CHA Hari Sih Jabarkan Dampak Sistem Dua Atap terhadap Pengadilan Pajak

JAKARTA, DDTCNews — Calon Hakim Agung (CHA) Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak L.Y. Hari Sih Advianto berpandangan bahwa penerapan sistem 2 atap pada Pengadilan Pajak menimbulkan hambatan pada proses pembinaan terhadap pengadilan.

Dalam fit and proper test yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR, Hari mengatakan 2 lembaga pembina Pengadilan Pajak cenderung menahan diri untuk melakukan pembinaan. Adapun 2 lembaga dimaksud adalah Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kekhususan Pengadilan Pajak yang memiliki lembaga pembina itu justru membuat kami sangat independen. Ada kesan antara 1 pembina dan pembina yang lain itu saling sungkan sehingga Pengadilan Pajak waktu itu berjalan tanpa pembinaan langsung," katanya saat menjawab pertanyaan anggota parlemen, Kamis (13/8/2026).

Oleh karena kurangnya pembinaan dari kedua lembaga pembina, lanjut Hari, Pengadilan Pajak selama ini melakukan pengembangan kapasitas hakim secara mandiri.

Sebagai contoh, untuk mengembangkan kapasitas hakim dalam menangani sengketa pajak atas transaksi tertentu, Pengadilan Pajak kerap mengundang ahli dari OECD atau ahli hukum.

Dengan diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023, pembinaan Pengadilan Pajak akan sepenuhnya dilaksanakan oleh MA mulai akhir tahun ini.

Dalam putusan dimaksud, kewenangan dalam melakukan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan atas Pengadilan Pajak resmi beralih dari Kemenkeu ke MA paling lambat 31 Desember 2026.

Menurut Hari, hadirnya putusan MK ini akan mendorong terciptanya pola pembinaan yang lebih terarah atas Pengadilan Pajak.

"Mudah-mudahan setelah kami bergabung dengan MA, kami mendapatkan pembinaan termasuk pengembangan kapasitas hakim yang lebih baik," ujar Hari. (rig)