BERITA TERKINI
DAVOS, DDTCNews - Organisasi nirlaba Oxfam kembali menyerukan pengenaan pajak kekayaan pada World Economic Forum yang dibuka di Davos, Swiss.
Pengenaan pajak kekayaan dinilai mendesak seiring dengan meroketnya harta para miliarder global. Tanpa sistem pajak yang lebih adil, kesenjangan di dunia bakal makin melebar.
"Pemerintah seharusnya mendengarkan kebutuhan rakyat seperti untuk layanan kesehatan berkualitas, tindakan terhadap perubahan iklim, dan keadilan pajak," kata Direktur Eksekutif Oxfam International Amitabh Behar, dikutip pada Senin (19/1/2026).
Oxfam melaporkan kekayaan para miliarder melonjak lebih dari 16% pada 2025 atau 3 kali lebih cepat daripada rata-rata 5 tahun terakhir, menjadi US$18,3 triliun. Dibandingkan dengan 5 tahun lalu, kekayaan para miliarder telah meningkat sebesar 81%.
Data ini dianggap anomali karena 1 dari 4 orang masih tidak memiliki cukup makanan secara teratur serta hampir separuh dari populasi dunia hidup dalam kemiskinan.
Melalui laporan Resisting the Rule of the Rich: Protecting Freedom from Billionaire Power, Oxfam menganalisis cara orang-orang superkaya mengamankan kekuasaan politik untuk membentuk aturan ekonomi dan masyarakat demi keuntungan pribadi.
Lonjakan kekayaan para miliarder juga bertepatan dengan pemerintahan Donald Trump di AS yang memiliki agenda pro-miliarder. Pemerintahan Trump telah memangkas pajak bagi kaum superkaya serta melemahkan upaya global untuk mengenakan pajak pada perusahaan-perusahaan besar.
Trump juga menghalau upaya mengatasi kekuatan monopoli, serta berkontribusi pada pertumbuhan saham-saham terkait AI yang telah memberikan keuntungan bagi investor superkaya di seluruh dunia.
Oxfam menemukan kekayaan kolektif para miliarder pada 2025 melonjak sebesar US$2,5 triliun atau hampir setara dengan total kekayaan yang dimiliki oleh separuh penduduk terbawah dunia (4,1 miliar orang). Jumlah miliarder juga sudah melampaui 3.000 orang pada 2025.
Selain itu, dalam tatanan pemerintah, para miliarder 4.000 kali lebih mungkin memegang jabatan politik daripada orang biasa.
"Kesenjangan yang semakin lebar pada saat yang sama telah menciptakan defisit politik yang sangat berbahaya dan tidak berkelanjutan," ujar Behar.
Guna mengatasi kesenjangan yang kian lebar, Oxfam menyerukan 4 rekomendasi kepada pemerintah. Salah satunya, menerapkan pajak secara efektif kepada kaum superkaya untuk mengurangi kekuasaan mereka, termasuk pajak berbasis pendapatan dan kekayaan dengan tarif yang cukup tinggi untuk mengurangi ketidaksetaraan.
Selain itu, Oxfam juga mendorong penyusunan National Inequality Reduction Plans yang realistis dan terikat waktu, dengan tolok ukur dan pemantauan progres secara berkala. Kemudian, Oxfam mendorong penguatan pembatasan antara kekayaan dan politik, termasuk melalui regulasi yang lebih ketat terhadap lobi dan pendanaan kampanye oleh orang kaya, memastikan independensi media, dan melarang ujaran kebencian.
Selain itu, Oxfam merekomendasikan penguatan akuntabilitas untuk pemberdayaan politik warga negara, termasuk perlindungan yang lebih kuat bagi kebebasan berserikat dan berekspresi. (dik)
