BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menargetkan Indonesia bisa menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebelum berakhirnya periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Guna mencapai target dimaksud, seluruh kementerian dan lembaga (K/L) diminta untuk segera menyesuaikan kebijakan dan regulasi dengan standar global yang ditetapkan oleh OECD.
"Kita telah membangun momentum. Tinggal memastikan seluruh K/L bergerak serempak dengan standar global," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip pada Sabtu (13/12/2025).
Saat ini, komite-komite pada OECD sedang melakukan tinjauan teknis terhadap 3 sektor awal, yakni lingkungan, perdagangan, dan kebijakan digital. Tinjauan teknis merupakan tahapan aksesi OECD yang harus ditempuh oleh Indonesia setelah penyampaian roadmap aksesi.
Dalam tahapan tersebut, Airlangga meminta setiap K/L untuk merespons kuesioner dari OECD secara cepat dan tepat. Hal ini mengingat OECD melakukan penilaian berbasis bukti, bukan sekadar komitmen politik saja.
Aksesi Indonesia menjadi anggota OECD dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk mempercepat transformasi pada sektor ekonomi, sosial, dan tata kelola.
"Reformasi struktural ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan menjadi katalis untuk mencapai prioritas Presiden Prabowo, dari ketahanan pangan hingga kualitas investasi," tutur Menko Airlangga.
Aksesi Indonesia menjadi anggota OECD diharapkan bisa menghasilkan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Sekjen OECD Frantisek Ruzicka mengatakan pihaknya siap mendukung upaya Indonesia untuk menjadi negara maju melalui pendampingan teknis dan penguatan reformasi lintas sektor.
Ruzicka mengatakan Indonesia adalah mitra yang penting baik pada tingkat global maupun regional. "Indonesia adalah key partner sekaligus aktor strategis di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik," ujar Ruzicka. (dik)
