Review
Selasa, 14 Juli 2020 | 14:35 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & alat
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Reportase

Ekspor-Impor Terhambat, DJBC: Satu-satunya Solusi Harus Lapor SPT

A+
A-
29
A+
A-
29
Ekspor-Impor Terhambat, DJBC: Satu-satunya Solusi Harus Lapor SPT

Kasubdit Komunikasi dan Publikasi DJBC Deni Surjantoro. (foto: Youtube Kanal Bea Cukai TV)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengonfirmasi terhambatnya pelayanan terkait ekspor-impor bagi pelaku usaha yang belum melaporkan SPT tahunan kepada Ditjen Pajak (DJP).

Kasubdit Komunikasi dan Publikasi DJBC Deni Surjantoro mengatakan pelayanan kepabeanan secara otomatis tidak dapat diberikan kepada pelaku usaha yang belum patuh secara administrasi pajak. Sudah ada integrasi data antara DJP dan DJBC meliputi NPWP dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

"Itu merupakan proses checking NPWP di BC [Bea Cukai] dan memang sudah lama link dengan Ditjen Pajak," katanya, Rabu (6/5/2020). Simak artikel ‘Ekspor-Impor Bisa Terhambat Jika Belum Lapor SPT, Ini Penjelasan DJP’.

Baca Juga: LKPP 2019 Dapat Opini WTP dari BPK, Ada 4 Temuan Masalah Pajak

Deni menuturkan integrasi data tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan perpajakan dari pelaku usaha ekspor-impor. Menurutnya, standar kepatuhan pelaku usaha harus sama baik dalam urusan kepabeanan maupun administrasi pajak.

Dia memastikan integrasi data yang berjalan juga ditujukan untuk memastikan keabsahan dokumen penunjang untuk kegiatan ekspor-impor telah sesuai. Salah satunya adalah untuk menguji keabsahan NPWP pelaku usaha sesuai dengan dokumen kepabeanan.

"Integrasi itu untuk mendorong compliance wajib pajak sekaligus untuk check validitas NPWP sehingga wajib pajak yang belum lapor SPT juga akan keliatan saat mereka ajukan dokumen impor," paparnya.

Baca Juga: Peringati Hari Pajak, Ini Pesan Sri Mulyani untuk Pegawai DJP

Menurutnya, tidak diperlukan kebijakan khusus bagi pengusaha yang terhambat kegiatan ekspor-impornya karena belum lapor SPT. Satu-satunya solusi untuk kasus pengusaha seperti itu adalah dengan menyampaikan SPT tahunannya kepada DJP sehingga pelayanan kepabeanan dapat diberikan DJBC.

"Satu-satunya solusi memang harus lapor SPT karena populasi yang seperti itu tidak banyak. Jadi, tidak perlu kebijakan khusus," imbuh Deni.

Berdasarkan data di laman resmi DJP, per 1 Mei 2020, jumlah SPT tahunan yang sudah masuk sebanyak 10,97 juta. Jumlah tersebut masih turun sekitar 9,43% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 12,11 juta.

Baca Juga: Sudah Uji Coba 2 Tahun, DJP Yakin Aplikasi Berjalan Optimal

Dari jumlah tersebut, sebanyak 10,32 juta merupakan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Sisanya, sekitar 658.957 adalah pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan.

Adapun total wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT pada tahun ini berkisar di angka 18 juta, dengan 1,4 juta di antaranya merupakan wajib pajak badan. Dengan demikian, kepatuhan formal baru sekitar 61,9% atau masih ada sekitar 7 juta wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan. Simak pula artikel ‘Telat Lapor SPT, Mau Bayar Denda? Tunggu Ini Dulu dari KPP DJP’. (kaw)

Baca Juga: DJP Janji Bakal Permudah Urusan Administrasi Insentif Pajak UMKM
Topik : ekspor, impor, SPT tahunan, pelaporan SPT, OSS, DJP, DJBC, CEISA, KSWP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 13 Juli 2020 | 15:53 WIB
KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
Senin, 13 Juli 2020 | 14:44 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 13 Juli 2020 | 13:32 WIB
KEBERATAN PAJAK (4)
berita pilihan
Rabu, 15 Juli 2020 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 14 Juli 2020 | 19:19 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 14 Juli 2020 | 17:13 WIB
TPA MODUL RAS
Selasa, 14 Juli 2020 | 17:06 WIB
KABUPATEN MIMIKA
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:45 WIB
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:33 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:13 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 14 Juli 2020 | 15:47 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 14 Juli 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK