajakan yang kuat dan cepat sehingga dalam pertukaran informasi dan data tidak menjadi kendala
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 15 Juli 2021 | 15:57 WIB
EKONOMI DIGITAL

Dirjen Pajak Harapkan Konsensus Ciptakan Perpajakan yang Setara

Kamis, 15 Juli 2021 | 14:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

7 Saran Komite Pengawas Perpajakan Selama Pandemi Sudah Jadi Materi UU

Kamis, 15 Juli 2021 | 14:23 WIB
INSENTIF PAJAK

Sri Mulyani: Sistem Pengajuan Insentif Pajak Bakal Disempurnakan

Kamis, 15 Juli 2021 | 13:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Optimalkan Pajak dari e-Commerce dan Influencer, Ini Kata Pakar

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak

Senin, 26 Juli 2021 | 18:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan