Belajar USKP A Materi KUP, PPSP, dan PP? Ini Bahan yang Bisa Anda Baca

Kamis, 15 Mei 2025 | 19.30 WIB

Ukuran Teks

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Jadwal pelaksanaan ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP) tingkat A tidak lama lagi. Sesuai jadwal yang dirilis oleh Komite Pelaksana PPSKP, USKP A akan digelar pada Senin, 26 Mei 2025 hingga Rabu, 28 Mei 2025.

PPPK juga telah menerbitkan pengumuman yang berisi daftar terperinci mengenai materi atau mata ujian yang akan diujikan. Salah satu pokok materi yang akan diujikan adalah Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), dan Pengadilan Pajak (PP). Baca 'Cek! Daftar Nama Peserta USKP A dan B Mei 2025, Juga Materi Ujiannya'.

Cakupan materi ujian atas topik KUP, PPSP, dan PP yang perlu dipersiapkan oleh calon peserta USKP A, antara lain definisi/istilah yang digunakan dalam perpajakan, NPWP/pengukuhan PKP, pembayaran dan pelaporan pajak, STP dan SKP (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT), serta penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP).

Materi lainnya yang bakal keluar dalam ujian adalah tentang permohonan pembetulan, keberatan, dan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

Lalu, ada pula materi tentang gugatan dan banding di Pengadilan Pajak; pengajuan PK ke Mahkamah Agung; penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan; sanksi-sanksi, serta restitusi pajak.

Untuk memudahkan pembaca setia DDTCNews dalam mempersiapkan diri mengikuti USKP A, tim redaksi telah merangkum beberapa artikel DDTCNews yang bisa dijadikan sebagai bahan bacaan dan bahan belajar dalam menghadapi USKP A.

Artikel yang dirangkum mencakup sumber tepercaya seperti artikel Kamus, Kelas Pajak, berita faktual, dokumen aturan Perpajakan DDTC, hingga e-book beberapa judul buku terbitan DDTC.

Perlu dicatat, daftar artikel yang dirangkum ini bukanlah bahan ajar resmi yang disusun oleh PPPK Kementerian Keuangan. DDTCNews hanya merangkum sumber-sumber literatur yang bisa menjadi penunjang pembelajaran bagi calon peserta USKP A.

Berikut ini adalah daftar materi ujian USKP A untuk topik KUP, PPSP, dan PP serta tautan artikel yang bisa dirujuk.

Topik (berdasarkan pengumuman KP3SKP)	Subtopik dan Referensi (diolah DDTCNews)
Definisi/Istilah yang Digunakan dalam Perpajakan	Pasal 1 UU KUP Kamus Pajak DDTCNews Glosarium Perpajakan DDTC
Pendaftaran NPWP/Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	Pasal 2 - Pasal 10 UU KUP Pasal 3A UU PPN Pasal 2- Pasal 4 PP 50/2022 Pasal 17 - Pasal 21 PMK 164/2023 PMK-68/2010 s.t.d.d PMK-197/2013 BAB IV PMK 81/2024 Ketentuan Penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi NIK sudah jadi NPWP, orang pribadi masih perlu daftar NPWP secara mandiri? NIK menjadi NPWP tak berarti semua orang harus bayar PPh Istri yang NPWPnya gabung dengan suami, perlu padankan NIK? Cara daftar NPWP bagi wajib pajak orang pribadi di coretax Penerbitan NPWP secara jabatan bagi wajib pajak orang pribadi Wajib pajak nonaktif Penghapusan NPWP orang pribadi Syarat penghapusan NPWP orang pribadi Pendaftaran NPWP bagi warisan belum terbagi Pengukuhan PKP Pengukuhan PKP secara jabatan Pengusaha kecil dalam konteks PPN Risiko tak kukuhkan diri sebagai PKP PKP pedagang eceran PKP berisiko rendah Hak dan kewajiban PKP Pencabutan PKP secara jabatan Perincian lebih lanjut dapat dipelajari dalam Buku Indonesia Tax Manual DDTC
Pembayaran Pajak	Pasal 3 UU KUP Pasal 9 PP 50/2022 Pasal 94 - Pasal 121 PMK 81/2024 PER-10/PJ/2024 Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak untuk masa pajak Batas waktu pembayaran pajak dalam SPT Tahunan Sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak Angsuran atau penundaan pembayaran PPh Pasal 29 Cara buat kode billing dan bayar PPh atas dividen Cara Bikin Billing PPh Final Pengalihan Hak Tanah/Bangunan di Coretax
Pelaporan Pajak	UU KUP BAB VI PMK 81/2024 Pasal 5 - Pasal 8 PP 50/2022 Pengertian dan fungsi SPT Jenis dan bentuk SPT Perpanjangan penyampaian SPT Tahunan SPT dianggap tidak disampaikan Pembetulan SPT Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT
STP dan SKP (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT)	UU KUP PP 50/2022 PMK-187/PMK.03/2015 PMK 80/2023 PMK-39/ PMK.03/2018 s.t.d.t.d PMK-119/PMK.03/2024 Pengertian SKP Pengertian STP
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)	UU KUP UU PPSP PP 50/2022 PMK 117/2024 PMK 61/2023 Pengertian penagihan pajak Rangkaian tindakan penagihan pajak Penagihan pajak dengan surat paksa Penanggung pajak wajib pajak orang pribadi Hak mendahulu
Permohonan Pembetulan, Keberatan dan Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar	UU KUP PP 50/2022 PMK 118/2024 PMK 118/2024 PMK 81/2024 Ruang lingkup pembetulan Ruang lingkup keberatan Pengurangan, penghapusan, dan pembatalan ketetapan pajak Pengurangan atau penghapusan sanksi
Gugatan dan Banding di Pengadilan Pajak	UU KUP UU PP PP 50/2022 PMK 81/2024 PMK 196/2007 s.t.d.t.d PMK No. 123/2019 Kewenangan pengadilan pajak Kedudukan dan pembinaan pengadilan pajak Banding Gugatan
Pengajuan PK ke Mahkamah Agung	UU KUP UU PP Peninjauan kembali
Pencatatan dan Pembukuan	UU KUP PP 50/2022 PMK 81/2024 PMK 196/2007 s.t.d.t.d PMK 123/2019 Pengertian pencatatan dan pembukuan Kewajiban pencatatan dan pembukuan Kewajiban penyimpanan dokumen NPPN
Penelitian, Pemeriksaan, dan Penyidikan	UU KUP PP 50/2022 PMK 15/2025 Pengertian Penelitian 5 aspek yang diteliti DJP Pengertian pemeriksaan Pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Pemeriksaan tujuan lain Kewajiban dan wewenang pemeriksa pajak Hak dan kewajiban wajib pajak Jangka waktu pemeriksaan Penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan Penyegelan Pemeriksaan bukti permulaan Penyidikan
Sanksi Pidana	UU KUP PP 50/2022 PMK 81/2024 PMK 196/2007 s.t.d.t.d PMK 123/2019 Sanksi pidana karena kealpaan Sanksi pidana karena kesengajaan Sanksi pidana karena penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak Pidana terkait rahasia jabatan
Restitusi	UU KUP Pasal 10 PP 50/2022 PER-5/PJ/2023 Dasar Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Restitusi dipercepat bagi wajib pajak orang pribadi dengan SPT lebih bayar Rp100 juta Restitusi dipercepat wajib pajak persyaratan tertentu Restitusi dipercepat wajib pajak kriteria tertentu

Selain itu, Anda juga bisa membaca series Kelas Pajak dan Kamus Pajak yang tersedia di DDTCNews. Seluruh materi Kelas Pajak DDTCNews bisa diakses melalui tautan berikut ini. Sementara materi Kamus Pajak DDTCNews bisa diakses lewat tautan berikut ini. (sap)

Editor : Sapto Andika Candra

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.

Ikuti sekarang