Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Daftar Lengkap Upah Minimum Provinsi 2023, Sumbar Naik Paling Tinggi

A+
A-
18
A+
A-
18
Daftar Lengkap Upah Minimum Provinsi 2023, Sumbar Naik Paling Tinggi

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Senin (28/11/2022). Pemprov DKI Jakarta menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 sebesar Rp326.953 atau 5,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp4.900.798. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Melalui Permenaker 18/2022, pemerintah mengatur kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 paling tinggi 10%.

Pada saat ini, sejumlah provinsi telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2023 dengan memperhitungkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Berdasarkan data yang ada, Provinsi Sumatera Barat menetapkan kenaikan UMP tertinggi se-Indonesia, yakni 9,15%.

"Sesuai dengan keputusan gubernur yang telah terbit, UMP Provinsi Sumbar untuk tahun 2023 sebesar Rp2,74 juta," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumbar Nizam Ul Muluk, dikutip pada Selasa (29/11/2022).

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham

Gubernur Mahyeldi telah menerbitkan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 562-863-2022 mengenai UMP 2023 yang naik dari Rp2,51 juta menjadi Rp2,74 juta mulai 1 Januari 2023.

Namun secara nominal, UMP 2023 di Provinsi DKI Jakarta masih menjadi yang tertinggi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan UMP 2023 sebesar 5,6% menjadi Rp4,9 juta.

Hingga saat ini, tercatat 34 provinsi telah mengumumkan UMP 2023. Sebanyak 3 provinsi lain yang masih belum menetapkan adalah provinsi yang baru terbentuk. Ketiga provinsi yang belum mengumumkan UMP 2023, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Baca Juga: Menyusul Perpu Cipta Kerja, Pemerintah akan Revisi Aturan Teknisnya

Berikut ini adalah daftar UMP 2023:

1. Aceh
UMP Provinsi Aceh pada 2023 ditetapkan naik sebesar 7,8% dari Rp3,16 juta menjadi Rp3,41 juta. Penetapan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1539/2022.

2. Sumatera Utara
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi menetapkan UMP 2023 senilai Rp2,71 juta atau naik 7,45% dari tahun ini Rp2,52 juta.

Baca Juga: Ini Contoh Jasa Pekerjaan Bebas yang Tak Bisa Pakai PPh Final 0,5%

3. Sumatera Barat
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 562-863-2022 menetapkan UMP 2023 naik 9,15% dari Rp2,51 juta menjadi Rp2,74 juta.

4. Riau
Pemerintah Provinsi Riau menetapkan UMP 2023 naik 8,61% menjadi Rp3,19 juta, dari Rp2,93 juta pada tahun ini.

5. Jambi
Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan UMP 2023 naik 9,04% dari UMP 2022 senilai Rp2,69 juta menjadi Rp2,94 juta.

6. Sumatera Selatan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan UMP 2023 naik 8,26% dari Rp3,14 juta menjadi Rp3,4 juta.

7. Bengkulu
Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan UMP 2023 senilai Rp2,41 juta atau naik 8,1% dari UMP 2022 senilai Rp2,23 juta.

Baca Juga: Muluskan Perpu Cipta Kerja Jadi UU, Pemerintah Mulai Konsultasi Publik

8. Lampung
Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan UMP 2023 senilai Rp2,63 juta atau naik 7,9% dari UMP saat ini Rp2,44 juta.

9. Kepulauan Bangka Belitung
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan UMP 2023 naik 7,15% Rp3,26 juta menjadi Rp3,49 juta.

10. Kepulauan Riau
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan UMP 2023 mengalami kenaikan sebesar 7,51% dari Rp3,05 juta menjadi Rp3,27 juta.

11. DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2023 akan naik sebesar 5,6% dari Rp4,57 juta menjadi Rp4,9 juta.

12. Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan UMP 2023 naik 7,88% dari Rp1,84 juta menjadi Rp1,98 juta. Gubernur Ridwan Kamil telah menuangkan keputusan tersebut dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor 561/Kep.752-Kesra/2022.

Baca Juga: DJBC Ingatkan Lagi Pekerja Migran Soal Aturan Barang Kiriman dan IMEI

13. Jawa Tengah
Gubernur Ganjar Pranowo menetapkan UMP Jawa Tengah 2023 naik 8,01% dari Rp1,81 juta menjadi Rp1,95 juta. Keputusan ini telah dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/50/2022.

14. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Pemerintah Provinsi DIY menetapkan UMP 2023 naik 7,65% dari Rp1,84 juta menjadi Rp1,98 juta.

15. Jawa Timur
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan SK Gubernur Jatim Nomor 188/860/KPTS/013/2022 yang menetapkan UMP 2023 naik 7,8%. Pada saat ini, UMP di Jatim senilai Rp1,89 juta dan bakal naik menjadi Rp2,04 juta pada tahun depan.

16. Banten
Pemerintah Provinsi Banten menetapkan UMP 2023 naik 6,4% dari dari Rp2,5 juta menjadi Rp2,66 juta.

17. Bali
Pemerintah Provinsi Bali menetapkan UMP 2023 senilai Rp2,71 juta atau naik 7,81% dari saat ini Rp2,51 juta.

Baca Juga: Tak Ada Perubahan Substansial dalam Ketentuan Pajak Perpu Cipta Kerja

18. Nusa Tenggara Barat (NTB)
Pemerintah Provinsi NTB menetapkan UMP 2023 naik 7,44% dari Rp2,2 juta menjadi Rp2,37 juta.

19. Nusa Tenggara Timur (NTT)
Pemerintah Provinsi NTT menetapkan UMP 2023 naik 7,54% menjadi Rp2,1 juta.

20. Kalimantan Barat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan UMP 2023 naik 7,16% dari Rp2,43 juta menjadi Rp2,6 juta.

Baca Juga: Pemerintah Tak Lanjutkan Subsidi Gaji Rp600 Ribu pada Tahun Ini

21. Kalimantan Timur
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan UMP 2023 senilai Rp3,2 juta atau nanik 6,2% dari Rp3 juta.

22. Kalimantan Selatan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan UMP 2023 mengalami kenaikan 8,38% dari Rp2,9 juta menjadi Rp3,14 juta.

23. Kalimantan Tengah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan UMP 2023 naik 8,84% dari Rp2,92 juta menjadi Rp3,18 juta. Gubernur Sugianto Sabran menuangkan keputusan tersebut dalam SK Nomor 188.44/448/2022.

Baca Juga: Kewajiban Pajak atas Perseroan Perorangan Berdasarkan UU Cipta Kerja

24. Kalimantan Utara
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan kenaikan UMP 2023 sebesar 7,79%, dari Rp3,01 juta menjadi Rp3,25 juta.

25. Sulawesi Utara
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan UMP 2023 senilai Rp3,48 juta atau naik 5,24% dari 2022 Rp3,31 juta.

26. Sulawesi Tenggara
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan UMP 2023 naik 7,1% dari Rp2,57 juta menjadi Rp2,75 juta

Baca Juga: Perpu 2/2022 Ubah Aturan Outsourcing dan Penetapan UMP, Seperti Apa?

27. Sulawesi Tengah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan UMP 2023 senilai Rp2,59 juta atau naik 8,73% dari UMP tahun ini Rp2,39 juta.

28. Sulawesi Selatan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan kenaikan UMP 2023 sebesar 6,9%, dari Rp3,16 juta menjadi Rp3,38 juta.

29. Sulawesi Barat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memutuskan menaikkan UMP 2023 sebesar 7,2%, dari Rp2,67 juta menjadi Rp2,87 juta.

Baca Juga: Menaker Klaim Perpu Cipta Kerja Lindungi Buruh, Ini Alasannya

30. Gorontalo
Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan UMP 2023 naik 6,74% dari Rp2,8 juta menjadi Rp2,98 juta.

31. Maluku Utara
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menetapkan UMP 2023 naik 4% dari Rp2,86 juta menjadi senilai Rp2,97 juta.

32. Maluku
Pemerintah Provinsi Maluku menetapkan UMP 2023 naik 7,39% menjadi Rp2,8 juta.

Baca Juga: Masih Reses, DPR Baru akan Bahas Perpu Cipta Kerja Mulai 10 Januari

33. Papua Barat
Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan UMP 2023 naik 2,56% dari Rp3,2 juta menjadi Rp3,28 juta.

34. Papua
Pemerintah Provinsi Papua menetapkan UMP 2023 naik sebesar 8,3% dari Rp3,56 juta menjadi Rp3,86 juta. (sap)

Baca Juga: Kadin Sebut Perpu Cipta Kerja Atasi Masalah Kekosongan Hukum

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : upah minimum, UMP, UMR, gaji, buruh, pekerja, Permenaker 18/2022, UU Cipta Kerja, UMP 2023

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Desember 2022 | 09:45 WIB
PERPRES 133/2022

Jokowi Tetapkan Gaji Pejabat Bank Tanah, Sebulan Dapat Rp135 Juta

Senin, 19 Desember 2022 | 15:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Tinggal Besok! Batas Akhir Pencairan Subsidi Gaji/Upah Rp600 Ribu

Jum'at, 16 Desember 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Sering ke Luar Negeri, Pekerja Migran Perlu Pahami Aturan Kepabeanan

Selasa, 13 Desember 2022 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Umrah Karyawan Dibiayai Kantor, Kena PPh Pasal 21

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham