BRIDGETOWN, DDTCNews - Masyarakat Barbados yang diwakili oleh The Barbados Consumer Empowerment Network (BCEN) mendesak pemerintah membebaskan PPN atas bahan makanan pokok, obat-obatan, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga dasar.
Ketua Eksekutif BCEN Maureen Holder mengatakan fasilitas pembebasan PPN dapat meringankan beban ekonomi rumah tangga yang sedang menghadapi kenaikan harga. Menurutnya, manfaat ekonomi dari pembebasan PPN tersebut juga akan jauh lebih besar dari potensi penerimaan yang hilang akibat pemberian fasilitas pajak.
"Kami percaya pemerintah Barbados bisa meringankan beban warganya tanpa merusak disiplin fiskal," katanya, dikutip pada Selasa (3/2/2026).
Holder mengatakan masyarakat Barbados sedang dihadapkan pada kenaikan tagihan rumah tangga serta harga makanan, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya.
Dia menyebut sebagian negara di dunia telah memberikan pembebasan PPN atas barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, banyak negara juga pernah memberikan fasilitas PPN dalam periode tertentu untuk mengendalikan harga barang kebutuhan pokok.
Menurut catatan BCEN, negara seperti Inggris, Jerman, Hungaria, Irlandia, dan India berhasil memberikan pemotongan PPN sementara atas barang-barang kebutuhan pokok sambil tetap menjaga stabilitas fiskal.
"Kebijakan ini sering dikombinasikan dengan dukungan langsung untuk rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memastikan manfaatnya maksimal bagi masyarakat," ujarnya dilansir barbadostoday.bb.
Guna memastikan fasilitas PPN tidak sampai menekan penerimaan negara, BCEN turut menyarankan pemerintah menggenjot pajak dari pos yang lain. Misal, menaikkan tarif PPN atas impor barang mewah.
Perlu diketahui, Indonesia termasuk negara yang telah memberikan pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok. Kebijakan tersebut diatur dalam UU HPP dan PP 49/2022. (dik)
