Review
Selasa, 04 Oktober 2022 | 10:44 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Melihat Profil Pajak Daerah yang Dijuluki Provinsi Seribu Nagari

A+
A-
1
A+
A-
1
Melihat Profil Pajak Daerah yang Dijuluki Provinsi Seribu Nagari

PROVINSI Sumatra Barat merupakan daerah yang memiliki potensi besar di bidang pariwisata. Keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah dapat ditemukan di wilayah ini.

Selain itu, terdapat sistem pemerintahan secara adat yang masih dilestarikan hingga sekarang atau yang dikenal sebagai “Nagari”. Sistem kesatuan masyarakat adat ini minimal terdiri atas empat perangkat utama, yaitu pemimpin adat (niniak mamak), pemuka agama (alim ulama), perwakilan cendekiawan (cadiak pandai), serta pihak perempuan yang dituakan secara adat (bundo kanduang).

Saat ini, terdapat sekitar 800-an Nagari yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sumatra Barat. Hal tersebut yang kemudian menjadikannya sebagai “Provinsi Seribu Nagari”.

Baca Juga: Respons Kenaikan Harga BBM, Angkot dan Ojol Dibebaskan dari Pajak

Kondisi Ekonomi dan Pendapatan Daerah
DATA BPS daerah Provinsi Sumatra Barat pada 2018 menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penopang utama ekonomi. Kontribusinya mencapai 23% dari total PDRB.

Kontribusi PDRB lainnya disumbangkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 15%, sektor transportasi dan pergudangan sebesar 13%, sektor konstruksi sebesar 10%, dan sektor industri pengolahan sebesar 9%.

Secara keseluruhan pada 2018, pertumbuhan ekonomi provinsi ini tercatat sebesar 5,14% (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian pada 2017 yang sebesar 5,29% (yoy).

Baca Juga: DJP Pastikan Jaga Keamanan Data Wajib Pajak Sesuai Protokol


Sumber: BPS Provinsi Sumatra Barat (diolah)

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total pendapatan Provinsi Sumatra Barat pada 2018 menembus Rp6,29 triliun.

Berdasarkan komposisi pendapatan dalam APBD, dana perimbangan pemerintah pusat merupakan penopang utama pembiayaan provinsi yang beribu kota di Padang tersebut. Kontribusinya mencapai Rp3,93 triliun atau 63% dari total pendapatan daerah.

Baca Juga: Bakal Jadi Wilayah Penyangga Ibu Kota Baru, Balikpapan Naikkan NJOP

Apabila struktur PAD provinsi ini diperinci, pajak daerah menjadi kontributor utama dengan pencapaian senilai Rp1,79 triliun pada 2018. Nominal ini sekitar 79% dari keseluruhan PAD. Sementara itu, penerimaan dari retribusi daerah tercatat berkontribusi paling sedikit, yaitu senilai Rp19,51 miliar.


Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (diolah)

Kinerja Pajak
KINERJA penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatra Barat mengalami volatilitas pada periode 2014 hingga 2018. Meski demikian, realisasi pajak berhasil untuk terus mencapai target yang telah ditetapkan oleh APBD.

Baca Juga: Hanya 2 Bulan! Manfaatkan Pemutihan PKB Sebelum Data STNK Dihapus

Apabila dirinci, realisasi penerimaan pajak daerah pada 2014 tercatat senilai Rp 1,35 triliun atau 107% dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada 2015 dengan perolehan senilai Rp1,88 triliun atau 135% dari target APBD.

Kinerja penerimaan pajak kemudian menurun pada 2016 dengan capaian Rp1,52 triliun. Pada 2017, kinerja penerimaan pajak provinsi ini terkoreksi naik mencapai Rp 1,63 triliun atau 106% dari target yang ditetapkan. Terakhir, pada 2018, realisasi penerimaan pajak mencapai 105% berdasarkan target APBD.


Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (diolah)

Baca Juga: Bebas Denda! Bekasi Gelar Pemutihan PBB Sampai 10 Desember 2022

Dari data Kementerian Keuangan, pajak kendaraan bermotor (PKB) membukukan capaian tertinggi dalam perolehan penerimaan pajak Provinsi Sumatra Barat, yakni senilai Rp622,92 miliar pada 2018.

Kontributor terbesar berikutnya disusul oleh pungutan kendaraan bermotor lain yaitu bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) mencapai Rp431,32 miliar dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) senilai Rp399,30 miliar.

Selain itu, pajak rokok juga membukukan realisasi yang tinggi senilai Rp335,53 miliar. Di sisi lain, pajak air permukaan menjadi kontributor paling rendah pada penerimaan pajak 2018 dengan realisasi senilai Rp8,60 miliar.

Baca Juga: Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

Jenis dan Tarif Pajak
JENIS dan tarif pajak daerah di Provinsi Sumatra Barat diatur melalui Perda Provinsi Sumatra Barat No. 4/2011 tentang Pajak Daerah. Dalam perkembangannya, regulasi ini telah mengalami tiga kali perubahan, terakhir melalui Perda Provinsi Sumatra Barat No. 4/2018. Berdasarkan beleid tersebut, berikut daftar jenis dan tarif pajak yang berlaku.


Keterangan:

  1. Rentang tarif mengacu pada UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).
  2. Tarif bergantung pada kegunaan kendaraan (pribadi, umum, sosial pemerintah dan alat berat perusahaan) dan diatur lebih lanjut dalam Pergub Sumatra Barat No. 56/2011 s.t.d.t.d Pergub Sumatra Barat No. 25/2018.

Tax Ratio
Berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh DDTC Fiscal Research, kinerja pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB (tax ratio) Provinsi Sumatra Barat mencapai 0,75% pada tahun 2018.

Adapun rata-rata tax ratio untuk seluruh provinsi di Indonesia berada pada kisaran angka 0,88%. Indikator ini menunjukkan bahwa kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah Provinsi Sumatra Barat masih lebih rendah apabila dibandingkan seluruh provinsi secara rata-rata.

Baca Juga: 'Email dan NIK Sudah Didaftarkan NPWP' Saat Daftar Online, Ini Artinya


Sumber: DJPK Kementerian Keuangan dan BPS (diolah)

Catatan:

  • Tax ratio dihitung berdasarkan total penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB.
  • Rata-rata kabupaten/kota dihitung dari rata-rata berimbang (dibobot berdasarkan kontribusi PDRB) tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
  • Rasio terendah dan tertinggi berdasarkan peringkat tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Administrasi Pajak
BERDASARKAN Perda Provinsi Sumatra Barat No. 4/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pihak yang bertanggung jawab untuk memungut pajak di daerah ini ialah Badan Keuangan Daerah (BKD).

Bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi seputar pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan melalui laman resmi BKD Sumbar di situs web https://dpkd.sumbarprov.go.id/.

Baca Juga: Wah! Ada Email Blast Lagi dari DJP, WP Diminta Perbarui Data Pribadi

Dilihat dari struktur penerimaan, pungutan kendaraan bermotor merupakan kontributor utama pajak Sumatra Barat. Oleh karena itu, BKD terus berupaya untuk mengoptimalisasi penerimaan khususnya dari PKB, BBNKB, dan PBBKB.

Dari sisi administrasi, BKD Sumatra Barat telah menyediakan berbagai program layanan Samsat seperti halnya Drive Thru, Gerai Samsat, Samsat Keliling, dan e-Samsat untuk meningkatkan pelayanan dan setoran pajak daerah.

Pemeritah provinsi Sumatra Barat juga meluncurkan inovasi Samsat Nagari mulai 2018. Samsat Nagari bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran PKB di tingkat nagari. Layanan ini telah diberlakukan di hampir seluruh kabupaten/kota di Sumatra Barat.

Baca Juga: Ingat! e-SPT Sudah Ditutup, Pembetulan SPT Tahunan Badan Pakai e-Form

Dalam mempermudah pembayaran pajak, BKD Sumatra Barat juga bekerjasama dengan Bank Nagari. Selain itu, khusus pembayaran PKB juga dapat dilakukan melalui sistem Samsat Online Nasional (Samolnas) yang juga dilakukan melalui ATM dan internet banking Bank Nagari.*

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : profil pajak daerah, pajak daerah, tax ratio, PDRB, kajian pajak, administrasi pajak, Sumatra Barat

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 September 2022 | 11:30 WIB
KABUPATEN REMBANG

Bantu Tagih PBB, Puluhan Desa Dapat Hadiah Laptop Sampai Sepeda

Rabu, 28 September 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Akun eReg Terblokir Saat Daftar NPWP, Bikin Ulang dengan Email Baru

Rabu, 28 September 2022 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Karyawan Bergaji di Bawah PTKP dan Tak Ada Usaha Lain Bisa Ajukan NE

berita pilihan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Pakai PPh Final, DJP: Ada Kewajiban Pelaporan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Anjak Piutang dalam Perpajakan?

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inflasi Capai 5,95 Persen, BKF: Lebih Rendah dari Proyeksi Pemerintah

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masih Proses, Integrasi CRM Bikin Peta Kepatuhan WP Lebih Komprehensif

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:15 WIB
DDTC ACADEMY

Ketahui Aspek Transfer Pricing Pertambangan Batu Bara pada Kelas Ini

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Adakan KPDL, Petugas Pajak Temukan Perusahaan Belum Punya NPWP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Temuan BPK Soal Insentif Pajak, Begini Update Tindak Lanjut DJP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:30 WIB
OPERASI JARING SRIWIJAYA 2022

DJBC Gagalkan Penyelundupan Barang Rp244 M di Perairan Indonesia Barat

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Hilangnya Potensi Pajak dari Sharing Economy