Berita
Selasa, 14 Juli 2020 | 19:19 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 14 Juli 2020 | 17:13 WIB
TPA MODUL RAS
Selasa, 14 Juli 2020 | 17:06 WIB
KABUPATEN MIMIKA
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:45 WIB
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Review
Selasa, 14 Juli 2020 | 14:35 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & alat
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Reportase

Simak, Ini Tanggal Penyampaian Laporan Insentif Pajak ke DJP

A+
A-
33
A+
A-
33
Simak, Ini Tanggal Penyampaian Laporan Insentif Pajak ke DJP

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak yang ada dalam PMK 44/2020 masih menjadi sorotan media nasional hingga hari ini, Jumat (8/5/2020). Apalagi, Ditjen Pajak (DJP) masih terus membangun aplikasi online untuk pelaporan.

Untuk laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan PPh final DTP UMKM, penerima insentif wajib menyampaikannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk PPh Pasal 21 DTP, yang menyampaikan laporan adalah pemberi kerja.

“Laporan realisasi … dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode billing,” demikian penggalan ketentuan dalam PMK 44/2020.

Baca Juga: DJP Janji Bakal Permudah Urusan Administrasi Insentif Pajak UMKM

Laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 wajib disampaikan setiap tiga bulan. Adapun batas akhir pelaporannya adalah tanggal 20 Juli 2020 (untuk masa pajak April—Juni 2020) dan tanggal 20 Oktober 2020 (untuk masa pajak Juli—September 2020).

Jika pemberi kerja dan/atau wajib pajak belum menyampaikan laporan realisasi sesuai tanggal tersebut, sistem informasi DJP akan memberikan notifikasi kepada Account Representative pemberi kerja/wajib pajak bersangkutan.

“Untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,” demikian penggalan ketentuan dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-29/PJ/2020.

Baca Juga: Pelaku Usaha Minta Pembayaran ke Hotel Bisa Jadi Pengurang Pajak

Selain itu, ada pula bahasan terbitnya beleid baru mengenai mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian SSP. Beleid baru tersebut adalah Peraturan Dirjen Pajak No.PER-09/PJ/2020. Peraturan yang mulai berlaku pada 30 April 2020 ini mencabut beleid terdahulu, yaitu Peraturan Dirjen Pajak No. PER-38/PJ/2009 beserta perubahannya.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • DJP Siapkan Aplikasi

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan otoritas tengah sistem aplikasi untuk pelaporan realisasi insentif pajak yang diatur dalam PMK 44/2020. Pasalnya, sama seperti pengajuan permohonan, pelaporan juga akan diakomodasi di DJP Online.

Baca Juga: Usaha Mikro Enggan Manfaatkan Insentif Pajak, Ini Kata Asosiasi UMKM

“Aplikasinya untuk semua yang wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak. Saat ini aplikasi sedang dibuat. Jadi, ditunggu saja,” kata Hestu. Simak artikel ‘DJP Siapkan Aplikasi Pelaporan Seluruh Insentif, Tak Hanya Pajak UMKM’. (DDTCNews)

  • Peraturan Baru Soal SSP

Salah satu pertimbangan diterbitkannya Peraturan Dirjen Pajak No.PER-09/PJ/2020 adalah diperlukannya kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Hal ini untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pembayaran dan penyetoran pajak.

“Daftar kode akun pajak dan kode jenis setoran … tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini,” demikian bunyi penggalan Pasal 3 ayat (2) beleid tersebut. Simak artikel ‘Peraturan Baru Soal SSP, Simak Kode Akun Pajak & Jenis Setoran di Sini’. (DDTCNews)

Baca Juga: 'Memastikan Wajib Pajak Tetap Bertahan di Tengah Badai'
  • Kampanye Terkait Insentif Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana mengkampanyekan berbagai insentif pajak terkait penanganan dan mitigasi dampak pandemi Covid-19 kepada para pelaku usaha. Pasalnya, saat ini masih banyak pelaku usaha belum mengetahui adanya berbagai insentif fiskal yang dirilis pemerintah.

"Kami melihat bahwa mungkin ada industri yang belum mengetahui insentif tersebut, makanya kami akan melakukan berbagai kampanye,” katanya. (DDTCNews)

  • Formulir SPT 1771 Y

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan otoritas belum melakukan konsolidasi data jumlah wajib pajak yang mengajukan perpanjangan pelaporan SPT dengan menggunakan formulir SPT 1771 Y.

Baca Juga: Ketentuan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Nonrutin Tenaga Medis Covid-19

Pasalnya, relaksasi untuk laporan pajak tahunan dengan formulir SPT 1771 Y terpisah dengan relaksasi SPT yang diakomodasi dalam sistem DJP Online sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.06/PJ/2019.

Khusus untuk formulir SPT 1771 Y, penyampaiannya masih dikirim secara manual kepada kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar. Pada periode work from home sekarang, formulir SPT 1771 Y dikirim melalui jasa pos. Simak artikel ‘Ekspor-Impor Terhambat, DJBC: Satu-satunya Solusi Harus Lapor SPT’. (DDTCNews)

  • SPMB PKN STAN Tahun 2020 Tidak Digelar

Kementerian Keuangan tidak membuka pendaftaran peserta didik baru PKN STAN pada tahun ini. Ada tiga hal yang melatarbelakangi keputusan ini. Salah satunya adalah sedang dilaksanakannya restrukturisasi dan pengkajian kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan dari lulusan program DI dan DIII PKN STAN, serta dari sumber-sumber lain. Simak artikel ‘Ternyata Ini 3 Alasan Kemenkeu Tidak Buka SPMB PKN STAN Tahun 2020’. (DDTCNews)

Baca Juga: Ada Tawaran Insentif Pajak, Investasi Asing Tetap Turun 73%
  • Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemerintah menyiapkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp150 triliun. Ketentuan soal PEN ini diamanatkan dalam Pasal 11 Perpu 1/2020. PEN menjadi fokus pemerintah untuk menjaga dunia usaha, terutama UMKM, di tengah pandemi Covid-19.

Skema PEN akan tertuang dalam peraturan pemerintah (PP). Rancangan PP masih dalam tahap finalisasi. Pemerintah menargetkan PP tersebut bisa terbit pada pekan ini. (Kontan)

  • BI Pangkas Proyeksi

Untuk ketiga kalinya, Bank Indonesia merevisi proyeksi petumbuhan ekonomi nasional tahun ini. Setelah sebelumnya memproyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1%—5,5% dan direvisi dua kali menjadi 5,0%—5,4% dan 5,0%—5,4%, kali ini bank sentral memperkirakan ekonomi nasional hanya tumbuh kurang dari 2,3%. (Bisnis Indonesia) (kaw)

Baca Juga: Kewajiban Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dalam PP 29/2020
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, insentif, insentif pajak, PMK 44/2020, se-29/2020
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:19 WIB
FILIPINA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 15:30 WIB
PRANCIS
berita pilihan
Selasa, 14 Juli 2020 | 19:19 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 14 Juli 2020 | 17:13 WIB
TPA MODUL RAS
Selasa, 14 Juli 2020 | 17:06 WIB
KABUPATEN MIMIKA
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:45 WIB
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:33 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:13 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 14 Juli 2020 | 15:47 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 14 Juli 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK
Selasa, 14 Juli 2020 | 15:28 WIB
INSENTIF PAJAK