Purbaya dan Bahlil Sepakat Bakal Batasi BBM Bersubsidi Bagi Orang Kaya

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi, terutama pertalite, untuk kelompok masyarakat terkaya yang masuk ke dalam kategori desil 9 dan 10.

Rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dibahas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat pada siang hari ini. Namun, pemerintah belum menentukan waktu implementasi kebijakan tersebut.

"Kami membahas kemungkinan pembatasan subsidi pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin desil 9-10. Bukan sekarang, tapi beberapa bulan ke depan kita bisa kurangi secara bertahap," katanya kepada awak media di Kantor Kemenkeu, Selasa (11/8/2026).

Purbaya mengatakan selama ini penyaluran BBM bersubsidi masih tidak tepat sasaran. Menurutnya, banyak pemilik kendaraan mewah ataupun masyarakat kalangan ekonomi atas yang mengisi bahan bakar menggunakan pertalite, padahal semestinya tidak.

Akibatnya, pemerintah menggelontorkan lebih banyak anggaran untuk menyuntikkan subsidi BBM. Belanja subsidi BBM yang membengkak ini dikhawatirkan akan memperlebar defisit APBN 2026.

"Kami sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Bisa saja mereka yang di desil 9-10 tidak bisa beli yang [BBM] bersubsidi. Mereka harus bayar harga pertamax atau yang lain," ujar Purbaya.

Purbaya pun menyampaikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ditempuh sebagai langkah untuk menjaga defisit anggaran sekaligus memastikan BBM jenis pertalite dan biosolar dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Berdasarkan diskusi tahap awal, pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan dilakukan oleh PT Pertamina melalui tiap-tiap SPBU miliknya. BUMN migas tersebut akan menyiapkan infrastruktur sistem yang canggih untuk mendeteksi pembeli BBM bersubsidi.

"Sedang kami pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina, sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan," tutur Purbaya.

Melalui pembatasan ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah bertujuan untuk menciptakan ekosistem penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran. Saat ini, kelayakan kebijakan tersebut sedang dikalkulasi oleh kedua belah pihak.

Dengan adanya skema baru tersebut, dia menilai konsumsi BBM bersubsidi akan berkurang cukup signifikan. Mengingat kebijakan tersebut masih digodok, Bahlil pun belum bisa memastikan waktu implementasinya, tapi kemungkinan akan diterapkan pada akhir tahun.

"Yang jelas yang kami incar adalah yang [masyarakat kelas ekonomi] atas saja, supaya mereka beli sesuai dengan kemampuan mereka. [Implementasinya] sebelum tahun depan, akhir tahun lha," tutur Bahlil. (rig)