Berita
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Komitmen Investasi Penerima Tax Holiday Turun, Ada Apa?

A+
A-
4
A+
A-
4
Komitmen Investasi Penerima Tax Holiday Turun, Ada Apa?

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Terdampak pandemi Covid-19, rencana atau komitmen investasi penerima insentif tax holiday mengalami penurunan. Performa tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (8/4/2021).

Berdasarkan pada data Ditjen Pajak (DJP), rencana investasi dari penanam modal penerima tax holiday pada Januari—Maret 2021 senilai Rp2,16 triliun. Meskipun baru 3 bulan, nilai rencana investasi itu jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Rencana investasi pada 2018 mencapai Rp208,5 triliun. Kemudian, nilainya melonjak pada 2019 dengan capaian Rp838,2 triliun. Namun, pada 2020, rencana investasi penerima tax holiday kembali menurun karena tercatat hanya Rp215,1 triliun.

Baca Juga: Ini Alasan Wajib Pajak Badan Diimbau Lapor SPT Tahunan Lebih Awal

Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan sebenarnya trennya sangat bagus pada 2019. Namun, ada kemungkinan pandemi Covid-19 berdampak pada minat investasi, termasuk penerima tax holiday.

“Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di dunia agak menurun di 2020. Tentu kita berharap bahwa dengan pemulihan kondisi setelah covid-19, 2021 bisa lebih baik lagi,” ujar Hestu.

Sepanjang 2018 hingga Maret 2021, total rencana investasi penerima tax holiday Rp1.263,96 triliun dengan estimasi penyerapan tenaga kerja sebanyak 65.088 orang. Investor berasal dari Indonesia, China, Singapura, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Belanda, Thailand, British Virgin Island, Amerika Serikat, dan Taiwan.

Baca Juga: Pacu Penjualan Mobil Listrik, Tesla Minta Pemerintah Naikkan Pajak BBM

Selain mengenai insentif tax holiday, ada pula bahasan tentang laporan World Economic Outlook yang dirilis International Monetary Fund (IMF). IMF menilai kebijakan perpajakan Indonesia sejauh ini masih cukup moderat sehingga belum mampu mengimbangi tingginya peningkatan belanja.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Insentif Tax Holiday Dikaji

Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Pande Putu Oka Kusumawardhani mengatakan pemerintah tengah mengkaji implementasi tax holiday. Hasil kajian akan digunakan untuk menyempurnakan skema insentif pajak.

Baca Juga: Pengawasan Wajib Pajak Dilakukan DJP, Termasuk Pakai Data SPT Tahunan

“Sebagaimana halnya dengan insentif pajak umumnya, monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk pemberian fasilitas tax holiday, baik terhadap pemanfaatan tax holiday maupun aspek administrasinya,” ujarnya. (Kontan)

  • Kebijakan Moderat

IMF merevisi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 dari sebelumnya 4,8% menjadi menjadi 4,3%. IMF menilai kebijakan perpajakan Indonesia ini masih cukup moderat sehingga belum mampu mengimbangi tingginya peningkatan belanja.

“Proyeksi IMF berdasarkan pada kebijakan perpajakan yang moderat serta peningkatan belanja sosial dan belanja modal secara bertahap,” tulis IMF. Simak pula ‘IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021 Jadi 4,3%’. (Bisnis Indonesia/Kontan/DDTCNews).

Baca Juga: Masa Insentif Tinggal 3 Bulan, Ini Kata Sri Mulyani
  • Tantangan Fiskal

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kemenkeu Suminto mengatakan pemerintah sulit mengembangkan penerimaan dari sisi perpajakan pada saat ini. Kondisi tersebut dikarenakan ekonomi masih berada dalam tahap pemulihan setelah adanya pandemi Covid-19.

Dengan tingginya kebutuhan belanja, sambungnya, pemerintah menggunakan skema zero based budgeting atau penganggaran tak bersisa. Langkah ini ditempuh dengan melakukan efisiensi birokrasi, fokus pada program prioritas, serta mengantisipasi adanya realokasi belanja. (Bisnis Indonesia)

  • Dampak Penurunan Tarif PPh Badan

Dengan adanya penurunan tarif PPh badan secara bertahap, pemerintah dinilai perlu mengantisipasi tekanan pada penerimaan. Pasalnya, ada potensi perusahaan menggeser penghasilan atau labanya untuk tahun pajak dengan tarif yang rendah, yakni pada 2022.

Baca Juga: Penegakan Hukum 2021, DJP Jalankan 9 Rencana Aksi

Apalagi, pada saat ini, wajib pajak badan juga memiliki alasan kuat karena pandemi menekan hampir seluruh aktivitas usaha. (Bisnis Indonesia)

  • PPnBM DTP

Pemerintah menyatakan insentif PPnBM mobil ditanggung pemerintah (DTP) telah berkontribusi dalam capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia per Maret 2021 di level 53,2.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif PPnBM mobil DTP efektif mengerek produksi dan penjualan mobil. Dia menilai industri otomotif beserta sektor pendukungnya pun sudah berangsur pulih dari tekanan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Catatan Pemeriksaan Bukper dan Imbauan Pelaporan SPT Terpopuler

"Kami melihat penjualan otomotif meningkat, terutama dengan tambahan fasilitas PPnBM yang dinolkan," katanya. (DDTCNews)

  • ASN Dilarang Mudik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo resmi melarang aparatur sipil negara (ASN) bepergian ke luar kota atau mudik pada Lebaran 2021.

Tjahjo melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 08/2021 menyatakan larangan mudik tersebut mempertimbangkan risiko penyebaran Covid-19. Larangan mudik Lebaran juga berlaku bagi keluarga ASN.

Baca Juga: DJP Mulai Telisik Laporan SPT Tahunan Wajib Pajak

"Pegawai aparatur sipil negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021," bunyi SE tersebut. Simak ‘SE Baru Terbit, Pemerintah Resmi Larang ASN Mudik Lebaran Tahun Ini’. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, insentif pajak, tax holiday, PMK 130/2020, PMK 150/2018, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Monic Provi Dewinta

Kamis, 08 April 2021 | 18:10 WIB
Diharapkan skema insentif pajak berkenaan dengan Tax Holiday ini dapat bersifat adaptif dan dapat menyesuaikan dengan kondisi pemulihan ekonomi saat ini. Dalam proses mengkaji, tentunya perlu mempertimbangkan efek jangka panjang, agar dapat terlaksana secara optimal dan tercapai tujuan yang ditentuk ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Rabu, 07 April 2021 | 17:09 WIB
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Rabu, 07 April 2021 | 15:38 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 07 April 2021 | 14:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 07 April 2021 | 13:30 WIB
DDTC PODTAX
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)
Senin, 12 April 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 15:49 WIB
FILIPINA