Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Kota Bekasi Punya PAD Tinggi, Begini Profil Pajak Daerahnya

A+
A-
1
A+
A-
1
Kota Bekasi Punya PAD Tinggi, Begini Profil Pajak Daerahnya

KOTA Bekasi merupakan salah satu kota metropolitan yang berada di Provinsi Jawa Barat. Bersama dengan Kabupaten Bekasi, kota ini merupakan salah satu pusat industri terbesar di Indonesia. Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja industri di Bekasi mencapai hampir 85.000 orang pada 2020.

Letaknya yang berada di dekat Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta juga menjadikan Kota Bekasi sebagai kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di Indonesia. BPS memproyeksi jumlah penduduk Kota Bekasi pada 2020 sebanyak 2,5 juta jiwa.

Di balik hiruk-pikuk aktivitas industri, Kota Bekasi ternyata memiliki banyak destinasi wisata. Bagi wisatawan yang mencari destinasi wisata bertemakan alam, Kota Bekasi memiliki Curug Parigi, Hutan Kota Patriot Bina Bekasi, dan Danau Duta Harapan.

Baca Juga: Core Tax System DJP Bakal Bisa Nyambung ke Blockchain

Kondisi Ekonomi dan Pendapatan Daerah
DATA BPS Kota Bekasi mencatat produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Bekasi pada 2019 senilai Rp98,13 triliun. Dari keseluruhan jumlah PDRB Kota Bekasi, bidang industri pengolahan menyumbang kontribusi paling besar, yaitu sebesar 33% dari total PDRB.

Selain itu, sektor perdagangan juga menyumbang kontribusi yang besar terhadap PDRB, yakni sebesar 23% dari PDRB 2019. Kemudian, sektor konstruksi serta sektor transportasi dan pergudangan berkontribusi cukup tinggi masing-masing sebesar 12% dan 10%. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum berkontribusi sebesar 4% dari total PDRB.


Sumber: BPS Kota Bekasi (diolah)

Baca Juga: Warga DKI Bakal Bisa Cicil PBB, Tinggal Tunggu Persetujuan Anies

Berdasarkan pada data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total pendapatan Kota Bekasi pada 2019 mencapai Rp5,96 triliun. Pendapatan asli daerah (PAD) mendominasi dengan kontribusi senilai Rp2,44 triliun atau 41% dari total pendapatan daerah.

Komponen lain-lain pendapatan yang sah berkontribusi senilai Rp1,84 triliun atau sebesar 31%. Kemudian, realisasi dana perimbangan senilai Rp1,69 triliun atau sebesar 28% dari total pendapatan daerah pada tahun yang bersangkutan.

Apabila struktur PAD Kota Bekasi diperinci, pajak daerah menjadi kontributor utama, yakni senilai Rp1,79 triliun atau sebesar 73% dari jumlah keseluruhan PAD. Selanjutnya, lain-lain PAD yang sah berkontribusi sebesar 22% atau senilai Rp531,10 miliar.

Baca Juga: Mudahkan Bayar Pajak Kendaraan, 500 Bumdes Bakal Layani e-Samdes

Kontribusi terendah PAD kota ini berasal dari penerimaan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan realisasi senilai Rp120,56 miliar dan Rp12,17 miliar.


Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Kinerja Pajak
BERDASARKAN pada data Kementerian Keuangan, performa pajak Kota Bekasi menunjukkan tren yang fluktuatif sepanjang periode 2015-2019.

Baca Juga: Beralih ke Core Tax System, Beberapa Aplikasi DJP Bakal Diganti

Pada 2015, pemkot mengumpulkan pajak daerah senilai Rp1,03 triliun atau 102% dari target APBD. Sementara itu, kinerja pajak menurun pada tahun 2016 dengan capaian 97% dari target APBD atau senilai Rp1,14 triliun.

Pada 2017, kinerja pajak daerah kembali meningkat dengan capaian 101% dari target APBD atau senilai Rp1,39 triliun. Pada 2018, performa kinerja penerimaan pajak kembali mengalami penurunan dengan capaian 91% atau senilai Rp1,58 triliun.

Pada 2019, performa pajak mengalami kontraksi terbesar dalam 5 tahun terakhir dengan hanya mencapai 84% dari target APBD atau senilai Rp1,78 triliun. Namun, nominal penerimaan pajak Kota Bekasi selalu mengalami peningkatan pada tiap tahunnya,

Baca Juga: Serupa UU Ciptaker, UU HKPD Izinkan Pemerintah Ubah Tarif Pajak Daerah


Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Apabila ditelusuri per jenis pajak, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) mencetak capaian tertinggi dalam perolehan penerimaan pajak Kota Bekasi pada 2019, yakni senilai Rp481,45 miliar.

Kontributor terbesar lainnya berasal dari penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan senilai Rp467,58 miliar serta pajak penerangan jalan (PPJ) senilai Rp331,80 miliar. Sementara itu, kontributor paling rendah berasal dari pajak air tanah dengan realisasi senilai Rp7,51 miliar.

Baca Juga: Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Jenis dan Tarif Pajak

KETENTUAN mengenai tarif pajak di Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah. Informasi mengenai peraturan daerah Kota Bekasi dapat diakses melalui laman resmi https://jdih.bekasikota.go.id/. Berikut daftar jenis dan tarif pajak di Kota Bekasi.


Keterangan:

  1. Rentang tarif mengacu pada UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).
  2. Tarif bergantung pada jenis objek hiburan.
  3. Tarif bergantung pada sumber tenaga listrik dan tujuan penggunaan.
  4. Tarif bergantung pada jumlah nilai jual objek pajak (NJOP).

Berbeda dengan daerah-daerah lainnya, Kota Bekasi juga menerapkan pajak parkir terhadap penitipan kendaraan bermotor dan jasa valet atau jasa sejenisnya yang berhubungan dengan parkir. Masing-masing objek pajak tersebut dikenakan tarif pajak parkir sebesar 30%.

Baca Juga: Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Tax Ratio
BERDASARKAN pada penghitungan yang dilakukan DDTC Fiscal Research, kinerja pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB (tax ratio) Kota Bekasi pada 2017 tercatat sebesar 1,80%.

Adapun rata-rata tax ratio kabupaten/kota sebesar 0,54%. Indikator ini menunjukkan kinerja pajak dan retribusi daerah Kota Bekasi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Indonesia.


Sumber: DJPK Kementerian Keuangan dan BPS (diolah)

Baca Juga: Catat! Objek Hingga Tarif Pajak Daerah Harus Diatur dalam 1 Perda Saja

Catatan:

  • Tax ratio dihitung berdasarkan pada total penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB.
  • Rata-rata kabupaten/kota dihitung dari rata-rata berimbang (dibobot berdasarkan pada kontribusi PDRB) tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
  • Rasio terendah dan tertinggi berdasarkan pada peringkat tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Administrasi Pajak
BERDASARKAN Perda Kota Bekasi No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, pajak daerah dipungut dan dikumpulkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Bapenda Kota Bekasi memiliki target PAD yang ingin dicapai setiap tahunnya. Dalam mencapai target tersebut, Bapenda berupaya menggali potensi pajak daerah secara optimal dengan mengembangkan inovasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

Pada 2016, Wali Kota Bekasi melakukan digitalisasi pelayanan dengan meluncurkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Daerah Elektronik (e-SPTPD). Selain itu, terdapat pula inovasi berupa tapping box berbasis V-net yang diharapkan dapat mencegah kebocoran pajak dan meningkatkan PAD.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Terbitkan PP Soal Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Inovasi teranyar yang dilakukan Bapenda Bekasi ialah berkolaborasi bersama Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB) dan Gojek dalam fitur GoTagihan. Fitur ini ditujukan untuk memudahkan warga Kota Bekasi dalam membayar tagihan PBB-P2 secara nontunai.

Pemerintah Kota Bekasi juga tengah merencanakan penerapan prepaid tax. Adapun penerapan prepaid tax akan membuat setiap transaksi yang dikenakan pajak daerah langsung terhubung dengan rekening kas daerah secara realtime.

Baca Juga: Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor
Topik : profil pajak daerah, pajak daerah, tax ratio, PDRB, kajian pajak, administrasi pajak, Kota Bekasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 14 Januari 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Coretax System, Satu Kode Billing Bisa untuk Banyak Jenis Pajak

Jum'at, 14 Januari 2022 | 12:07 WIB
UU HKPD

Tidak Ada Bea Balik Nama untuk Kendaraan Bermotor Bekas Mulai 2025

Jum'at, 14 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Siapkan E-Wallet Khusus bagi WP untuk Bayar Pajak

Jum'at, 14 Januari 2022 | 11:30 WIB
KOTA SUKABUMI

Penerimaan Pajak Stagnan, Pemda Berencana Naikkan NJOP

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny