Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Terima Saran, Kemenkeu Kaji Ulang Pajak Final Konstruksi & Real Estat

A+
A-
3
A+
A-
3
Terima Saran, Kemenkeu Kaji Ulang Pajak Final Konstruksi & Real Estat

Ilustrasi. Pekerja menyelesaikan proyek konstruksi jalur kereta api cepat Jakarta Bandung di Ciwastra, Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/6/2020). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan akan mengkaji ulang skema pengenaan pajak final sektor konstruksi dan real estat. Rencana otoritas fiskal tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (30/7/2020).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan skema pajak final di sektor konstruksi dan real estat dianggap tidak ideal dalam kondisi normal. Terlebih, kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif besar.

“Kami mendengar beberapa masukan untuk PPh [pajak penghasilan] sektor konstruksi. Kami akan diskusikan,” ujarnya.

Baca Juga: Efek Tarif Cukai Naik, Produksi Rokok Turun 3,3% Sampai Agustus 2022

Dalam Indonesia Economic Prospects, Juli 2020 bertajuk “The Long Road to Recovery”, World Bank mengusulkan penghapusan skema tarif pajak final pada sektor konstruksi dan real estat. Pasalnya, tingkat kepatuhan sektor konstruksi dan real estat paling rendah.

Sebelumnya, DDTC juga telah merilis Working Paper bertajuk “Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia”. Berdasarkan kajian tersebut, pengenaan PPh yang bersifat final dalam jangka panjang dinilai kurang ideal karena membuka peluang perencanaan pajak yang agresif dan menggerus kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Selain mengenai pengenaan pajak final sektor konstruksi dan real estat, ada juga bahasan tentang terbitnya petunjuk pelaksanaan PMK 86/2020 terkait dengan insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19.

Baca Juga: Direktorat PDRD Kementerian Keuangan Ditarget Terbentuk Tahun Ini

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pertimbangkan Berbagai Indikator Ekonomi

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara berjanji akan mengkaji ulang ketentuan pengenaan tarif final sektor konstruksi dan real estat dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi yang ada pada saat ini.

“Kami akan segera lakukan pendalaman soal itu,” imbuhnya.

Baca Juga: WP Kaya Jadi Fokus Pengawasan, SKP Tak Bisa Terbit Setelah Jatuh Vonis

Berdasarkan ketentuan dalam UU PPh, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah serta bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah bangunan dapat dikenai pajak secara final. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

  • Berisiko Memperlebar Tax Gap

Partner Tax Research & Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan kesenjangan antara potensi basis pajak dengan realisasi penerimaan yang didapat – atau umum disebut tax gap – bisa tercipta dari skema PPh final.

“Argumen bahwa PPh final pro penerimaan bisa diperdebatkan karena dengan pengenaan dengan basis penghasilan bruto juga menciptakan risiko tax gap,” katanya. Simak artikel ‘Skema PPh Final Berisiko Memperlebar Tax Gap’. (DDTCNews)

Baca Juga: Perbaiki Keseimbangan Primer, Kemenkeu: Setoran Pajak Harus Meningkat
  • Insentif Pajak

Terkait dengan respons adanya pandemi Covid-19, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pelaku usaha sektor konstruksi dan real estat bisa memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi PPN dipercepat.

"Semoga ni menjadi insentif bagi dunia usaha untuk maju,” katanya. (DDTCNews)

  • Aturan Pelaksanaan PMK 86/2020

Dirjen Pajak menerbitkan petunjuk pelaksanaan PMK 86/2020 berupa Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-43/PJ/2020. Salah satu tujuan adanya beleid yang ditetapkan pada 28 Juli 2020 ini adalah untuk menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan PMK 86/2020.

Baca Juga: Kemenkeu Beberkan Alasan Dibentuknya Direktorat PDRD pada DJPK

Dengan berlakunya SE tersebut maka SE-29/PJ/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Setidaknya, ada 11 ruang lingkup yang diatur dalam SE ini. Simak selengkapnya pada artikel ‘Dirjen Pajak Rilis SE Baru Pelaksanaan Insentif Pajak PMK 86/2020’. (DDTCNews)

  • Piutang Pajak Macet Mendominasi

Kewajiban pembayaran pajak dari wajib pajak kepada DJP pada 2019 tercatat mencapai Rp72,63 triliun. Nominal piutang pajak ini meningkat 6,67% dibandingkan dengan posisi pada 2018 yang senilai Rp68,09 triliun.

Dari nilai piutang pajak Rp72,63 triliun tersebut, DJP menyisihkan piutang pajak sebesar Rp44,89 triliun. Apabila diperinci, senilai Rp34,43 triliun atau 47,4% dari total piutang pajak pada 2019 dikategorikan sebagai piutang pajak dengan kualitas macet.

Baca Juga: Begini Aturan Penggunaan Aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT Versi 2022

Lebih lanjut, total piutang pajak dengan kualitas diragukan mencapai Rp18,84 triliun, sedangkan total piutang pajak dengan kualitas kurang lancar tercatat mencapai Rp11,26 triliun. Nominal piutang pajak dengan kualitas lancar tercatat hanya sebesar Rp8,08 triliun atau 11,1% dari total piutang pajak. (DDTCNews)

  • Sesuai Rekomendasi Global Forum OECD

DJP memberikan kelonggaran waktu bagi lembaga jasa keuangan (LJK) dalam melaporkan informasi keuangan terkait implementasi automatic exchange of information (AEoI).

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan keputusan untuk melonggarkan batas akhir pelaporan informasi keuangan oleh LJK dari yang semula 1 Agustus 2020 menjadi 1 Oktober 2020 sudah sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Global Forum OECD. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: PMK Baru, DJPK Kemenkeu Bakal Punya Direktorat Khusus Pajak Daerah

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, konstruksi, real estat, Kemenkeu, pajak final. pph final

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Fatmah Shabrina

Kamis, 30 Juli 2020 | 12:18 WIB
Sebaiknya tarif untuk konstruksi dan real estate ini dipertimbangkan juga dengan risiko-risiko biaya yang harus dihadapi oleh WP terkait.
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 21 September 2022 | 18:00 WIB
PMK 137/2022

Sri Mulyani Terbitkan PMK Baru Soal Pengurusan Piutang Daerah Macet

Rabu, 21 September 2022 | 16:00 WIB
PMK 136/2022

Keberatan Bea dan Cukai Wajib Disampaikan Secara Elektronik Mulai 2023

Rabu, 21 September 2022 | 10:03 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

PP Pajak Daerah Bakal Segera Terbit, Pemda Diminta Siapkan Draf Perda

Rabu, 21 September 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal KLU Wajib Pajak Pakai KBLI, Begini Kata DJP

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Siapkan Aturan Teknis Pelaporan Repatriasi dan Investasi Harta PPS

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Efek Tarif Cukai Naik, Produksi Rokok Turun 3,3% Sampai Agustus 2022

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:30 WIB
NORWEGIA

Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

PPN atau PPnBM yang Tidak Dipungut Instansi Pemerintah

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak atas Transaksi Bebas PPN Terlambat Dibuat, Kena Sanksi?

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:00 WIB
KABUPATEN KUPANG

Siap-Siap! Pemda Ini Adakan Program Pemutihan PBB Sampai 30 November

Minggu, 02 Oktober 2022 | 11:30 WIB
INGGRIS

IMF Minta Negara Eropa Ini Tidak Kucurkan Insentif Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:00 WIB
VIETNAM

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara