Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Simak, Profil Pajak Kabupaten Penghasil Sawit di Sumatra Selatan

A+
A-
1
A+
A-
1
Simak, Profil Pajak Kabupaten Penghasil Sawit di Sumatra Selatan

KABUPATEN Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan. Kabupaten ini memiliki sederet penghargaan, mulai dari 12 kali Piala Adipura hingga penghargaan dari pemerintah Inggris sebagai pelopor implementasi pembangkit listrik zero emission.

Dengan keragaman ekosistem dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki, daerah ini dijuluki sebagai “permata” Provinsi Sumatra Selatan. Kekayaan alam yang dimiliki Musi Banyuasin tidak hanya di bidang energi, tetapi juga sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Dengan luas hutan produksi mencapai hampir 30% dari luas kabupaten, ada berbagai komoditas yang siap dikembangkan, seperti sawit dan karet.

Baca Juga: Ketentuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UU HKPD

Kondisi Ekonomi dan Pendapatan Daerah
DATA Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Musi Banyuasin mencatat produk domestik regional bruto (PDRB) pada 2019 senilai Rp66,09 triliun. Perekonomian daerah ini ditopang sektor administrasi pemerintahan dengan kontribusi sebesar 55% dari total PDRB.

Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor industri pengolahan juga memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap PDRB, masing-masing sebesar 11% dan 10%.

Selanjutnya, sektor industri real estate juga berkontribusi cukup tinggi terhadap perekonomian dengan persentase 8% dari PDRB. Sektor konstruksi tercatat menyumbang sebesar 5% dari total PDRB daerah ini.

Baca Juga: Warga Ogah Bayar Denda PBB, Pemkab Adakan Pemutihan Pajak


Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin (diolah)

Berdasarkan pada data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin pada 2019 menembus Rp3,94 triliun. Adapun dana perimbangan masih menjadi penopang pembangunan daerah dengan kontribusi senilai Rp3,10 triliun atau 79% dari total pendapatan.

Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan yang sah memiliki kontribusi senilai Rp551,98 miliar atau sebesar 14% dari total pendapatan daerah. Hasil pendapatan asli daerah (PAD) memiliki kontribusi paling rendah, yaitu hanya senilai Rp286,59 miliar atau sebesar 7%.

Baca Juga: Cuma Ada Bulan Ini! Pemprov Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan

Apabila diperinci, PAD Kabupaten Musi Banyuasin didominasi penerimaan lain-lain PAD yang sah yang, yakni senilai Rp195,24 miliar atau sebesar 68% dari total PAD. Realisasi pajak daerah berkontribusi sebesar 25% atau senilai Rp69,94 miliar.

Kontribusi terendah PAD berasal dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah dengan total realisasi masing-masing hanya senilai Rp14,60 miliar dan Rp6,81 miliar.


Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Baca Juga: Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober

Kinerja Pajak
BERDASARKAN pada data Kementerian Keuangan, kinerja pajak Kabupaten Musi Banyuasin cenderung mengalami volatilitas pada periode 2015 hingga 2019.

Apabila diperinci, realisasi penerimaan pajak daerah pada 2015 tercatat senilai Rp53,15 miliar atau 82% dari target yang ditetapkan. Kinerja pajak mengalami kontraksi pada 2016 hanya mencapai 76% dari target APBD atau senilai Rp59,48 miliar.

Kemudian, pada 2017, realisasi realisasi senilai Rp58,67 miliar atau sebesar 85% dari target APBD. Pada 2018, realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan cukup signifikan mencapai Rp81,34 miliar. Kinerja pajak kembali turun pada 2019 yang hanya mencapai 93% target APBD atau senilai Rp69,94 miliar.

Baca Juga: Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha


Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Dari data Kementerian Keuangan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) membukukan capaian tertinggi dalam perolehan penerimaan pajak Kabupaten Musi Banyuasin pada 2018, yakni senilai Rp36,92 miliar.

Selain itu, kontributor terbesar lainnya berasal dari penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) senilai Rp19,49 miliar serta pajak restoran senilai Rp12,08 miliar. Sebaliknya, pajak air tanah menjadi kontributor paling rendah, yakni hanya senilai Rp44,84 juta.

Baca Juga: Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Jenis dan Tarif Pajak
KETENTUAN mengenai tarif pajak di Kabupaten Musi Banyuasin diatur tersebar dalam beberapa peraturan daerah. Informasi mengenai peraturan daerah Musi Banyuasin dapat diakses melalui laman resmi http://bpprd.mubakab.go.id/produkhukum. Berikut daftar jenis dan tarif pajak serta payung hukumnya di Kabupaten Musi Banyuasin.


Keterangan:

  1. Rentang tarif mengacu pada UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).
  2. Tarif bergantung pada jenis objek hiburan.
  3. Tarif bergantung pada sumber tenaga listrik.
  4. Tarif bergantung pada jumlah nilai jual objek pajak (NJOP).

Tax Ratio
BERDASARKAN pada penghitungan yang dilakukan oleh DDTC Fiscal Research, kinerja pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB (tax ratio) Kabupaten Musi Banyuasin pada 2017 tercatat sebesar 0,10%.

Baca Juga: Restoran yang Tak Jujur Lapor Omzet Diperiksa, Siap-Siap Kena Denda

Adapun rata-rata tax ratio kabupaten/kota sebesar 0,54%. Indikator ini menunjukkan kinerja pajak dan retribusi daerah Kabupaten Musi Banyuasin masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Indonesia.


Sumber: DJPK Kementerian Keuangan dan BPS (diolah)

Catatan:

  • Tax ratio dihitung berdasarkan pada total penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB.
  • Rata-rata kabupaten/kota dihitung dari rata-rata berimbang (dibobot berdasarkan kontribusi PDRB) tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
  • Rasio terendah dan tertinggi berdasarkan peringkat tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Administrasi Pajak
BERDASARKAN pada Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, pajak daerah dipungut dan dikumpulkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

Baca Juga: Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Upaya peningkatan PAD dilakukan BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin melalui berbagai inovasi dan terobosan. Salah satu upaya yang terus dilaksanakan adalah intensifikasi pajak.

Upaya intensifikasi dilakukan melalui penagihan pajak terutang dari berbagai subjek pajak, terutama pajak restoran. Dalam pelaksanaannya, BPPRD bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin.

Selain itu, pada 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin juga mulai memasang tapping box di rumah makan, restoran, dan hotel. Dalam upaya ini, pemkab menggandeng Bank Sumsel Babel untuk penerapan tapping box. Alat tersebut dapat memudahkan pemkab dalam memantau setiap transaksi serta pengawasan pajak daerah.

Baca Juga: BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Strategi lain yang dilakukan BPPRD adalah inovasi bersifat jemput bola untuk bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun beberapa inovasi tersebut di antaranya program menuju masyarakat sadar pajak (Mama Sapa) dan pelayanan pajak daerah keliling (Papa Darling).

BPPRD Musi Banyuasin juga telah melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk pelayanan online house to house. Ke depan, inovasi berbasis TI juga digunakan untuk pengembangan sistem manajemen sehingga mempermudah layanan bayar pajak serta kerja sama dengan instansi pemerintah untuk memperluas layanan. (kaw)

Baca Juga: Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat
Topik : profil pajak daerah, pajak daerah, kajian pajak, administrasi pajak, Kabupaten Musi Banyuasin

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 09 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penting! DJP Peringatkan Ada Konsekuensi Jika Utang Pajak Tak Dilunasi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 11:00 WIB
KABUPATEN TABANAN

Kejar Tunggakan PBB Rp70 Miliar, Pemkab Bentuk Satgas Penagihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 10:00 WIB
KOTA BANJARMASIN

Jelang Jatuh Tempo, Loket Pembayaran PBB Tetap Buka pada Akhir Pekan

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Ajukan Pemblokiran STNK Secara Online di DKI Jakarta

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor