BERITA PAJAK HARI INI

Simak, Ini Tanggal Penyampaian Laporan Insentif Pajak ke DJP

Redaksi DDTCNews | Jumat, 08 Mei 2020 | 08:59 WIB
Simak, Ini Tanggal Penyampaian Laporan Insentif Pajak ke DJP

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak yang ada dalam PMK 44/2020 masih menjadi sorotan media nasional hingga hari ini, Jumat (8/5/2020). Apalagi, Ditjen Pajak (DJP) masih terus membangun aplikasi online untuk pelaporan.

Untuk laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan PPh final DTP UMKM, penerima insentif wajib menyampaikannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk PPh Pasal 21 DTP, yang menyampaikan laporan adalah pemberi kerja.

“Laporan realisasi … dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode billing,” demikian penggalan ketentuan dalam PMK 44/2020.

Baca Juga:
Pemerintah Kembali Tanggung PPN untuk Mobil dan Bus Listrik Tertentu

Laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 wajib disampaikan setiap tiga bulan. Adapun batas akhir pelaporannya adalah tanggal 20 Juli 2020 (untuk masa pajak April—Juni 2020) dan tanggal 20 Oktober 2020 (untuk masa pajak Juli—September 2020).

Jika pemberi kerja dan/atau wajib pajak belum menyampaikan laporan realisasi sesuai tanggal tersebut, sistem informasi DJP akan memberikan notifikasi kepada Account Representative pemberi kerja/wajib pajak bersangkutan.

“Untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,” demikian penggalan ketentuan dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-29/PJ/2020.

Baca Juga:
PMK Baru! Insentif Pajak untuk Pembelian Rumah Kembali Diberikan

Selain itu, ada pula bahasan terbitnya beleid baru mengenai mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian SSP. Beleid baru tersebut adalah Peraturan Dirjen Pajak No.PER-09/PJ/2020. Peraturan yang mulai berlaku pada 30 April 2020 ini mencabut beleid terdahulu, yaitu Peraturan Dirjen Pajak No. PER-38/PJ/2009 beserta perubahannya.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • DJP Siapkan Aplikasi

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan otoritas tengah sistem aplikasi untuk pelaporan realisasi insentif pajak yang diatur dalam PMK 44/2020. Pasalnya, sama seperti pengajuan permohonan, pelaporan juga akan diakomodasi di DJP Online.

Baca Juga:
DJP: Pemeriksaan Bukper Tanpa Upaya Paksa kepada Wajib Pajak

“Aplikasinya untuk semua yang wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak. Saat ini aplikasi sedang dibuat. Jadi, ditunggu saja,” kata Hestu. Simak artikel ‘DJP Siapkan Aplikasi Pelaporan Seluruh Insentif, Tak Hanya Pajak UMKM’. (DDTCNews)

  • Peraturan Baru Soal SSP

Salah satu pertimbangan diterbitkannya Peraturan Dirjen Pajak No.PER-09/PJ/2020 adalah diperlukannya kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Hal ini untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pembayaran dan penyetoran pajak.

“Daftar kode akun pajak dan kode jenis setoran … tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini,” demikian bunyi penggalan Pasal 3 ayat (2) beleid tersebut. Simak artikel ‘Peraturan Baru Soal SSP, Simak Kode Akun Pajak & Jenis Setoran di Sini’. (DDTCNews)

Baca Juga:
NPWP Cabang akan Tak Dipakai, DJP Lakukan Pemusatan PPN Secara Jabatan
  • Kampanye Terkait Insentif Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana mengkampanyekan berbagai insentif pajak terkait penanganan dan mitigasi dampak pandemi Covid-19 kepada para pelaku usaha. Pasalnya, saat ini masih banyak pelaku usaha belum mengetahui adanya berbagai insentif fiskal yang dirilis pemerintah.

"Kami melihat bahwa mungkin ada industri yang belum mengetahui insentif tersebut, makanya kami akan melakukan berbagai kampanye,” katanya. (DDTCNews)

  • Formulir SPT 1771 Y

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan otoritas belum melakukan konsolidasi data jumlah wajib pajak yang mengajukan perpanjangan pelaporan SPT dengan menggunakan formulir SPT 1771 Y.

Baca Juga:
Siapkan Insentif Pajak, Jokowi Harap Penjualan Mobil Listrik Tumbuh

Pasalnya, relaksasi untuk laporan pajak tahunan dengan formulir SPT 1771 Y terpisah dengan relaksasi SPT yang diakomodasi dalam sistem DJP Online sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.06/PJ/2019.

Khusus untuk formulir SPT 1771 Y, penyampaiannya masih dikirim secara manual kepada kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar. Pada periode work from home sekarang, formulir SPT 1771 Y dikirim melalui jasa pos. Simak artikel ‘Ekspor-Impor Terhambat, DJBC: Satu-satunya Solusi Harus Lapor SPT’. (DDTCNews)

  • SPMB PKN STAN Tahun 2020 Tidak Digelar

Kementerian Keuangan tidak membuka pendaftaran peserta didik baru PKN STAN pada tahun ini. Ada tiga hal yang melatarbelakangi keputusan ini. Salah satunya adalah sedang dilaksanakannya restrukturisasi dan pengkajian kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan dari lulusan program DI dan DIII PKN STAN, serta dari sumber-sumber lain. Simak artikel ‘Ternyata Ini 3 Alasan Kemenkeu Tidak Buka SPMB PKN STAN Tahun 2020’. (DDTCNews)

Baca Juga:
DPR Filipina Usulkan Obat Penyakit Jantung Dibebaskan dari PPN
  • Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemerintah menyiapkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp150 triliun. Ketentuan soal PEN ini diamanatkan dalam Pasal 11 Perpu 1/2020. PEN menjadi fokus pemerintah untuk menjaga dunia usaha, terutama UMKM, di tengah pandemi Covid-19.

Skema PEN akan tertuang dalam peraturan pemerintah (PP). Rancangan PP masih dalam tahap finalisasi. Pemerintah menargetkan PP tersebut bisa terbit pada pekan ini. (Kontan)

  • BI Pangkas Proyeksi

Untuk ketiga kalinya, Bank Indonesia merevisi proyeksi petumbuhan ekonomi nasional tahun ini. Setelah sebelumnya memproyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1%—5,5% dan direvisi dua kali menjadi 5,0%—5,4% dan 5,0%—5,4%, kali ini bank sentral memperkirakan ekonomi nasional hanya tumbuh kurang dari 2,3%. (Bisnis Indonesia) (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu