BERITA TERKINI
SUASANA bak negeri-negeri dongeng, yang penggambarannya biasa dibuka dengan frasa 'Once upon a time..' ternyata nyata wujudnya. Bukit-bukit yang puncaknya berselimut pepohonan ek dan fagus, lembah-lembah yang dialiri sungai, dan kastil-kastil abad pertengahan, mengisi separuh lanskap Luksemburg, sebuah negara kecil di Eropa.
Jangan-jangan Ella betulan tinggal di sini, menunggu sepatu kacanya yang tertinggal di pesta dansa? Ah, itu cuma fiksi.
Kondisi geografis Luksemburg membuat penduduknya banyak bermukim di sisi selatan. Di bagian inilah, ibu kota Luksemburg berdiri, menaungi tidak lebih dari 77.000 jiwa. Negara tanpa garis pantai ini menjadi pusat operasional sejumlah lembaga penting Eropa, termasuk lembaga keuangan, perbankan, industri, dan banyak lembaga riset kelas dunia.
Uniknya, penamaan Luksemburg mengacu ke terminologi sejarah, pada 926 Masehi silam. Negara dengan luas 2.586 km2 ini berasal dari kata ‘Lucilinburhuc’ yang berarti benteng kecil. Walaupun demikian, benteng kecil tersebut memilki pertahanan yang tangguh pada masanya dan memperluas areanya sehingga kini Luksemburg dikenal sebagai ‘Gibraltar of the North’.
Secara politik pemerintahan, Luksemburg juga banyak dipengaruhi oleh negara tetangganya, yakni Prancis dan Jerman. Termasuk, dalam hal pemungutan pajak. Misalnya, pajak tanah yang penerapannya sangat dipengaruhi 2 negara jiran tersebut.
Dikutip dari laman resmi pemerintah, pajak tanah (contribution foncière) pertama kali diperkenalkan di Luksemburg sejak masih menjadi bagian First French Republic, ketika masih di bawah ‘Department des Forêts’. Pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang 3 Frimaire of the year VII yang terbit pada 23 November 1798.
Setelahnya, pajak tanah juga diatur dalam Undang-Undang Pajak Tanah Jerman ‘the German Land Tax Act (GrStG)’ yang terbit pada 1 Desember 1936 dan Undang-Undang Penilaian Jerman ‘the German Valuation Act (BewG)’ per 16 Oktober 1934. Selama Perang Dunia II, Jerman memperkenalkan ‘the Grand Ducal Decree’ yang terbit pada 26 Oktober 1944 tentang pajak, pungutan, kontribusi, dan biaya.
Melompat ke era modern saat ini, terdapat beberapa jenis pajak yang berlaku di Luksemburg, sebagai berikut.
Residensi suatu perusahaan dianggap berdomisili di Luksemburg jika memiliki kantor terdaftar atau pusat administrasinya berlokasi di Luksemburg. Perlu digarisbawahi bahwa kantor terdaftar harus ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Kemudian, tempat administrasi pusat dapat diartikan sebagai tempat di mana perusahaan dikelola dan dikendalikan.
Meskipun istilah ini tidak didefinisikan secara eksplisit melalui hukum domestik, lokasi kantor pusat perusahaan ditentukan oleh fakta dan keadaan, termasuk hal-hal berikut.
Adapun PPh badan dikenakan pada perusahaan yang berdomisili di Luksemburg atas seluruh penghasilan perusahaan yang berasal dari seluruh penjuru dunia, sedangkan bagi warga negara non-Luksemburg hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Luksemburg.
Kemudian, terdapat perbedaan tarif PPh Badan pada tahun 2024 dan 2025 di Luksemburg sebagai berikut.
Adapun PPh badan tidak dikenakan pada entitas yang memiliki transparansi perpajakan (the tax-transparent entities). Contohnya, firma, CV, atau limited partnerships or European Economic Interest Groupings, kecuali entitas tersebut merupakan subjek dari reverse-hybrid rules yang berlaku di Luksemburg.
Seseorang dianggap sebagai residen pajak apabila berada dan memiliki tempat tinggal berupa rumah tetap maupun sewa (jangka panjang) selama lebih dari 6 bulan di Luksemburg. Berdasarkan hukum domestik, status tinggal ditentukan oleh niat penggunaan akomodasi, yakni berniat untuk menetap dan bukan sekadar sementara.
Selain itu, orang pribadi nonresiden dikenakan PPh hanya atas penghasilan yang bersumber dari Luksemburg. Adapun tarif progresif atas pengenaan PPh dengan perincian sebagai berikut.
Uniknya, selain ditentukan oleh jumlah penghasilan, tarif PPh OP juga ditentukan status keluarga seseorang (tax classes). Status tersebut dikategorikan menjadi 3 kelas dengan perincian sebagai berikut:
Sebagaimana telah dimunculkan pada PPh badan, pajak solidaritas dikenakan pada PKP dengan ketentuan yang dimuat dalam perhitungan PPh badan dengan tarif sebesar 7%.
Kemudian, pajak solidaritas juga dikenakan pada PPh OP, yakni dengan perhitungan 7% dari perhitungan PKP PPh OP (9% untuk wajib pajak yang berpenghasilan lebih dari EUR150.000 pada tax class 1 dan 1a atau lebih dari EUR300.000 dalam tax class 2).
Objek withholding tax di Luxemburg dipotong dan dibayarkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, salah satu contohnya yakni pajak atas dividen. Adapun pemegang saham ‘korporasi’ yang berdomisili di negara yang memiliki tax treaty dan berpartisipasi setidaknya 10% pada perusahaan di Luksemburg (atau saham sengan harga akuisisi setidaknya senilai EUR1,2 juta dalam 12 bulan berturut-turut) dapat dibebaskan dari withholding tax.
Tarif PPN yang berlaku di Luksemburg tidak hanya pada 1 tarif melainkan terdiri dari beberapa tarif yang dikenakan pada berbagai klasifikasi BKP dan JKP sebagai berikut.
Adapun tarif PPN adalah 16% bagi perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak (PKP) senilai di atas EUR200.000.
Ketentuan transfer pricing di Luksemburg didasarkan pada Pasal 56 Luxembourg Income Tax Law (LITL), yang secara luas mereplikasi Article 9 of the OECD Model Tax Convention. Salah satu di antaranya yakni thin capitalization bagi wajib pajak Luksemburg. Otoritas pajak Luksemburg dapat meminta TP Doc yang mendukung debt-to-equity ratio wajib pajak (analisis kapasitas utang).
Adapun ketentuan Luksemburg telah mengatur ketentuan CFC opsi B berdasarkan Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) per 1 Januari 2019. Kemudian terdapat beberapa CFC yang dikecualikan dari cakupan pertauran tersebut antara lain:
Kemudian, pada 4 Maret 2020, otoritas pajak Luksemburg menerbitkan surat edaran administratif yang telah diperbarui per 17 Juni 2022 yang memuat panduan terhadap pasal 164 LITL yang berkaitan dengan perpajakan CFC.
Dengan demikian, dalam konteks tax treaty, Luksemburg telah menandatangani 94 tax treaty di mana 88 diantaranya telah berlaku guna meningkatkan kerja sama transaksi lintas batas.
(sap/Yana Yosiyana).
