Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Kriteria WP Badan yang Memperoleh Tax Holiday dan Jenis Fasilitasnya

A+
A-
6
A+
A-
6
Kriteria WP Badan yang Memperoleh Tax Holiday dan Jenis Fasilitasnya

PADA dasarnya, tax holiday diberikan untuk memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis dan otoritas pajak (Zolt, 2015), tak terkecuali di Indonesia. Namun demikian, tidak semua wajib pajak badan dapat memanfaatkan fasilitas tax holiday tersebut.

Wajib pajak badan yang ingin memanfaatkan fasilitas tax holiday harus memenuhi beberapa kriteria yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PMK 130/2020).

Terdapat enam kriteria yang harus terpenuhi agar wajib pajak badan dapat memperoleh pengurangan PPh badan. Pertama, wajib pajak badan merupakan industri pionir. Pengertian dan sektor yang termasuk dalam industri pionir telah dijelaskan pada artikel sebelumnya.

Baca Juga: Ketentuan Aktiva Tetap Termasuk Tanah yang Dapat Tax Allowance

Kedua, wajib pajak berstatus sebagai badan hukum Indonesia. Ketiga, wajib pajak badan melakukan penanaman modal baru yang belum pernah diterbitkan keputusan mengenai penolakan atau persetujuan untuk memperoleh pengurangan PPh badan.

Keempat, mempunyai nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp100 miliar. Kelima, memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal. Keenam, berkomitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat satu tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan PPh badan.

Dalam hal wajib pajak dimiliki langsung oleh wajib pajak dalam negeri, selain memenuhi enam kriteria di atas, wajib pajak juga harus melampirkan surat keterangan fiskal seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir.

Baca Juga: WP Kebingungan Aturan Teknis Natura Belum Terbit, Begini Respons DJP

Apabila terjadi perubahan pemegang saham, surat keterangan diskal harus dimiliki oleh pemegang saham yang tercatat dalam akta perubahan terakhir. Surat keterangan fiskal diterbitkan oleh DJP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jenis Fasilitas Tax Holiday
DALAM Pasal 2 ayat (3) PMK 130/2020 diatur mengenai jenis fasilitas pengurangan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak badan. Terdapat dua besaran pengurangan PPh badan dalam skema tax holiday di Indonesia.

Besaran pengurangan PPh badan dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni 100% untuk investasi paling sedikit Rp500 miliar dan 50% untuk investasi Rp100 miliar hingga Rp500 miliar. Pengurangan 50% ini yang sering disebut mini tax holiday.

Baca Juga: Sinyal Kemenkeu Tak Lanjutkan Insentif PPh Pasal 21 DTP, Ini Kata BKF

Untuk pengurangan 100%, ada lima kelompok jangka waktu pengurangan. Pertama, 5 tahun pajak untuk investasi baru sebesar Rp500 miliar hingga kurang dari Rp1 triliun. Kedua, 7 tahun pajak untuk investasi baru Rp1 triliun hingga kurang dari Rp5 triliun.

Ketiga, 10 tahun pajak untuk investasi baru Rp5 triliun hingga kurang dari Rp15 triliun. Keempat, 15 tahun untuk penanaman modal baru Rp15 triliun hingga kurang dari Rp30 triliun. Kelima, 20 tahun pajak untuk investasi baru paling sedikit 30 triliun.

Setelah jangka waktu pemberian tax holiday tersebut berakhir, wajib pajak dengan nilai investasi baru minimal Rp500 miliar diberikan tambahan pengurangan PPh badan sebesar 50% selama 2 tahun pajak berikutnya.

Baca Juga: Omzet Layanan Digital Perusahaan Non-Residen Kena Pajak 6 Persen

Sementara itu, jangka waktu pengurangan PPh badan untuk mini tax holiday diberikan selama 5 tahun pajak. Setelah waktu pengurangan PPh badan berakhir, penerima mini tax holiday bisa memanfaatkan tambahan pengurangan PPh badan sebesar 25% selama 2 tahun pajak berikutnya.

Topik : kelas pajak, tax holiday, pajak penghasilan, wajib pajak badan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 29 Desember 2021 | 16:15 WIB
AMERIKA SERIKAT

Uang Pensiun Tentara Tidak Lagi Dikenakan Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Desember 2021 | 16:00 WIB
TRINIDAD AND TOBAGO

Dorong Melantai di Bursa Saham, UKM Dijanjikan Tax Holiday 5 Tahun

Selasa, 28 Desember 2021 | 17:50 WIB
OPINI PAJAK

Harmonisasi Peraturan Perpajakan: Suatu Narasi Keadilan

Senin, 27 Desember 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2020

Insentif Pajak PP 45/2019 Masih Sepi Peminat, Bahkan Realisasi Rp0

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Enam Kondisi Bukti Pot/Put Unifikasi Tetap Perlu Dibuat

Senin, 17 Januari 2022 | 13:57 WIB
PMK 186/2021

Terbit PMK Baru Soal Pengawasan Akuntan Publik, Ini yang Diatur

Senin, 17 Januari 2022 | 13:51 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Turun, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.965 Triliun Per November 2021