Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Memahami Proses Pengajuan Tax Holiday

A+
A-
6
A+
A-
6
Memahami Proses Pengajuan Tax Holiday

WAJIB pajak badan yang berkeinginan untuk memperoleh tax holiday di Indonesia harus memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PMK 130/2020).

Adapun kriteria untuk memperoleh tax holiday tersebut sudah dijelaskan dalam artikel sebelumnya. Apabila kriteria sudah terpenuhi, permohonan tax holiday utamanya diajukan dalam jaringan melalui online single submission (OSS).

Namun, apabila OSS belum tersedia, penentuan pemenuhan kriteria dan permohonan pengurangan PPh badan dilakukan secara luar jaringan (luring) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PMK 130/2020. Selanjutnya, proses permohonan tax holiday melalui OSS ataupun luring dijelaskan lebih lanjut dalam artikel ini.

Baca Juga: Posisi Investasi Indonesia Tertahan Kinerja Saham yang Stagnan

Permohonan Tax Holiday Melalui OSS
PROSES penentuan kesesuaian pemenuhan kriteria dan permohonan tax holiday dilakukan secara daring melalui sistem OSS. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 PMK 130/2020, OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Adapun ketentuan proses permohonan tax holiday melalui OSS dapat ditemukan dalam Pasal 4 PMK 130/2020. Mulanya, wajib pajak badan harus memasukkan syarat dan kriteria yang ditentukan melalui OSS.

Melalui sistem tersebut, nantinya pemberitahuan terkait terpenuhi ataupun tidak terpenuhinya kriteria untuk memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan akan diberikan. Kemudian, wajib pajak badan yang telah memperoleh pemberitahuan atas terpenuhinya kriteria untuk memperoleh tax holiday dapat melanjutkan permohonan secara daring melalui sistem OSS.

Baca Juga: Prosedur Permohonan dan Pelaporan Insentif Supertax Deduction Vokasi

Dalam mengajukan permohonan tax holiday, wajib pajak badan harus mengunggah dua dokumen. Pertama, Salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal. Kedua, salinan digital atau dokumen elektronik surat keterangan fiskal para pemegang saham.

Permohonan yang telah diterima secara lengkap disampaikan oleh sistem OSS kepada menteri keuangan sebagai usulan pemberian pengurangan PPh badan. Selanjutnya, sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa permohonan pengurangan PPh badan sedang dalam proses.

Sesuai dengan Pasal 6 PMK 130/2020, pengajuan permohonan pengurangan PPh badan harus dilakukan sebelum saat mulai berproduksi komersial. Pengajuan permohonan pengurangan PPh badan tersebut dilakukan bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan nomor induk berusaha bagi wajib pajak baru atau paling lambat satu tahun setelah penerbitan izin usaha untuk penanaman modal baru.

Baca Juga: Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Permohonan Tax Holiday Secara Luring
PERMOHONAN tax holiday tetap dapat diajukan meskipun belum tersedia OSS. Dalam hal ini, proses pengajuannya dapat dilakukan secara luring. Ketentuan pengajuan tax holiday secara luring diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Peraturan BKPM 7/2020).

Terdapat empat kriteria sistem OSS dianggap belum tersedia sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan BKPM 7/2020. Pertama, sistem OSS untuk penentuan pemenuhan kriteria untuk pengajuan permohonan pengurangan PPh badan dalam masa transisi.

Kedua, sistem OSS dalam kondisi bermasalah shingga tidak dapat diakses selama lima hari. Ketiga, tidak tersedianya jaringan internet pada daerah kebupaten/kota tertentu untuk mengunggah permohonan. Keempat, kondisi kahar (force majeure).

Baca Juga: Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Pengajuan permohonan secara luring disampaikan kepada menteri Keuangan melalui kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tata cara penentuan pemenuhan kriteria dan permohonan pengurangan PPh badan dilaksanakan sesuai dengan peraturan BKPM.

Permohonan fasilitas pengurangan PPh badan kepada BKPM menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan BKPM 7/2020. Informasi yang dibutuhkan untuk mengisi formulir tersebut setidaknya mencakup nama perusahaan, izin prinsip atau izin investasi, NPWP, data akta pendirian dan perubahan perusahaan, surat keterangan fiskal, dan rencana penanaman modal.

Tidak hanya itu, merujuk pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan BKPM 7/2020, permohonan tersebut juga harus dilengkapi dengan beberapa dokumen sebagai berikut.

Baca Juga: Ini 11 Alasan Mengapa Wajib Pajak Dikenai Sanksi Administrasi Bunga
  1. Fotokopi nomor induk berusaha (NIB);
  2. Fotokopi izin usaha/izin prinsip/izin perluasan;
  3. Fotokopi NPWP;
  4. Surat pernyataan belum mulai berproduksi komersial;
  5. Surat pernyataan memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal;
  6. Surat pernyataan berkomitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat satu tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan PPh badan;
  7. Rincian aktiva tetap wajib pajak dalam rencana nilai penanaman modal;
  8. Surat keterangan fiskal para pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir;
  9. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan.

Apabila permohonan telah diajukan, BKPM melakukan verifikasi pemenuhan kriteria dokumen. Dalam hal verifikasi permohonan dinyatakan lengkap dan benar, BKPM menerbitkan tanda terima permohonan. Dalam hal hasil verifikasi permohonan dinyatakan belum lengkap dan benar, BKPM melakukan pengembalian permohonan disertai catatan detail hasil verifikasi.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan BKPM 7/2020, ketentuan mengenai permohonan fasilitas pengurangan PPh badan tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan fasilitas pengurangan PPh badan dengan bidang usaha yang tidak termasuk industri pionir.*

Baca Juga: Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi
Topik : kelas pajak, tax holiday, kelas pajak tax holiday, PMK 130/2020, OSS, BKPM

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 16 Agustus 2021 | 17:50 WIB
PENYIDIKAN PAJAK (9)

Bentuk Bantuan Kejaksaan dan Kepolisian dalam Penyidikan Pajak

Kamis, 12 Agustus 2021 | 15:20 WIB
PENYIDIKAN PAJAK (8)

Prosedur Pencegahan dalam Proses Penyidikan Pajak

Rabu, 11 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

7 Jenis Fasilitas Perpajakan yang Dapat Diajukan Melalui OSS

Selasa, 10 Agustus 2021 | 19:30 WIB
PERIZINAN

Kementerian Investasi Sebut OSS Berbasis Risiko Sudah Jalan 83%

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak

Senin, 27 September 2021 | 16:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB
PERU

Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Senin, 27 September 2021 | 14:51 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp29 M, Bos Perusahaan Ditangkap

Senin, 27 September 2021 | 14:48 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dapat SP2DK dari Kantor Pajak? DJP: Jangan Khawatir

Senin, 27 September 2021 | 14:30 WIB
MESIR

Otoritas Pajak Incar Para Content Creator di Media Sosial

Senin, 27 September 2021 | 14:00 WIB
BAHRAIN

Defisit APBN Melebar, Negara Teluk Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

Senin, 27 September 2021 | 13:51 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Kemenkeu Siapkan Aturan Teknis Implementasi Meterai Elektronik