BERITA TERKINI
BAGI pemerintah, 2025 ditutup dengan banyak catatan. Ruang fiskal kian sesak, tecermin dari defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 yang melebar, nyaris tembus batas aman.
Di sisi lain, belanja negara meningkat—sebagai pengejawantahan janji kampanye presiden, sementara kinerja penerimaan menunjukkan gejala plateau. Situasi ini serupa dengan 10 tahun lalu, pada 2015, ketika pemerintahan hasil pemilu baru saja berjalan.
Seolah menjadi gejala musiman, pengelolaan fiskal pada tahun pertama pascapemilu sangat menantang. Kas negara dituntut membiayai janji-janji politik, di tengah program pembangunan yang juga terus berlanjut. Pada 2015 lalu, defisit anggaran mencapai 2,59% dari PDB, jauh di atas proyeksi awal, 1,9% dari PDB.
Kondisi tersebut mengingatkan kita bahwa fiskal, betapapun kuatnya, bukanlah wadah tanpa batas. Setiap kebijakan yang tidak diimbangi perhitungan teknokratis hanya akan mempercepat tekanan terhadap daya tahan APBN.
Memasuki 2026, pemerintah harus menapaki jalur fiskal dengan langkah yang lebih hati-hati. Periode penebusan janji-janji kampanye perlu dirasionalisasi menjadi pengelolaan keuangan negara yang realistis. Ingat, kita perlu ruang fiskal yang longgar untuk menghadapi dinamika geopolitik serta jamaknya bencana alam.
Program-program ambisius yang berpotensi menguras ruang fiskal harus ditinjau ulang. Mesin anggaran perlu disetel dengan kesadaran penuh terhadap terbatasnya kemampuan negara dalam membiayai seluruh mimpi politik. Rasionalisasi bukan bentuk pesimisme, melainkan cara paling jujur untuk menjaga keberlanjutan fiskal di tengah ketidakpastian global dan domestik.
Kebijakan fiskal tahun ini perlu kembali berpijak pada prinsip teknokratis dan konsep anggaran yang berimbang. Artinya, setiap belanja publik dan insentif fiskal yang digelontorkan harus didasarkan pada evaluasi yang terukur dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar pada resonansi politik jangka pendek. Pemerintah perlu menghindari jebakan kebijakan populis yang hanya memperindah citra, namun menggerus disiplin fiskal dan kredibilitas APBN.
Dalam konteks itu, koordinasi antarlembaga menjadi kunci. Kementerian Keuangan tidak bisa sendirian menanggung beban menjaga keseimbangan fiskal, sementara kementerian lain berjalan dengan ritme dan kepentingannya masing-masing.
Politik anggaran yang sehat menuntut kerja kolektif, bukan one man show. Setiap kementerian harus memahami bahwa stabilitas fiskal adalah fondasi pembangunan, bukan sekadar urusan akuntansi negara.
Lebih dari itu, pemerintah juga perlu sadar betul bahwa pemegang saham utama negara ini adalah wajib pajak. Mereka yang setia menyetor pajak setiap bulan adalah tulang punggung kemandirian fiskal. Karena itu, setiap kebijakan fiskal—baik belanja, insentif, maupun subsidi—harus mendapatkan 'restu moral' dari para pembayar pajak. Pemerintah wajib memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan membawa manfaat nyata, bukan hanya nilai politis.
Kini, saat turbulensi fiskal mulai terasa, sudah waktunya pemerintah menata ulang prioritas. Rasionalisasi mimpi-mimpi politik bukan berarti mematikan semangat pembangunan, melainkan menyelaraskan ambisi dengan kemampuan fiskal yang realistis.
Tidak sekali dua kali Indonesia menggelar pemilu. Tidak sekali dua kali pula sosok-sosok pemimpin lahir dari rahim demokrasi. Mestinya, kita bisa belajar dari pengalaman yang sudah-sudah: pemenuhan janji politik tetap harus menimbang kemampuan fiskal negara.
Harapannya, bermodalkan disiplin, transparansi, dan kerja bersama, APBN dapat kembali menjadi jangkar kepercayaan publik—bukan sumber kegelisahan rakyat. (sap)
