Review
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Komunitas
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:35 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Terima Saran, Kemenkeu Kaji Ulang Pajak Final Konstruksi & Real Estat

A+
A-
3
A+
A-
3
Terima Saran, Kemenkeu Kaji Ulang Pajak Final Konstruksi & Real Estat

Ilustrasi. Pekerja menyelesaikan proyek konstruksi jalur kereta api cepat Jakarta Bandung di Ciwastra, Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/6/2020). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan akan mengkaji ulang skema pengenaan pajak final sektor konstruksi dan real estat. Rencana otoritas fiskal tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (30/7/2020).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan skema pajak final di sektor konstruksi dan real estat dianggap tidak ideal dalam kondisi normal. Terlebih, kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif besar.

“Kami mendengar beberapa masukan untuk PPh [pajak penghasilan] sektor konstruksi. Kami akan diskusikan,” ujarnya.

Baca Juga: Duh, Ribuan Triliun Komitmen Penerima Tax Holiday Belum Diinvestasikan

Dalam Indonesia Economic Prospects, Juli 2020 bertajuk “The Long Road to Recovery”, World Bank mengusulkan penghapusan skema tarif pajak final pada sektor konstruksi dan real estat. Pasalnya, tingkat kepatuhan sektor konstruksi dan real estat paling rendah.

Sebelumnya, DDTC juga telah merilis Working Paper bertajuk “Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia”. Berdasarkan kajian tersebut, pengenaan PPh yang bersifat final dalam jangka panjang dinilai kurang ideal karena membuka peluang perencanaan pajak yang agresif dan menggerus kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Selain mengenai pengenaan pajak final sektor konstruksi dan real estat, ada juga bahasan tentang terbitnya petunjuk pelaksanaan PMK 86/2020 terkait dengan insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19.

Baca Juga: Pihak Ketiga Mitra LPI Bakal Dapat Insentif Pajak Penghasilan

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pertimbangkan Berbagai Indikator Ekonomi

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara berjanji akan mengkaji ulang ketentuan pengenaan tarif final sektor konstruksi dan real estat dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi yang ada pada saat ini.

“Kami akan segera lakukan pendalaman soal itu,” imbuhnya.

Baca Juga: Sanksi Denda Telat Lapor SPT Tahunan Jadi Topik Terpopuler

Berdasarkan ketentuan dalam UU PPh, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah serta bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah bangunan dapat dikenai pajak secara final. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

  • Berisiko Memperlebar Tax Gap

Partner Tax Research & Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan kesenjangan antara potensi basis pajak dengan realisasi penerimaan yang didapat – atau umum disebut tax gap – bisa tercipta dari skema PPh final.

“Argumen bahwa PPh final pro penerimaan bisa diperdebatkan karena dengan pengenaan dengan basis penghasilan bruto juga menciptakan risiko tax gap,” katanya. Simak artikel ‘Skema PPh Final Berisiko Memperlebar Tax Gap’. (DDTCNews)

Baca Juga: Bencana Alam di Sulbar dan Kalsel, Kerusakan BMN Hampir Rp1 Triliun
  • Insentif Pajak

Terkait dengan respons adanya pandemi Covid-19, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pelaku usaha sektor konstruksi dan real estat bisa memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi PPN dipercepat.

"Semoga ni menjadi insentif bagi dunia usaha untuk maju,” katanya. (DDTCNews)

  • Aturan Pelaksanaan PMK 86/2020

Dirjen Pajak menerbitkan petunjuk pelaksanaan PMK 86/2020 berupa Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-43/PJ/2020. Salah satu tujuan adanya beleid yang ditetapkan pada 28 Juli 2020 ini adalah untuk menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan PMK 86/2020.

Baca Juga: Rawan Bencana, Kemenkeu Dorong K/L Asuransikan Barang Milik Negara

Dengan berlakunya SE tersebut maka SE-29/PJ/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Setidaknya, ada 11 ruang lingkup yang diatur dalam SE ini. Simak selengkapnya pada artikel ‘Dirjen Pajak Rilis SE Baru Pelaksanaan Insentif Pajak PMK 86/2020’. (DDTCNews)

  • Piutang Pajak Macet Mendominasi

Kewajiban pembayaran pajak dari wajib pajak kepada DJP pada 2019 tercatat mencapai Rp72,63 triliun. Nominal piutang pajak ini meningkat 6,67% dibandingkan dengan posisi pada 2018 yang senilai Rp68,09 triliun.

Dari nilai piutang pajak Rp72,63 triliun tersebut, DJP menyisihkan piutang pajak sebesar Rp44,89 triliun. Apabila diperinci, senilai Rp34,43 triliun atau 47,4% dari total piutang pajak pada 2019 dikategorikan sebagai piutang pajak dengan kualitas macet.

Baca Juga: Penurunan PPh Pasal 26 Berlaku untuk Bunga Obligasi Internasional

Lebih lanjut, total piutang pajak dengan kualitas diragukan mencapai Rp18,84 triliun, sedangkan total piutang pajak dengan kualitas kurang lancar tercatat mencapai Rp11,26 triliun. Nominal piutang pajak dengan kualitas lancar tercatat hanya sebesar Rp8,08 triliun atau 11,1% dari total piutang pajak. (DDTCNews)

  • Sesuai Rekomendasi Global Forum OECD

DJP memberikan kelonggaran waktu bagi lembaga jasa keuangan (LJK) dalam melaporkan informasi keuangan terkait implementasi automatic exchange of information (AEoI).

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan keputusan untuk melonggarkan batas akhir pelaporan informasi keuangan oleh LJK dari yang semula 1 Agustus 2020 menjadi 1 Oktober 2020 sudah sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Global Forum OECD. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Bencana Alam Awal 2021, DJP Susun Relaksasi Administrasi Pajak

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, konstruksi, real estat, Kemenkeu, pajak final. pph final
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Fatmah Shabrina

Kamis, 30 Juli 2020 | 12:18 WIB
Sebaiknya tarif untuk konstruksi dan real estate ini dipertimbangkan juga dengan risiko-risiko biaya yang harus dihadapi oleh WP terkait.
1
artikel terkait
Selasa, 12 Januari 2021 | 15:14 WIB
PMK 226/2020
Selasa, 12 Januari 2021 | 08:08 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 11 Januari 2021 | 11:00 WIB
PMK 226/2020
Senin, 11 Januari 2021 | 08:16 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:30 WIB
KOTA MALANG
Senin, 25 Januari 2021 | 17:16 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:00 WIB
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA