KANADA

AS Tak Adopsi GMT, Side-by-Side System Diyakini Bisa Jadi Jalan Tengah

Muhamad Wildan
Minggu, 21 Desember 2025 | 16.30 WIB
AS Tak Adopsi GMT, Side-by-Side System Diyakini Bisa Jadi Jalan Tengah
<p>Ilustrasi.</p>

OTTAWA, DDTCNews – Pemerintah Kanada memandang side-by-side system diperlukan untuk memastikan berlakunya tarif pajak minimum secara global.

Menteri Keuangan Kanada François-Philippe Champagne side-by-side system tetap memastikan setiap korporasi dibebani PPh badan dengan tarif minimum tertentu, meski kebijakan itu mengecualikan grup perusahaan multinasional AS dari penerapan GloBE rules.

"Kami menemukan jalan keluar yang dapat diterima oleh semua pihak dengan mengembangkan model yang memungkinkan AS untuk tetap berkomitmen pada tujuan pajak minimum global," ujar Champagne, dikutip pada Minggu (21/12/2025).

Dengan side-by-side system, G-7 memastikan AS tetap terlibat dalam kerja sama multilateral dalam rangka menjawab tantangan pemajakan saat ini.

"Keikutsertaan AS dalam menangani isu global adalah sesuatu yang menurut saya diinginkan oleh rekan-rekan di meja perundingan dan kami menemukan cara untuk mencapainya," kata Champagne seperti dilansir ft.com.

Sebagai informasi, side-by-side system dilatarbelakangi oleh AS yang enggan mengimplementasikan pajak minimum global sesuai dengan GloBE rules dan memilih untuk menerapkan rezim pajak minimumnya sendiri, yakni global intangible low taxed income (GILTI).

Dengan side-by-side system, grup perusahaan multinasional dengan ultimate parent entity (UPE) di AS bakal dikecualikan dari pengenaan pajak tambahan sesuai income inclusion rule (IIR) dan undertaxed payment rule (UTPR).

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga telah mengembangkan side-by-side safe harbour dalam GloBE rules.

Namun, saat ini masih terdapat terdapat negara anggota Inclusive Framework yang menolak eksistensi safe harbour baru tersebut. Yurisdiksi-yurisdiksi yang menolak side-by-side safe harbour contohnya adalah China dan Estonia.

Dengan adanya kondisi tersebut, Menteri Keuangan AS Scott Bessent pun mendorong negara-negara untuk segera mencapai konsensus.

"Jalan ke depan Pilar 2 sudah jelas, dan saya mendesak para pihak yang untuk bergabung dalam konsensus," tutur Bessent. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.