Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Menimbang Kelayakan Arm’s Length Principle pada Era Ekonomi Digital

A+
A-
0
A+
A-
0
Menimbang Kelayakan Arm’s Length Principle pada Era Ekonomi Digital

BEBERAPA waktu lalu, penerapan solusi kebijakan pajak ekonomi digital berbasis konsensus global yang diinisiasi OECD telah disepakati oleh negara-negara yang tergabung dalam G20. Proposal OECD ini merupakan bagian dari dari proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dalam mengatasi tantangan pajak yang timbul dari digitalisasi ekonomi.

Proposal tersebut terdiri dari dua pilar yaitu Pilar 1 dan Pilar 2. Hal menarik terletak pada Pilar 1 yang dianggap telah mengesampingkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau yang biasa dikenal dengan istilah Arm’s Length Principle (ALP). Pilar 1 mengusulkan adanya hybrid system dalam pengalokasian laba secara global yang terdiri dari ALP, tetapi juga dilengkapi dengan unsur-unsur formulary apportionment (FA).

Formula yang diusung tersebut memberikan bagian dari laba sisa (residual profit) atau laba nonrutin suatu perusahaan multinasional ke negara pasar. Selama beberapa dekade lalu, OECD sempat menolak alokasi laba berbasis FA, tetapi kini OECD rela melepaskan pendiriannya tersebut.

Baca Juga: Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Keraguan atas kelayakan ALP dalam memastikan distribusi basis pajak penghasilan yang dianggap adil pada suatu negara diperkuat melalui pilar dua yang mengusulkan pajak minimum global untuk perusahaan multinasional.

Meskipun tidak secara langsung dapat memengaruhi ALP, tetapi hal tersebut turut mengindikasikan OECD secara tidak langsung mengakui bahwa ALP pada dasarnya tidak dapat membagi basis pajak yang adil.

Menurut Ulrich Scheriber et al (2020) dalam jurnal yang berjudul Why the Arm’s Length Principle Should Be Maintained, pengabaian atas ALP dinilai sebagai langkah yang keliru. ALP seharusnya tetap dipertahankan karena dapat memberikan solusi yang lebih menjanjikan ke depannya untuk menciptakan keadilan perpajakan antaryurisdiksi yang timbul dari digitalisasi ekonomi, bukan dengan pendekatan alokasi laba berbasis FA.

Baca Juga: India Berharap Konsensus Hadirkan Solusi Pemajakan Ekonomi Digital

Fleksibilitas dari ALP menjadi kunci utama. Dalam konteks bilateral, ALP mempermudah proses negosiasi antarnegara untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan fiskal yang berbeda. ALP tidak memerlukan koordinasi perpajakan internasional berskala besar karena hanya berfokus pada harga dalam transaksi internal.

Setiap otoritas pajak dari suatu negara dapat mengacu pada harga pasar yang sama untuk satu transaksi tanpa perlu mengadakan kerja sama lebih lanjut ataupun menetapkan aturan umum untuk pembagian laba yang adil. Sebaliknya, FA membutuhkan koordinasi perpajakan yang tinggi antarnegara atas aturan dan formula umum untuk mengalokasikan laba ke suatu negara.

Basis FA harus melihat perusahaan multinasional sebagai satu kesatuan entitas ekonomi, bukan entitas terpisah. Hal ini menunjukkan sulitnya menyepakati formula yang tepat dan adil mengingat bahwa setiap negara memiliki kepentingan fiskal dan ekonomi yang berbeda-beda.

Baca Juga: Manfaat Pengenaan PPN Produk Digital Tidak Hanya Soal Penerimaan

Tidak hanya pertimbangan untuk mempertahankan ALP sebagai solusi, dalam jurnal ini pun dimuat mengenai kelemahan dari ALP, baik secara teoritis maupun praktis. Konteks ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang adanya skenario atau rumusan solusi selain ALP dalam mencapai keadilan perpajakan secara global, khususnya terkait dengan ekonomi digital.

Dari perspektif teoritis, ALP dianggap menyimpang karena pada hakikatnya perusahaan multinasional telah melakukan upaya internalisasi dengan mengganti kondisi di luar perusahaan yang tidak sempurna dengan internalisasi pasar melalui fungsi-fungsi yang dilakukan antarperusahaan dalam grup usaha. Dengan kata lain, baik dari sisi struktur, koordinasi, maupun biaya atas suatu transaksi internal akan berbeda dan tidak sebanding dengan kondisi pasar (transaksi independen).

Hingga saat ini, makin jelas terlihat isu dari meningkatnya penggunaan aset tidak berwujud dalam proses penciptaan nilai pada perusahaan multinasional. Banyak perusahaan yang menggunakan aset tidak berwujud untuk mengalihkan labanya ke negara dengan tarif pajak rendah.

Baca Juga: Ikuti Langkah Indonesia, Malaysia Segera Pajaki Google dan Netflix Cs

Pola perencanaan pajak ini juga sangat terkait dengan model bisnis digital di mana beberapa perusahaan multinasional besar di dunia dapat menyediakan produk dan jasa mereka kepada pelanggan yang berlokasi di negara asing (negara pasar) tanpa membayar pajak penghasilan yang signifikan di masing-masing negara tersebut.

Meski OECD (2017) telah menambahkan skema development, enhancement, maintenance, protection, and exploitation (DEMPE) dalam ALP, tetapi implementasi atas analisis fungsional dan penilaian DEMPE juga menyebabkan kompleksitas ALP meningkat tajam, termasuk dalam hal biaya kepatuhan dan administrasinya. Kelemahan-kelemahan tersebut membuat evolusi ALP diperlukan sebagai terobosan penting yang dapat diambil sebagai langkah ke depannya.

ALP harus diperbaiki secara substansial agar dapat terus diterapkan di masa mendatang. Perbaikan dapat berfokus pada dua masalah utama ALP saat ini. Pertama, pengurangan kompleksitas atas aturan transfer pricing yang tergolong rumit.

Baca Juga: Digitalisasi Administrasi Pajak di Dunia Makin Cepat, Ini Kata OECD

Kedua, fokus untuk memastikan kepastian hukum yang lebih baik. Sebab, setiap transaksi internal dalam suatu perusahaan multinasional setidaknya akan tetap melibatkan administrasi pajak dari dua negara yang berdaulat sehingga ketentuan hukum yang ada tidak menjamin bahwa kedua negara tersebut akan menentukan harga transfer yang sama.

Ketentuan mengenai safe haven serta penyempurnaan program kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement/APA) dapat menjadi bagian dari evolusi ALP untuk mencapai hasil kesepakatan yang sama antarnegara sehingga dapat menghindari pajak berganda dan proses pengadilan yang mungkin terjadi yang memakan biaya tinggi.

Tulisan yang dirilis dalam International Transfer Pricing Journal Vol. 27, No. 6, pada akhir tahun 2020 ini dapat memberikan perspektif dan pertimbangan mengapa ALP layak dipertahankan di masa kini dan mendatang, terutama dalam mencapai keadilan hak pemajakan secara global pada era ekonomi digital.

Baca Juga: Pajak Digital Jadi Solusi Kesinambungan Fiskal Tanpa Ganggu Pemulihan

*Artikel ini merupakan artikel yang diikutsertakan dalam Lomba Resensi Jurnal untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. Simak artikel lainnya di sini.

Topik : resensi, Arm’s Length Principle, lomba resensi jurnal, resensi jurnal, OECD, pajak digital

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 September 2021 | 11:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Proposal Pajak OECD Ternyata Bikin Kewenangan Parlemen Tergerus

Senin, 06 September 2021 | 18:19 WIB
KINERJA FISKAL

Wah, Sudah Rp2,5 Triliun PPN Digital Masuk Kantong Negara

Senin, 06 September 2021 | 11:30 WIB
SINGAPURA

Pajak Minimum Global Makin Dekat, Jurus Pikat Investor Disiapkan

Minggu, 05 September 2021 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Bertemu Menteri Perdagangan, USTR Minta Turki Cabut Pajak Digital

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa