Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Komunitas
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Kamis, 20 Januari 2022 | 13:38 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Perpajakan.id

Awasi Pembayaran Masa dari Wajib Pajak, DJP Jalankan Dinamisasi

A+
A-
3
A+
A-
3
Awasi Pembayaran Masa dari Wajib Pajak, DJP Jalankan Dinamisasi

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) berupaya untuk mengamankan penerimaan pajak sesuai dengan target dalam APBN 2021. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (26/11/2021).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan otoritas konsisten menjalankan pengawasan pembayaran masa dan pengawasan kepatuhan materiel untuk mengamankan kinerja penerimaan. Terkait dengan pengawasan pembayaran masa, DJP akan menjalankan dinamisasi.

“Kami pasti akan melakukan pengawasan dan ujungnya akan melakukan dinamisasi supaya pajak terdistribusi pada aktivitas di bulan-bulan yang memang mengalami pertumbuhan,” ujar Suryo.

Baca Juga: Pembetulan Bukti Pot/Put Unifikasi, Wajib Pajak Perlu Syarat Ini

Dalam KEP-537/PJ/2000 disebutkan jika dalam tahun pajak berjalan wajib pajak mengalami peningkatan usaha dan pajak penghasilan (PPh) yang terutang diperkirakan lebih dari 150% dari dasar penghitungan PPh Pasal 25 maka PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa perlu dihitung kembali.

Penghitungan kembali didasarkan pada perkiraan kenaikan PPh yang terutang tersebut. Penghitungan kembali dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau kepala kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

Hingga Oktober 2021, realisasi penerimaan pajak tercatat senilai Rp953,6 triliun atau tumbuh 15,3% secara tahunan. Realisasi tersebut setara dengan 77,6% dari target penerimaan pajak senilai Rp1.229,59 triliun. Simak ‘Penerimaan Tumbuh 15,3%, Menkeu: Dunia Usaha Kembali Mampu Bayar Pajak’.

Baca Juga: Ingat, Wajib Lapor Berkala di DJP Online Agar Dividen Bebas Pajak

Selain mengenai pengawasan pembayaran masa, terutama terkait dengan dinamisasi, ada pula bahasan tentang kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok. Ada pula bahasasn tentang UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Fokus Dinamisasi Pajak

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan kegiatan dinamisasi dalam pengawasan pembayaran masa akan dilakukan pada sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan. Suryo mengatakan hingga akhir tahun, ada beberapa sektor yang diestimasi berkontribusi besar pada penerimaan.

“Dinamisasi memang salah satu di antara kegiatan pengawasan pembayaran masa yang kami lakukan, khususnya terhadap sektor-sektor yang memang mengalami pertumbuhan atau perbaikan secara ekonomi,” ujarnya.

Baca Juga: Ingat, Pelayanan Pajak Gratis! Laporkan Kalau Temui Pelanggaran

Sektor usaha yang diestimasi akan berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak hingga akhir tahun adalah industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan. Simak ‘Cuma Punya Waktu Sebulan, DJP Andalkan Penerimaan dari 3 Sektor Ini’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Penerimaan PPh Badan

Penerimaan PPh badan hingga akhir Oktober 2021 tercatat tumbuh 13,4%. Capaian saat ini sudah jauh lebih baik daripada kinerja tahun lalu. Pada periode yang sama 2020, penerimaannya minus hingga 35,0%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan itu menunjukkan kinerja yang baik karena makin pulihnya perekonomian nasional. Selain itu, pertumbuhan penerimaan juga disebabkan berakhirnya periode insentif pajak bagi sebagian sektor usaha. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: Terapkan Pajak Karbon, Indonesia Amankan 'Leadership' di Level Global

Cukai Rokok

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan pemerintah masih memerlukan waktu untuk menyampaikan kebijakan tarif CHT atau rokok 2022. Pasalnya, terdapat sejumlah aspek yang perlu dikaji lebih matang.

"Mengenai kebijakan cukai, saat ini masih direviu di internal pemerintah sebab memang melihat kebijakan ini harus secara komprehensif," katanya. (DDTCNews)

Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja

Pemerintah menyatakan seluruh aturan pelaksana dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku meski beleid tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat oleh MK. Dalam putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, pemerintah hanya dilarang untuk membentuk peraturan pelaksana baru atas UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Insentif dari Kawasan Berikat dan KITE Sudah Terserap Rp47 Triliun

“Putusan MK menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan tetap berlaku," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Seperti diketahui, UU Cipta Kerja juga memuat sejumlah kebijakan perpajakan. Klaster perpajakan ini memuat perubahan 4 UU, yaitu UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

"DJP menghormati putusan tersebut dan saat ini tim sedang mempelajari implikasinya apa saja,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)

Baca Juga: Konfirmasi Transaksi Saham Hingga Rp10 Juta Kini Bebas Bea Meterai

Aturan Pelaksana UU HPP Soal PPS

Aturan pelaksana terkait program pengungkapan sukarela (PPS) menjadi prioritas pemerintah untuk segera diterbitkan. Kebijakan ini merupakan produk baru yang dituangkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pihaknya berupaya menyelesaikan penyusunan aturan teknis mengenai pelaksanaan PPS mengingat program ini dimulai 1 Januari 2022. Meski demikian, peraturan teknis untuk ketentuan lain dalam UU HPP juga sedang dalam proses penyusunan.

"Memang betul ada prioritas yang harus diselesaikan, khususnya terkait dengan implementasi program pengungkapan sukarela," katanya. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Pembuktian Data di Sidang Online Pengadilan Pajak, Ini Hasil Surveinya

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, penerimaan pajak, dinamisasi pajak, PPh Pasal 25, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 25 Januari 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Pajak Penghasilan yang Dilaporkan dengan SPT Masa Unifikasi

Selasa, 25 Januari 2022 | 11:00 WIB
SE-52/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Tafsir dan Penerapan P3B

Selasa, 25 Januari 2022 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Biar Restitusi Lancar, IRS Minta SPT Disampaikan Secara Elektronik

Selasa, 25 Januari 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani & Menkeu Singapura Tanda Tangani MoU, Termasuk Soal Pajak

berita pilihan

Selasa, 25 Januari 2022 | 19:24 WIB
PER-24/PJ/2021

Pembetulan Bukti Pot/Put Unifikasi, Wajib Pajak Perlu Syarat Ini

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:26 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Ingat, Wajib Lapor Berkala di DJP Online Agar Dividen Bebas Pajak

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat, Pelayanan Pajak Gratis! Laporkan Kalau Temui Pelanggaran

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:30 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN

Insentif dari Kawasan Berikat dan KITE Sudah Terserap Rp47 Triliun

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:00 WIB
PP 3/2022

Konfirmasi Transaksi Saham Hingga Rp10 Juta Kini Bebas Bea Meterai

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE

Pembuktian Data di Sidang Online Pengadilan Pajak, Ini Hasil Surveinya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:30 WIB
SELEBRITAS

Setelah Kunjungi Kantor Pajak, Ghozali 'NFT' Pamer Kartu NPWP Barunya

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:00 WIB
INDIA

Pengusaha Minta Kredit Pajak Masukan Segera Dipulihkan

Selasa, 25 Januari 2022 | 15:53 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu Ungkap Alasan Diskon PPnBM Mobil & PPN Rumah DTP Diperpanjang