Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

SE Baru Terbit, Pemerintah Resmi Larang ASN Mudik Lebaran Tahun Ini

A+
A-
3
A+
A-
3
SE Baru Terbit, Pemerintah Resmi Larang ASN Mudik Lebaran Tahun Ini

Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 08/2021.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo resmi melarang aparatur sipil negara (ASN) bepergian ke luar kota atau mudik pada Lebaran 2021.

Tjahjo melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 08/2021 menyatakan larangan mudik tersebut mempertimbangkan risiko penyebaran Covid-19. Larangan mudik Lebaran juga berlaku bagi keluarga ASN.

"Pegawai aparatur sipil negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021," bunyi SE tersebut, dikutip pada Rabu (7/4/2021).

Baca Juga: Ini Alasan Penyidik DJP Bisa Sita-Blokir Harta Tersangka Pidana Pajak

Tjahjo, melalui SE tersebut, menjelaskan larangan ke luar kota bagi ASN dan keluarga merupakan tindak lanjut dari Surat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. S-21/MENKO/PMK/III/2021 mengenai pembatasan kegiatan bepergian ke luar kota atau mudik bagi ASN di tengah pandemi Covid-19.

Meski demikian, ada pengecualian larangan bepergian yang berlaku bagi ASN dengan alasan khusus. Pertama, ASN yang sedang melaksanakan perjalanan tugas kedinasan dengan surat tugas yang ditandatangani setidaknya pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala satuan kerja.

Kedua, ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) di instansinya masing-masing.

Baca Juga: Sita-Blokir oleh Penyidik DJP Tak Terbatas Izin PN, Ini Penjelasannya

Pada ASN yang memperoleh izin bepergian ke luar daerah, SE itu juga menegaskan agar memperhatikan 4 hal, yakni pertama, peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19.

Kedua, peraturan dan/atau kebijakan pemda asal dan daerah tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang. Ketiga, kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satgas Penanganan Covid-19. Keempat, protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan.

SE kemudian mengatur pembatasan cuti untuk periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021. Tjahjo meminta PPK pada kementerian, lembaga, dan pemda tidak memberikan izin cuti bagi ASN.

Baca Juga: Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Namun, cuti tetap dapat diberikan bagi ASN yang memasuki masa melahirkan, cuti sakit, dan/atau cuti karena alasan penting ASN. Pemberian izin cuti tetap harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2020 dan PP No. 49/2018.

Selain itu, ASN diwajibkan melakukan upaya preventif demi menekan penyebaran Covid-19 sekaligus menjadi contoh bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, ASN wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M+3T.

Penerapan 5M mencakup menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sementara langkah pencegahan melalui 3T meliputi testing, tracing, dan treatment.

Baca Juga: Pemerintah Rombak Skema Pemberian Bonus ASN, Seperti Apa?

“Dalam menerapkan hal tersebut, pegawai aparatur sipil negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya," bunyi SE tersebut.

Tjahjo juga meminta PPK di kementerian, lembaga, dan pemda melakukan langkah-langkah penegakan disiplin terhadap ASN yang melanggar ketentuan dalam SE tersebut. ASN yang melanggar ketentuan, akan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan PP No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. (kaw)

Baca Juga: Ultimatum Bupati Bogor: ASN Harus Patuh Lapor SPT Tahunan
Topik : mudik, lebaran, larangan mudik, virus Corona, ASN, PNS

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 16 Agustus 2021 | 11:52 WIB
SIDANG BERSAMA DPR DAN DPD RI

Singgung RUU KUP dan Penerimaan Pajak, Ini Pidato Lengkap Ketua DPR

Minggu, 15 Agustus 2021 | 17:00 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Transformasi ASN, 6 Strategi Ini Jadi Fokus Pemerintah

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:00 WIB
SURAT EDARAN MENTERI PAN-RB 16/2021

ASN Sektor Nonesensial WFH 100%, Tjahjo Terbitkan Surat Edaran

Rabu, 21 Juli 2021 | 18:00 WIB
NUSA TENGGARA BARAT

Ada Program Autodebet Pajak Kendaraan, Pendapatan Daerah Meningkat

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penetapan Upah Minimum 2022, Kemnaker Minta Semua Pihak Tahan Diri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:00 WIB
JERMAN

Tarif Listrik Naik, Sumber Energi Terbarukan Dapat Diskon Pajak

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 15:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Indeks Efektivitas Tinggi, DJP Pertahankan Penyuluhan Pajak Daring