Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Rabu, 12 Januari 2022 | 15:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Simak, Profil Pajak Kabupaten Penghasil Sawit di Sumatra Selatan

A+
A-
1
A+
A-
1
Simak, Profil Pajak Kabupaten Penghasil Sawit di Sumatra Selatan

KABUPATEN Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan. Kabupaten ini memiliki sederet penghargaan, mulai dari 12 kali Piala Adipura hingga penghargaan dari pemerintah Inggris sebagai pelopor implementasi pembangkit listrik zero emission.

Dengan keragaman ekosistem dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki, daerah ini dijuluki sebagai “permata” Provinsi Sumatra Selatan. Kekayaan alam yang dimiliki Musi Banyuasin tidak hanya di bidang energi, tetapi juga sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Dengan luas hutan produksi mencapai hampir 30% dari luas kabupaten, ada berbagai komoditas yang siap dikembangkan, seperti sawit dan karet.

Baca Juga: Tidak Harus Dipancing dengan Pemutihan Pajak

Kondisi Ekonomi dan Pendapatan Daerah
DATA Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Musi Banyuasin mencatat produk domestik regional bruto (PDRB) pada 2019 senilai Rp66,09 triliun. Perekonomian daerah ini ditopang sektor administrasi pemerintahan dengan kontribusi sebesar 55% dari total PDRB.

Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor industri pengolahan juga memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap PDRB, masing-masing sebesar 11% dan 10%.

Selanjutnya, sektor industri real estate juga berkontribusi cukup tinggi terhadap perekonomian dengan persentase 8% dari PDRB. Sektor konstruksi tercatat menyumbang sebesar 5% dari total PDRB daerah ini.

Baca Juga: Berbagai Ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah Ini Bakal Masuk PP


Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin (diolah)

Berdasarkan pada data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin pada 2019 menembus Rp3,94 triliun. Adapun dana perimbangan masih menjadi penopang pembangunan daerah dengan kontribusi senilai Rp3,10 triliun atau 79% dari total pendapatan.

Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan yang sah memiliki kontribusi senilai Rp551,98 miliar atau sebesar 14% dari total pendapatan daerah. Hasil pendapatan asli daerah (PAD) memiliki kontribusi paling rendah, yaitu hanya senilai Rp286,59 miliar atau sebesar 7%.

Baca Juga: Apa Itu Tax Effort?

Apabila diperinci, PAD Kabupaten Musi Banyuasin didominasi penerimaan lain-lain PAD yang sah yang, yakni senilai Rp195,24 miliar atau sebesar 68% dari total PAD. Realisasi pajak daerah berkontribusi sebesar 25% atau senilai Rp69,94 miliar.

Kontribusi terendah PAD berasal dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah dengan total realisasi masing-masing hanya senilai Rp14,60 miliar dan Rp6,81 miliar.


Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Baca Juga: Pengaturan serta Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dalam UU HKPD

Kinerja Pajak
BERDASARKAN pada data Kementerian Keuangan, kinerja pajak Kabupaten Musi Banyuasin cenderung mengalami volatilitas pada periode 2015 hingga 2019.

Apabila diperinci, realisasi penerimaan pajak daerah pada 2015 tercatat senilai Rp53,15 miliar atau 82% dari target yang ditetapkan. Kinerja pajak mengalami kontraksi pada 2016 hanya mencapai 76% dari target APBD atau senilai Rp59,48 miliar.

Kemudian, pada 2017, realisasi realisasi senilai Rp58,67 miliar atau sebesar 85% dari target APBD. Pada 2018, realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan cukup signifikan mencapai Rp81,34 miliar. Kinerja pajak kembali turun pada 2019 yang hanya mencapai 93% target APBD atau senilai Rp69,94 miliar.

Baca Juga: Menanti Jurus Baru Pemerintah Daerah Gali Potensi Pajak


Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Dari data Kementerian Keuangan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) membukukan capaian tertinggi dalam perolehan penerimaan pajak Kabupaten Musi Banyuasin pada 2018, yakni senilai Rp36,92 miliar.

Selain itu, kontributor terbesar lainnya berasal dari penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) senilai Rp19,49 miliar serta pajak restoran senilai Rp12,08 miliar. Sebaliknya, pajak air tanah menjadi kontributor paling rendah, yakni hanya senilai Rp44,84 juta.

Baca Juga: Core Tax System DJP Bakal Bisa Nyambung ke Blockchain

Jenis dan Tarif Pajak
KETENTUAN mengenai tarif pajak di Kabupaten Musi Banyuasin diatur tersebar dalam beberapa peraturan daerah. Informasi mengenai peraturan daerah Musi Banyuasin dapat diakses melalui laman resmi http://bpprd.mubakab.go.id/produkhukum. Berikut daftar jenis dan tarif pajak serta payung hukumnya di Kabupaten Musi Banyuasin.


Keterangan:

  1. Rentang tarif mengacu pada UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).
  2. Tarif bergantung pada jenis objek hiburan.
  3. Tarif bergantung pada sumber tenaga listrik.
  4. Tarif bergantung pada jumlah nilai jual objek pajak (NJOP).

Tax Ratio
BERDASARKAN pada penghitungan yang dilakukan oleh DDTC Fiscal Research, kinerja pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB (tax ratio) Kabupaten Musi Banyuasin pada 2017 tercatat sebesar 0,10%.

Baca Juga: Warga DKI Bakal Bisa Cicil PBB, Tinggal Tunggu Persetujuan Anies

Adapun rata-rata tax ratio kabupaten/kota sebesar 0,54%. Indikator ini menunjukkan kinerja pajak dan retribusi daerah Kabupaten Musi Banyuasin masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Indonesia.


Sumber: DJPK Kementerian Keuangan dan BPS (diolah)

Catatan:

  • Tax ratio dihitung berdasarkan pada total penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB.
  • Rata-rata kabupaten/kota dihitung dari rata-rata berimbang (dibobot berdasarkan kontribusi PDRB) tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
  • Rasio terendah dan tertinggi berdasarkan peringkat tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Administrasi Pajak
BERDASARKAN pada Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, pajak daerah dipungut dan dikumpulkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

Baca Juga: Mudahkan Bayar Pajak Kendaraan, 500 Bumdes Bakal Layani e-Samdes

Upaya peningkatan PAD dilakukan BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin melalui berbagai inovasi dan terobosan. Salah satu upaya yang terus dilaksanakan adalah intensifikasi pajak.

Upaya intensifikasi dilakukan melalui penagihan pajak terutang dari berbagai subjek pajak, terutama pajak restoran. Dalam pelaksanaannya, BPPRD bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin.

Selain itu, pada 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin juga mulai memasang tapping box di rumah makan, restoran, dan hotel. Dalam upaya ini, pemkab menggandeng Bank Sumsel Babel untuk penerapan tapping box. Alat tersebut dapat memudahkan pemkab dalam memantau setiap transaksi serta pengawasan pajak daerah.

Baca Juga: Beralih ke Core Tax System, Beberapa Aplikasi DJP Bakal Diganti

Strategi lain yang dilakukan BPPRD adalah inovasi bersifat jemput bola untuk bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun beberapa inovasi tersebut di antaranya program menuju masyarakat sadar pajak (Mama Sapa) dan pelayanan pajak daerah keliling (Papa Darling).

BPPRD Musi Banyuasin juga telah melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk pelayanan online house to house. Ke depan, inovasi berbasis TI juga digunakan untuk pengembangan sistem manajemen sehingga mempermudah layanan bayar pajak serta kerja sama dengan instansi pemerintah untuk memperluas layanan. (kaw)

Baca Juga: Serupa UU Ciptaker, UU HKPD Izinkan Pemerintah Ubah Tarif Pajak Daerah
Topik : profil pajak daerah, pajak daerah, kajian pajak, administrasi pajak, Kabupaten Musi Banyuasin

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 15 Januari 2022 | 07:30 WIB
KOTA MAKASSAR

Cegah Kebocoran Pajak, Pemda Awasi Restoran Pakai CCTV

Sabtu, 15 Januari 2022 | 07:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Ibu Kota Negara Pindah, DPRD Bakal Naikkan Tarif Pajak Hiburan

Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG

Simak Profil Pajak dari Kota Pintu Gerbang Barat Indonesia

Jum'at, 14 Januari 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI JAMBI

Pemutihan Pajak Kendaraan Digelar Lagi, Jangan Lewatkan!

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dana PEN Naik Lagi Jadi Rp455,62 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK

Menelisik Jejak Penghindaran Pajak ‘Para Raksasa’

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:40 WIB
EDUKASI PAJAK

Tax Center Universitas Gunadarma Luncurkan Aplikasi M-edu Tax

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:23 WIB
AGENDA ATPETSI

Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya