Inggris Pangkas Pajak Properti Pub 20%

LONDON, DDTCNews - Pemerintah Inggris akan memberikan pengurangan pajak properti usaha (business rates) sebesar 20% bagi pub, klub, dan tempat pertunjukan musik mulai April tahun depan.

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyebut kebijakan itu sebagai langkah awal untuk membantu industri hiburan dan hospitality yang menghadapi tekanan ekonomi. Pemerintah memperkirakan kebijakan itu dapat menghemat biaya pelaku usaha hingga sekitar GBP1.100 atau Rp26,43 juta per tahun.

"Ini adalah langkah pertama," ujar Burnham, dikutip pada Senin (27/6/2026).

Kebijakan pengurangan pajak properti usaha diperkirakan menelan biaya sekitar GBP100 juta atau Rp2,4 triliun. Kebijakan tersebut akan dibiayai melalui peninjauan ulang fasilitas keringanan pajak bagi sejumlah bisnis, termasuk toko vape, yang dinilai tidak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Pemerintah memperkirakan hampir 32.000 tempat usaha akan mendapatkan manfaat dari kebijakan ini. Namun, diskon tersebut tidak berlaku bagi tempat pertunjukan musik skala besar.

Selain itu, pemerintah menyatakan klub malam tidak termasuk dalam skema pengurangan tarif pajak tersebut. Meski demikian, Kementerian Keuangan Inggris menjelaskan klub malam tetap mendapatkan dukungan melalui pengenaan pengali pajak properti yang lebih rendah secara permanen serta paket bantuan senilai GBP4,3 miliar untuk membatasi kenaikan tagihan.

"Klub malam memiliki peran penting dalam komunitas lokal dan pusat kota," ujar juru bicara Kementerian Keuangan Inggris.

Sebelumnya, industri pub dan tempat hiburan telah mendapatkan 2 tahap keringanan pajak. Pemerintah memberikan potongan sebesar 15% pada April 2026 dan akan menambah potongan sebesar 20% mulai tahun depan.

Meski disambut oleh sebagian pelaku usaha, kebijakan tersebut juga menuai kritik dari sektor lain dalam industri hospitality. Asosiasi Hospitality Inggris menilai langkah pemerintah merupakan awal yang baik, tetapi hotel dan restoran masih membutuhkan dukungan tambahan.

"Hotel dan restoran belum mendapatkan bantuan yang mereka perlukan. Kami membutuhkan solusi yang tepat untuk sektor dengan beban pajak paling tinggi dalam perekonomian pada anggaran tahun ini," kata Ketua Eksekutif Asosiasi Hospitality Inggris Allen Simpson.

Dilansir bbc.com, kebijakan terbaru ini merupakan respons pemerintah terhadap tekanan yang dialami industri pub dan hiburan setelah perubahan skema keringanan pajak properti pascapandemi. Pemerintah sebelumnya berencana mengurangi fasilitas diskon yang berlaku sejak pandemi dan menghentikannya sepenuhnya mulai April 2026.

Langkah tersebut kemudian menuai kritik dari industri hospitality karena kenaikan nilai properti yang menjadi dasar penghitungan pajak berpotensi meningkatkan beban ekonomi pelaku usaha. Pemerintah akhirnya memberikan potongan tarif sebesar 15% untuk pub dan tempat musik pada awal 2026. (dik)