Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Mulai Besok, Persidangan di Pengadilan Pajak Dihentikan Sementara

A+
A-
15
A+
A-
15
Mulai Besok, Persidangan di Pengadilan Pajak Dihentikan Sementara

Pengumuman yang disampaikan pada laman Sekretariat Pengadilan Pajak.

JAKARTA, DDTCNews – Pengadilan Pajak menghentikan sementara pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi secara tatap muka.

Kebijakan ini disampaikan lewat Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. SE-01/PP/2022. Kebijakan diambil berkenaan dengan peningkatan signifikan angka kasus Covid-19 di Jakarta, peningkatan angka kasus konfirmasi positif Covid-19 di Pengadilan Pajak, serta pencegahan penyebaran Covid-19.

“Perlu diambil kebijakan untuk melakukan penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara seluruh layanan administrasi secara tatap muka di Pengadilan Pajak mulai hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 14 Februari 2022,” bunyi penggalan bagian umum SE tersebut, dikutip pada Minggu (6/2/2022).

Baca Juga: Sengketa Perbedaan Waktu Pemotongan PPh Pasal 23

Ada 5 ketentuan dalam SE yang ditetapkan pada hari ini tersebut. Pertama, pelaksanaan persidangan. Pelaksanaan persidangan yang semula telah dijadwalkan mulai Senin, 7 Februari 2022 sampai dengan Senin, 14 Februari 2022 ditunda pelaksanaannya dan akan dijadwalkan kembali dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Majelis atau hakim tunggal memerintahkan panitera pengganti untuk memberitahukan penundaan sidang sebagaimana dimaksud kepada para pihak melalui media elektronik atau media lainnya dan mencatat dalam Berita Acara Sidang.

“Pelaksanaan persidangan di Pengadilan Pajak akan dilaksanakan kembali mulai hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 dengan pemberitahuan lebih lanjut,” bunyi penggalan pada bagian ketentuan SE tersebut.

Baca Juga: Sengketa Penentuan Pihak yang Berwenang Menandatangani Surat Banding

Jangka waktu persiapan persidangan tidak memperhitungkan periode 7-14 Februari 2022 (8 hari) dalam penghitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Jangka waktu pelaksanaan persidangan tidak memperhitungkan periode 7-14 Februari 2022 (8 hari) dalam penghitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Kedua, layanan administrasi secara tatap muka. Layanan administrasi secara tatap muka dihentikan sementara pada 7-14 Februari 2022. Layanan yang dimaksud meliputi pengajuan banding/gugatan, pengajuan permohonan peninjauan kembali, pelayanan informasi, dan penyampaian dokumen persidangan dan/atau surat-surat lainnya.

Baca Juga: Mengurai Penyebab Sengketa Pajak dan Solusi Pencegahannya

Selama layanan administrasi secara tatap muka dihentikan sementara, pengajuan banding/gugatan dan penyampaian dokumen persidangan dan/atau surat-surat lainnya dapat dilakukan melalui pos atau dropbox yang disediakan di Pengadilan Pajak.

Sementara itu, pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dapat dilakukan melalui dropbox yang disediakan di Pengadilan Pajak dengan mencantumkan alamat surat elektronik atau email dalam rangka verifikasi.

Selama layanan administrasi secara tatap muka dihentikan sementara, para pengguna layanan informasi dapat menggunakan sarana email (informa[email protected]), layanan kontak pada laman Sekretariat Pengadilan Pajak (www.setpp.kemenkeu.go.id), dan whatsapp pada nomor 081211007510 untuk memperoleh pelayanan informasi Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Terseret Kasus Sengketa Pajak, Coca-Cola Ajukan Banding

Ketiga, layanan administrasi lainnya tetap berjalan. Layanan yang dimaksud meliputi pengiriman salinan putusan, pengiriman berkas permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, pengiriman salinan putusan peninjauan kembali, dan pengajuan izin kuasa hukum.

Keempat, koordinasi dengan unit terkait. Pada 7-14 Februari 2022, Pengadilan Pajak berkoordinasi dengan unit terkait akan melakukan penelusuran kontak erat (contact tracing), pendataan, disinfektasi, dan sterilisasi pada lingkungan Pengadilan Pajak.

Selain itu, Pengadilan Pajak juga akan melakukan swab test kepada hakim, pegawai, dan tenaga pendukung di lingkungan Pengadilan Pajak yang melakukan kontak erat dengan yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Baca Juga: Sengketa Pembuktian Pembelian TBS Sawit dari Kelompok Tani

Ketentuan dalam SE-018/PP/2021 yang bertentangan dengan ketentuan ini dianggap tidak berlaku. Jika diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan SE ini akan ditetapkan tersendiri oleh ketua Pengadilan Pajak. (kaw)

Topik : SE-01/PP/2022, SE-018/PP/2021, pengadilan pajak, persidangan, sengketa pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 27 April 2022 | 14:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Pembayaran Bunga Pinjaman

Senin, 25 April 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Advance Ruling dan Bagaimana Manfaatnya Bagi Wajib Pajak?

Rabu, 20 April 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak atau ADR?

Jum'at, 15 April 2022 | 14:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi Objek PPh Sewa Bangunan BTS Tower

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD