Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Rabu, 12 Januari 2022 | 15:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Syarat Pengajuan Tax Holiday Bagi Non-Industri Pionir

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini Syarat Pengajuan Tax Holiday Bagi Non-Industri Pionir

UNTUK memanfaatkan fasilitas tax holiday di Indonesia, wajib pajak badan harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satu persyaratan tersebut adalah memenuhi kriteria sebagai industri pionir. Ketentuan ini tercantum dengan jelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PMK 130/2020).

Meskipun demikian, melalui PMK 130/2020, pemerintah telah memberikan ruang bagi wajib pajak badan yang tidak termasuk dalam daftar industri pionir tetap berpeluang untuk memperoleh insentif tax holiday sepanjang memenuhi syarat tertentu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut.

Dalam hal Wajib Pajak melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang tidak tercantum sebagai Industri Pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan.”
(dengan tambahan penekanan)

Baca Juga: Ketentuan Aktiva Tetap Termasuk Tanah yang Dapat Tax Allowance

Permohonan pengurangan pajak penghasilan badan tersebut dapat diajukan apabila memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PMK 130/2020. Pertama, berstatus sebagai badan hukum Indonesia. Kedua, melakukan penanaman modal baru yang berlum pernah diterbitkan.

Ketiga, mempunyai rencana penanaman modal baru paling sedikit senilai Rp100 miliar. Keempat, memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan.

Kelima, berkomitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat satu tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan pajak penghasilan badan. Keenam, wajib pajak harus melampirkan surat keterangan fiskal seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir.

Baca Juga: Definisi dan Tujuan Pengenaan PPh Final

Ketujuh, memenuhi skor kriteria industri pionir mencapai paling sedikit 80. Skor kriteria kuantitatif tersebut dihitung berdasarkan hasil kajian industri pionir yang dilakukan oleh wajib pajak.

Skor kriteria kuantitatif industri pionir dapat dilihat dalam Lampiran huruf A PMK 130/2020. Terdapat 4 kelompok skor kriteria kuantitatif industri pionir dalam lampiran a quo. Selanjutnya, 4 kelompok kriteria tersebut terbagi kembali menjadi beberapa kriteria turunan sebagai berikut.

  1. Memiliki keterkaitan luas. Untuk kriteria ini, terdapat empat kriteria turunan yang perlu dipenuhi wajib pajak, meliputi mengisi pohon industri, menggunakan bahan baku utama yang diproduksi di dalam negeri, hasil produksi dipergunakan di dalam negeri (substitusi impor), dan jumlah perusahaan sejenis di suatu daerah.
  2. Memiliki nilai tambah/eksternalitas tinggi. Terdapat dua kriteria turunan, yaitu mempekerjakan tenaga kerja yang banyak dan lokasi investasi.
  3. Memperkenalkan teknologi baru. Dalam hal ini, wajib pajak badan perlu memenuhi dua kriteria turunan ialah menggunakan teknologi ramah lingkungan dan teknologi baru pada alat produksi.
  4. Prioritas dalam skala industri nasional. Sebagai prioritas, terdapat tiga kriteria turunan, seperti, mendukung proyek strategis nasional, basis produksi, dan membangun fasilitas infrastruktur secara mandiri.

Adapun kriteria turunan di atas memiliki masing-masing skor dan bobot persentase skor. Misalnya, kriteria mengisi pohon industri memiliki rentang nilai 20 hingga 100 tergantung jumlah kompetitor di Indonesia dan memiliki bobot skor 10%. Selain itu, kriteria mempekerjakan tenaga kerja yang banyak memiliki rentang nilai 60-100 tergantung jumlah pekerja mempunyai bobot skor 10%.

Baca Juga: 4 Bentuk Fasilitas Tax Allowance, Apa Saja?

Nantinya, hasil dari skor dikalikan dengan bobot untuk masing-masing kriteria kemudian dijumlahkan. Apabila wajib pajak badan telah memenuhi syarat yang ditetapkan dan mendapatkan skor ≥80 maka berhak mengajukan fasilitas tax holiday.

Adapun permohonan tax holiday dilakukan secara daring melalui online single submission (OSS). Permohonan tersebut dilakukan dengan mengunggah 4 dokumen.

Pertama, salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal. Kedua, salinan digital atau dokumen elektronik surat keterangan fiskal para pemegang saham. Ketiga, salinan digital kajian pemenuhan kriteria industri pionir.

Baca Juga: Dorong Melantai di Bursa Saham, UKM Dijanjikan Tax Holiday 5 Tahun

Keempat, salinan digital penghitungan sendiri kriteria kuantitatif industri pionir sesuai format Lampiran huruf B PMK 130/2020. Salinan digital penghitungan sendiri kriteria kuantitatif ini diperlakukan sebagai pernyataan komitmen kesanggupan pemenuhan kriteria industri pionir oleh wajib pajak.

Merujuk pada Pasal 5 ayat (8) PMK 130/2020, berdasarkan permohonan yang diajukan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan penilaian atas pengitungan skor pemenuhan kriteria kuantitatif industri pionir. Penilaian dilakukan dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.

Apabila hasil penilaian Kepala BKPM memperoleh skor paling sedikit 80, penanaman modal wajib pajak badan dinyatakan memenuhi kriteria industri pionir. Permohonan yang dinyatakan memenuhi kriteria ini diproses oleh Kepala BKPM sebagai usulan pemberian tax holiday. Sementara itu, jika hasil penilaian Kepala BKPM tidak mencapai minimal skor 80 maka wajib pajak badan dinyatakan tidak memenuhi kriteria industri pionir.*

Baca Juga: Insentif Pajak PP 45/2019 Masih Sepi Peminat, Bahkan Realisasi Rp0

Topik : kelas pajak, tax holiday, kelas pajak tax holiday, PMK 130/2020, industri pionir

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 14:51 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Diguyur Insentif, Perusahaan di KEK Dapat Tax Holiday & Tax Allowance

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (7)

Syarat dan Ketentuan Memperoleh Insentif Supertax Deduction Litbang

Senin, 11 Oktober 2021 | 15:32 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (6)

Cara Mengajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dana PEN Naik Lagi Jadi Rp455,62 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK

Menelisik Jejak Penghindaran Pajak ‘Para Raksasa’

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:40 WIB
EDUKASI PAJAK

Tax Center Universitas Gunadarma Luncurkan Aplikasi M-edu Tax

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:23 WIB
AGENDA ATPETSI

Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang Kena Pajak Belum Tentu Dikenakan PPN, Ini Penjelasannya