BANGKOK, DDTCNews - Departemen Bea dan Cukai Thailand sedang mempertimbangkan untuk menerapkan tarif bea masuk yang lebih tinggi dan seragam untuk barang impor bernilai rendah (low value good).
Dirjen Bea dan Cukai Phantong Loykulnanta mengatakan kebijakan ini akan mendorong persaingan yang lebih adil antara produk buatan dalam negeri dan produk impor. Dia juga menganggap tarif bea masuk rata-rata sebesar 10% yang berlaku saat ini masih terlalu rendah.
"Bea masuk untuk barang bernilai rendah dengan tarif rata-rata 10% cukup rendah. Mungkin tarif sekitar 30% akan menciptakan persaingan yang lebih seimbang antara bisnis domestik dan asing," ujarnya, dikutip pada Selasa (13/1/2026).
Phantong menjelaskan kebijakan tersebut diambil untuk menyederhanakan administrasi perpajakan. Dia meyakini kebijakan tersebut akan lebih efisien ketimbang menerapkan lapisan tarif bea masuk yang didasarkan pada kategori produk seperti sekarang.
Dia menilai perbedaan tarif impor kerap kali menyulitkan proses pemungutan penerimaan negara. Pada praktiknya, barang bernilai rendah sering kali dicampur aduk dalam satu kontainer, dan setiap jenis barang memiliki tarif bea masuk yang berbeda.
Belum lagi, petugas bea dan cukai pun tidak bisa menerapkan satu tarif yang sama untuk seluruh isi kontainer. Imbasnya, petugas harus menghitung bea masuk secara terpisah sehingga prosesnya lebih rumit dan memakan waktu.
"Tarif seragam, seperti 30%, 40%, atau bahkan 50%, akan membuat administrasi pajak jauh lebih efisien," tutur Phantong.
Dia menambahkan Departemen Bea Cukai telah menyiapkan proposal kebijakan untuk diajukan ke pemerintahan Thailand yang baru. Menurutnya, instansi tidak bisa serta merta menerbitkan kebijakan atau dekrit darurat yang mengubah tarif bea masuk untuk mengatasi masalah di atas.
"Perubahan kebijakan harus menunggu pembentukan pemerintahan baru, meskipun saat ini departemen sudah menyiapkan proposal untuk diajukan," kata Phantong seperti dilansir bangkokpost.com.
Sebagai informasi, pemerintah Thailand memberlakukan pengenaan bea masuk untuk barang-barang yang bernilai kurang dari THB 1.500 mulai 1 Januari 2026. Hal ini bertujuan menciptakan persaingan yang lebih adil bagi pelaku usaha domestik.
Saat ini, sekitar 200 juta paket barang bernilai rendah diimpor setiap tahunnya. Dari jumlah itu, 95% barang impor dipesan melalui platform online. Sisanya, pembelian dilakukan langsung dari penjual luar negeri dan dikirim oleh Pos Thailand.
Phantong menambahkan perilaku konsumen berubah seiring dengan digitalisasi platform belanja. Konsumen kini gemar membandingkan harga barang yang dijual di mall dengan toko online. Jadi, banyak orang ke mall hanya sekadar berkunjung, mengecek harga lalu pulang. (rig)
