Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Otak-Atik Aturan Pajak NFT dan Aset Digital Lainnya

A+
A-
6
A+
A-
6
Otak-Atik Aturan Pajak NFT dan Aset Digital Lainnya

TAHUN 2021 menjadi tahun paling booming bagi non-fungible token (NFT). Buktinya, NFT masuk dalam salah satu pencarian populer di Google Trend 2021. NFT bahkan mengalahkan kata “crypto” yang sebelumnya masuk dalam pencarian paling populer di mesin pencari Google.

NFT adalah aset digital yang mewakili barang berharga dengan nilai yang tidak dapat diganti atau ditukarkan. Setiap NFT memiliki data catatan transaksi di dalam blockchain. Data ini berisi tentang siapa penciptanya, harga, dan histori kepemilikannya. Barang yang bisa dijual dengan bentuk NFT bisa berupa karya seni seperti aset game, foto, video, musik, dan lainnya.

NFT sesungguhnya sudah muncul sejak 2014. Namun, 2021 menjadi tahun pertama bagi aset digital ini mampu mendisrupsi dunia seni dan industri lainnya. Belum lagi, iming-iming penghasilan tinggi yang didapat dari berjualan NFT juga menambah daya tarik aset tersebut.

Baca Juga: Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Sensasi NFT juga terjadi di Indonesia. Sultan Gustaf Al Ghozali mendadak menjadi pusat perhatian publik lantaran meraup keuntungan hingga Rp1,5 miliar dari penjualan swafoto (selfie) dalam 5 tahun terakhir melalui NFT di Opensea.io.

Cerita Ghozali pun viral dan menghebohkan jagat media sosial. Ghozali pun tak luput dari perhatian Ditjen Pajak (DJP). Otoritas pajak bahkan mengingatkan Ghozali untuk segera membayar pajak dari penghasilan yang didapat tersebut.

Selain Ghozali, sejumlah artis dan tokoh juga tidak ketinggalan mengambil peluang dari NFT di antaranya adalah Syahrini dan Anang Hermansyah. Token NFT Anang pun dikabarkan laris manis dan membuat server down.

Baca Juga: Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Akan tetapi, di tengah euforia tersebut, NFT justru menjadi sebuah tantangan baru bagi otoritas pajak, terutama dalam mengejar penerimaan negara. Belum lagi, terdapat temuan dari otoritas pajak AS yang menyatakan NFT rentan menjadi alat untuk menghindari pajak.

Regulasi belum memadai
TAK bisa dimungkiri, perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan bagi warga negara untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Namun, pesatnya teknologi juga bisa saja memberikan kesulitan apabila tidak segera diantisipasi.

Salah satu persoalan di Indonesia dalam mengantisipasi perkembangan teknologi adalah mengenai regulasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan mengakui regulasi di Indonesia belum memadai untuk mengakomodasi perkembangan aset dan produk keuangan digital.

Baca Juga: Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

"Peraturan perundang-undangan di sektor keuangan untuk mengantisipasi teknologi digital sangat tidak memadai. Jadi ini memang priority karena kalau tidak ya, kita akan terus dalam situasi awkward atau kikuk," katanya.

Saat ini, aset digital tengah menjadi tren dunia. Tak ayal, tak sedikit yang ingin mencoba mengambil peluang dari mata uang kripto (cryptocurrency) dan NFT. Ke depan, bukan tidak mungkin muncul jenis aset digital lainnya.

Pemerintah sebenarnya tidaklah tinggal diam. Kemenkeu bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mulai membahas regulasi terkait dengan aset dan produk keuangan digital. KSSK juga akan mengamati peraturan yang digunakan negara lain sebagai bahan perbandingan.

Baca Juga: Awas! e-Meterai Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan

Dalam pembuatan regulasi, lanjut Sri Mulyani, pemerintah akan mengaturnya secara prinsip sehingga tetap relevan untuk jangka panjang. Bagaimanapun, perubahan pada teknologi digital tersebut jauh lebih cepat ketimbang proses pembuatan sebuah regulasi.

"[Regulasi] ini akan principal base, jadi tak mudah expired. Kalau berdasarkan produk atau institusi, nanti begitu ada perubahan akan susah untuk catching up," tuturnya.

Penyusunan aturan atas aset digital juga tengah dilakukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Aturan yang sedang disusun Bappebti di antaranya pendirian bursa kripto dan penentuan tarif pajak penghasilan atas aset kripto bersama Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Bayar PPh Final 0,5%, WP UMKM Diimbau Lakukan Pencatatan Lebih Dulu

Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan rencana pengenaan pajak atas aset kripto masih dibahas. Pembahasan tersebut dilakukan Kemendag bersama dengan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia Teguh Kurniawan Harmanda mengusulkan tarif PPh final aset kripto sebesar 0,05%. Menurutnya, apabila tarif PPh final aset kripto disamakan dengan saham sebesar 0,1% dikhawatirkan membebani industri.

“Kami berpikir kalau 0,1% seperti di bursa saham itu diterapkan itu akan membebani industri karena commission fee kami juga hanya nol koma sekian persen. Tokocrypto itu cuma 0,1%. Kalau pajaknya 0,1% kasihan juga customer-nya,” tuturnya.

Baca Juga: Kepatuhan WP Membaik, Penerimaan Pajak Daerah Lampaui Target

Kompleksitas
DALAM laporan berjudul Taxing Virtual Currencies An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues, OECD menilai langkah untuk memajaki aset digital tidaklah mudah. Hal ini disebabkan di antaranya adanya kompleksitas dalam mendefinisikan aset digital.

Kesulitan tersebut juga tercermin dari banyaknya pertanyaan dari negara-negara anggota OECD terkait dengan pemajakan aset digital. Contoh, bagaimana perlakuan pajak penghasilan dari aset digital, apakah pajak langsung atau tidak langsung?

Bagaimana pula sistem PPN dapat diterapkan untuk atas aset digital? Lalu, seperti apa implikasinya jika pajak atas aset digital diperlakukan berbeda? Ada juga pertanyaan, bagaimana cara mendeteksi risiko penghindaran pajak dari aset digital?

Baca Juga: Contoh Pemotongan PPh 26 Tidak Final karena WPLN Berubah Menjadi WPDN

Lebih lanjut, OECD dalam laporannya tersebut juga memberikan beberapa wawasan (insight) yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan yang ingin mengatur perlakuan pajak atas aset digital.

Pertama, pembuat kebijakan perlu memastikan memiliki panduan dan kerangka kerja legislatif yang jelas. Kedua, pembuat kebijakan harus dapat memberikan alasan yang jelas terkait dengan perlakuan pajak atas aset digital.

Ketiga, perlakuan pajak terhadap aset digital diharapkan dapat konsisten dengan perlakuan pajak atas aset lainnya. Keempat, perlakuan pajak atas aset digital diharapkan koheren dengan kerangka peraturan yang lebih luas.

Baca Juga: Otoritas Ini Sebut Perusahaan yang Tidak Patuh Pajak Bisa Ditutup

Kelima, pembuat kebijakan perlu mendukung peningkatan kepatuhan. Keenam, pembuat kebijakan perlu menyediakan aturan pajak yang sederhana, terutama bagi pedagang kecil. Ketujuh, pembuat kebijakan mempertimbangkan risiko perlakuan pajak aset digital yang dapat melemahkan kebijakan lainnya.

Kesederhanaan dan Kemudahan Aturan
Melihat perkembangan saat ini, transaksi atas kripto dan NFT memiliki potensi pajak yang besar di Indonesia. Untuk itu, penguatan kerangka regulasi dalam hal pemajakan aset digital sangat penting guna menciptakan kepastian hukum bagi otoritas pajak dan wajib pajak.

Researcher DDTC Fiscal Research & Advisory Hamida Amri Safarina menuturkan pemerintah perlu melakukan klasifikasi dan analisis atas berbagai skema transaksi aset digital yang mungkin dapat menimbulkan beban perpajakan.

Baca Juga: Bagaimana Perlakuan PPh atas Pembayaran Bulanan dalam Kontrak BOT?

“Melalui skema yang diperoleh tersebut, dapat menjadi dasar penentuan jenis pajak yang terutang, subjek pajak, dan wajib pajaknya. Kemudian, perlu juga untuk menentukan kapan terutang pajak, cara penghitungan, besaran tarif, dan sistem administrasi pelaporan,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Hamida, otoritas juga perlu meneliti lebih lanjut apakah keuntungan atas transaksi cryptocurrency termasuk dalam pengertian dari tambahan penghasilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh), atau tidak.

Dia juga berharap kebijakan pajak yang dibuat dapat tetap memperhatikan aspek kesederhanaan dan kemudahan. Menurutnya, proses pemotongan oleh pihak ketiga bisa dipertimbangkan sehingga bisa memberikan kemudahan bagi pemilik aset digital.

Baca Juga: Seleksi Calon Hakim Pengadilan Pajak, Pendapat Publik Dipertimbangkan

Kehadiran aset digital, seperti NFT dan kripto, yang masuk Indonesia sesungguhnya menjadi sinyal positif terciptanya sumber-sumber penerimaan baru. Namun, perlu kebijakan yang tepat agar potensi pajak dapat dikejar tanpa mengganggu iklim bisnis aset digital.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : round up fokus, fokus, kebijakan pajak, pajak, NFT, aset digital, kepastian hukum

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 November 2022 | 18:03 WIB
PRANCIS

Tax Ratio Negara OECD Sanggup Tembus 34,1% Pascapandemi Covid-19

Rabu, 30 November 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN KUNINGAN

Dibantu Kades Hingga Camat, Setoran PBB dan BPHTB Akhirnya Capai 100%

Rabu, 30 November 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Tak Semua Hibah Tanah atau Bangunan Bebas Pajak

Rabu, 30 November 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jelang Penghapusan Data STNK, Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:30 WIB
BEA METERAI

Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:00 WIB
KP2KP PINRANG

Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:48 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:30 WIB
BEA METERAI

Awas! e-Meterai Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:15 WIB
KP2KP SIDRAP

Bayar PPh Final 0,5%, WP UMKM Diimbau Lakukan Pencatatan Lebih Dulu

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:00 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

Ada Tren Kenaikan Harga Beras Hingga Telur Ayam Ras, Ini Kata BPS

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:47 WIB
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Catat! Upah Minimum Kabupaten/Kota Diumumkan Paling Lambat Pekan Depan

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:38 WIB
PMK 171/2022

Sri Mulyani Rilis Peraturan Baru Soal Pengelolaan Insentif Fiskal

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:34 WIB
KABUPATEN PONOROGO

Kepatuhan WP Membaik, Penerimaan Pajak Daerah Lampaui Target

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:18 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masuk Desember, Belanja Pemerintah Pusat dan Pemda Bakal Dikebut