BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Ilustrasi gedung DJP.
JAKARTA, DDTCNews – Tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada pegawai menjadi salah satu variabel dalam penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). PPh Pasal 21 DTP merupakan insentif untuk karyawan pada 440 sektor usaha yang terdampak pandemi COVID-19.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai atau karyawan.
“Termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada pegawai,” demikian penggalan bunyi pasal 2 ayat (4) beleid yang berlaku mulai besok, Rabu (1/4/2020) tersebut.
Cara penghitungan PPh 21 DTP sebenarnya sama seperti wajib pajak yang tidak mendapatkan tunjangan pajak dari perusahaan. Simak artikel ‘Ini Contoh Penghitungan Pajak Gaji Karyawan Ditanggung Pemerintah’. Namun, ada tambahan tunjangan PPh 21 dalam penjumlahan penghasilan bruto.
Selain itu, seperti yang diberitakan sebelumnya, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung nilai penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta.
Hal ini dikarenakan salah batasan penghasilan bruto menjadi salah satu syarat atau kriteria penerima insentif. Selain itu, ada pula syarat sektor (440 klasifikasi lapangan usaha/KLU) dan/atau ditetapkan sebagai perusahaan KITE. Pegawai tersebut juga harus memiliki nomor pokok wajib pajak.
Berikut ini salah satu contoh penghitungan PPh Pasal 21 DTP untuk pegawai/karyawan yang menerima gaji dan tunjangan serta membayar iuran pensiun, serta menerima tunjangan PPh Pasal 21. Contoh ini disambil dari Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.03/2020.
Tuan D (K/1) pegawai tetap di PT X (industri kaca mata/KLU 32503). Pada Juli 2020 menerima gaji dan tunjangan senilai Rp15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun senili Rp300.000,00. PT X memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada Tuan D senilai Rp1.000.000,00.
Dari contoh tersebut, penghasilan bruto Tuan D yang disetahunkan adalah Rp192.000.000,00. Nilai itu berasal dari penjumlahan gaji dan tunjangan serta tunjangan PPh Pasal 21 (Rp15.000.000,00 + Rp1.000.000,00) dikali dengan 12 (jumlah bulan dalam setahun).
Nilai penghasilan bruto itu masih di bawah batas maksimal pemberian insentif Rp200 juta. Dengan demikian, Tuan D dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP. Berikut penghitungan nilai PPh Pasal 21 DTP dan penghasilan setelah pajak yang pada akhirnya diterima oleh karyawan.
Dari nilai penghitungan tersebut, penghasilan yang diterima karyawan bertambah. Awalnya (jika tidak ada insentif PPh Pasal 21 DTP), penghasilan setelah kena pajak yang diterima Tuan D senilai Rp14.624.167,00. Setelah ada PPh Pasal 21 DTP, penghasilan yang diterima menjadi Rp15.700.000,00.
Baca juga artikel ‘Simak, Ini Ketentuan Insentif Pajak Gaji Pegawai Ditanggung Pemerintah’ dan ‘Insentif Pajak Gaji Karyawan Belum Tentu Diberi Selama 6 Bulan’. Anda juga bisa menyimak contoh penghitungan saat ada pembagian THR oleh perusahaan di artikel ‘Pajak atas THR Tidak Ditanggung Pemerintah, Ini Contoh Penghitungannya’. (kaw)
