BERITA TERKINI
Berita Pajak dalam Bahasa Inggris, Klik di Sini
Soal Restitusi Pajak, Begini Arahan Menkeu Suahasil kepada DJP
Kewajiban Laporan Tahunan Kantor Konsultan Pajak (KKP)
Berita Pajak dalam Bahasa Inggris, Klik di Sini
DPR Usul Perubahan Batas Defisit, Kemenkeu: Konsisten di Bawah 3% PDB
Hingga Agustus 2026, Defisit APBN Tercatat Rp240 Triliun
Berita Pajak dalam Bahasa Inggris, Klik di Sini
Realisasi Penerimaan Pajak Tembus Rp1.409 Triliun, Tumbuh 24,1 Persen
Edukasi Pajak: Investasi Fiskal untuk Kepatuhan Sukarela
Berita Pajak dalam Bahasa Inggris, Klik di Sini
Validasi PHTB Lewat Coretax, Pegawai Notaris Perlu Akses Menu Ini
Menempatkan Komunikasi sebagai Bagian Penting Kebijakan Pajak
Berita Pajak dalam Bahasa Inggris, Klik di Sini
Update 2026, Intip Profil Pajak Kota Bunga
Usulan Perubahan Batas Defisit APBN Mengemuka di RUU Keuangan Negara
Berita Pajak dalam Bahasa Inggris, Klik di Sini
Soal Restitusi Pajak, Begini Arahan Menkeu Suahasil kepada DJP
Kewajiban Laporan Tahunan Kantor Konsultan Pajak (KKP)
Berita Pajak dalam Bahasa Inggris, Klik di Sini
DPR Usul Perubahan Batas Defisit, Kemenkeu: Konsisten di Bawah 3% PDB
Hingga Agustus 2026, Defisit APBN Tercatat Rp240 Triliun
Berita Pajak dalam Bahasa Inggris, Klik di Sini
Realisasi Penerimaan Pajak Tembus Rp1.409 Triliun, Tumbuh 24,1 Persen
Edukasi Pajak: Investasi Fiskal untuk Kepatuhan Sukarela
Berita Pajak dalam Bahasa Inggris, Klik di Sini
Validasi PHTB Lewat Coretax, Pegawai Notaris Perlu Akses Menu Ini
Menempatkan Komunikasi sebagai Bagian Penting Kebijakan Pajak
Berita Pajak dalam Bahasa Inggris, Klik di Sini
Update 2026, Intip Profil Pajak Kota Bunga
Usulan Perubahan Batas Defisit APBN Mengemuka di RUU Keuangan Negara
DDTC Logo

Berkaitan dengan "kepastian hukum"

Pilih tanggal
Tag Terkait:
Demi Kepastian Hukum, Batas Penghindaran Pajak Harus Diregulasi JelasDemi Kepastian Hukum, Batas Penghindaran Pajak Harus Diregulasi Jelas
FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

Demi Kepastian Hukum, Batas Penghindaran Pajak Harus Diregulasi Jelas

Literasi
• 20 Apr 2026
Cooperative Compliance Bagi WP Selain BUMN Bakal Dimulai Tahun DepanCooperative Compliance Bagi WP Selain BUMN Bakal Dimulai Tahun Depan
KEBIJAKAN PAJAK

Cooperative Compliance Bagi WP Selain BUMN Bakal Dimulai Tahun Depan

Berita
• 08 Apr 2026
Marak Rumah Jadi Tempat Usaha, Perlu Aturan Pembebanan BiayaMarak Rumah Jadi Tempat Usaha, Perlu Aturan Pembebanan Biaya
OPINI PAJAK

Marak Rumah Jadi Tempat Usaha, Perlu Aturan Pembebanan Biaya

Review
• 09 Feb 2026
‘Sebagai Pemegang Saham Negara, WP Berhak Memperoleh Pelayanan Prima’‘Sebagai Pemegang Saham Negara, WP Berhak Memperoleh Pelayanan Prima’
FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Sebagai Pemegang Saham Negara, WP Berhak Memperoleh Pelayanan Prima’

Literasi
• 29 Des 2025
Membangun Kepastian Hukum Pajak demi Iklim Investasi yang SehatMembangun Kepastian Hukum Pajak demi Iklim Investasi yang Sehat
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2025

Membangun Kepastian Hukum Pajak demi Iklim Investasi yang Sehat

Komunitas
• 28 Okt 2025
DJBC Sebut Penerimaan Negara dari Impor Barang Penumpang Tidak BesarDJBC Sebut Penerimaan Negara dari Impor Barang Penumpang Tidak Besar
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Sebut Penerimaan Negara dari Impor Barang Penumpang Tidak Besar

Berita
• 05 Jun 2025
2025, Wajib Pajak Masih Dihadapkan Kompleksitas dan Ketidakpastian2025, Wajib Pajak Masih Dihadapkan Kompleksitas dan Ketidakpastian
PERBANAS INSTITUTE

2025, Wajib Pajak Masih Dihadapkan Kompleksitas dan Ketidakpastian

Berita
• 27 Feb 2025
Family Office segera Dibentuk, Insentif yang Kompetitif DisiapkanFamily Office segera Dibentuk, Insentif yang Kompetitif Disiapkan
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Family Office segera Dibentuk, Insentif yang Kompetitif Disiapkan

Berita
• 16 Jan 2025
Bangun Kepatuhan Pajak, Kepastian Bisa Ditukar dengan Transparansi WPBangun Kepatuhan Pajak, Kepastian Bisa Ditukar dengan Transparansi WP
KEPATUHAN PAJAK

Bangun Kepatuhan Pajak, Kepastian Bisa Ditukar dengan Transparansi WP

Berita
• 17 Sep 2024
Aturan Pajak Beri Diskresi yang Luas Bagi Fiskus, Perlu Dipersempit?Aturan Pajak Beri Diskresi yang Luas Bagi Fiskus, Perlu Dipersempit?
KEBIJAKAN PAJAK

Aturan Pajak Beri Diskresi yang Luas Bagi Fiskus, Perlu Dipersempit?

Berita
• 10 Sep 2024