Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 15:36 WIB
PAJAK DAERAH (18)
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

KLU Masuk PMK 86/2020, Pengajuan Insentif Pajak Ditolak? Ini Kata DJP

A+
A-
18
A+
A-
18
KLU Masuk PMK 86/2020, Pengajuan Insentif Pajak Ditolak? Ini Kata DJP

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Melalui PMK 86/2020, pemerintah menambah jumlah klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang berhak mendapatkan sejumlah insentif pajak. Namun, belum bisa dilakukannya pengajuan bagi KLU baru menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (23/7/2020).

Sejumlah wajib pajak dengan KLU yang baru dalam PMK 86/2020 mengeluhkan adanya penolakan pengajuan. Hal ini dikarenakan dalam sistem DJP Online, pengajuan insentif masih mengacu pada beleid yang lama, yaitu PMK 44/2020.

Terkait dengan hal tersebut, contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, memberikan respons. Kring Pajak mengatakan pada saat ini, otoritas masih melakukan pengembangan sistem aplikasi pengajuan insentif sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PMK 86/2020.

Baca Juga: Anggaran Insentif Pajak UMKM Dipotong 54%, Ada Apa?

“Untuk saat ini, menu insentif PMK-86/PMK.03/2020 belum tersedia di DJP Online. Kami sedang tahap pengembangan,” demikian respons Kring Pajak melalui Twitter, Rabu (22/7/2020).

Kring Pajak meminta agar wajib pajak menunggu proses pengembangan selesai. Selain itu, wajib pajak diminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala. Simak pula artikel ‘Keterangan Resmi DJP Soal PMK Baru Insentif Pajak WP Terdampak Corona’.

Selain pengajuan insentif pajak, ada pula bahasan mengenai ratifikasi persetujuan penghindaran pajak berganda dan persetujuan pencegahan pengelakan pajak (P3B) Indonesia dan Kamboja. Ratifikasi ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2020.

Baca Juga: Duh, Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata Turun Hingga 27%

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • DJP: Perubahan Lumayan Besar

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan dengan keluarnya PMK 86/2020, otoritas membutuhkan waktu sekitar 1—2 minggu untuk merombak aplikasi. Pasalnya tidak hanya pengajuan, otoritas juga harus mengubah aplikasi pelaporan.

“[Dengan PMK 86/2020] lumayan besar perubahannya di aplikasi. Kami butuh waktu sekitar dua minggu untuk menyelesaikan aplikasinya,” katanya.

Baca Juga: Ini 4 Makna Kebijakan Pajak pada Masa Pandemi Covid-19

Seperti diketahui, selain memperluas cakupan KLU yang berhak mendapatkan insentif pajak, pemerintah juga mengubah periode pelaporan realisasi untuk insentif PPh Pasal 22 Impor dan PPh Pasal 25 dari sebelumnya kuartalan menjadi bulanan. Simak artikel ‘Laporan Berubah Jadi Bulanan, Dirjen Pajak: Untuk Evaluasi’. (DDTCNews)

  • Urgensi Hubungan Bilateral Perpajakan

Dalam Perpres No. 74/2020 dinyatakan Indonesia dan Kamboja memiliki urgensi untuk meningkatkan hubungan bilateral di bidang perpajakan sehingga diperlukan adanya persetujuan antara kedua negara yang mengatur tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

P3B yang disahkan juga dilengkapi dengan protokol yang memberikan landasan penafsiran atas tiga klausul yaitu pasal 5 ayat 2 huruf h yang mengatur mengenai bentuk usaha tetap (BUT), pasal 7 yang mengatur mengenai laba usaha, dan pasal 10 ayat 5 yang mengatur mengenai dividen. (kaw)

Baca Juga: Mau Dapat Insentif Bea Masuk DTP? Begini Syarat dan Ketentuannya
  • Pertumbuhan Melambat Signifikan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memaparkan realisasi investasi pada semester I/2020 tercatat senilai Rp402,6 triliun. Berdasarkan catatan BKPM, realisasi itu hanya mencatatkan pertumbuhan 1,8% secara tahunan.

Capaian itu melambat signifikan karena pada semester I/2019, realisasi investasi tercatat senilai Rp395,6 triliun atau mengalami pertumbuhan 9,4% secara tahunan. Pada 2016 hingga 2018, secara berurutan, petumbuhan realisasi investasi mencapai 14,8%, 12,9%, dan 7,4%. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)

  • Masih Ada Wajib Pajak yang Tidak Patuh

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan selama tiga bulan terakhir, belum semua wajib pajak yang telah melaporkan realisasi pemanfaatan insentif pajak.

Baca Juga: Undiksha Kupas Topik Insentif Pajak untuk Sektor Pariwisata

“Memang belum semua wajib pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan/mendapatkan persetujuan insentif pajak telah menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentifnya," katanya. Simak artikel ‘Belum Semua WP Patuh Lapor Pemanfaatan Insentif Pajak, Anda Bagaimana?’. (DDTCNews)

  • Pelayanan Tatap Muka Seluruh KPP di Surabaya Berhenti

Pelayanan tatap muka seluruh kantor pelayanan pajak (KPP) di Surabaya dihentikan sementara sampai dengan 4 Agustus 2020. Penghentian layanan tatap muka ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

“Sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Surabaya, Kanwil DJP Jawa Timur I menghentikan pelayanan tatap muka di seluruh kantor pelayanan pajak di Surabaya sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020,” demikian informasi yang disampaikan melalui Instagram.

Baca Juga: Baru Terbit! Pemerintah Tawarkan Insentif Bea Masuk DTP

Lantas, wajib pajak yang ingin mendapatkan layanan harus bagaimana? Simak selengkapnya di artikel ‘Pengumuman! Pelayanan Tatap Muka Kantor Pajak Surabaya Dihentikan’. (DDTCNews)

  • Isu Utama Pengenaan PPh Perusahaan Digital

Managing Partner DDTC Darussalam menyebut terdapat dua isu utama dalam pengenaan PPh atas perusahaan digital. Pertama, konsensus global belum ada. Hal ini membuat penerapan PPh atau pajak transaksi elektronik (PTE) atas entitas bisnis digital lintas yurisdiksi atau negara sangat berpotensi menjadi sengketa pajak antarnegara.

Kedua, alokasi penghasilan yang dikenai PPh atau PTE harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Hal ini berkaitan dengan beragamnya jenis bisnis pelaku usaha digital dan selalu berinovasi sehingga regulasi yang dibuat wajib mengakomodasi seluruh proses bisnis ekonomi digital. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Soal Implementasi e-Faktur 3.0, PKP Baru Perlu Lakukan Langkah Ini

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, insentif, insentif pajak, PMK 86/2020, PMK 44/2020, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

putracempang

Kamis, 30 Juli 2020 | 11:10 WIB
apakah dengan adanya PMK 86/2020 WP tidak perlu mengajukan suket lagi?

Adlan Ghiffari

Kamis, 23 Juli 2020 | 19:57 WIB
Selain memberikan kebijakan berupa insentif pajak pada masa pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah sudah seharusnya memberikan kemudahan dan juga kepastian bagi Wajib Pajak dalam hal memanfaatkan insentif pajak tersebut.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: libraries/User_auth.php

Line Number: 152

Backtrace:

File: /home/ddtc/domains/ddtc.co.id/public_html/news/application/libraries/User_auth.php
Line: 152
Function: _error_handler

File: /home/ddtc/domains/ddtc.co.id/public_html/news/application/views/layouts/news/comment.php
Line: 94
Function: get_user_data

File: /home/ddtc/domains/ddtc.co.id/public_html/news/application/views/layouts/news.php
Line: 179
Function: view

File: /home/ddtc/domains/ddtc.co.id/public_html/news/application/controllers/News.php
Line: 180
Function: view

File: /home/ddtc/domains/ddtc.co.id/public_html/news/index.php
Line: 298
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: libraries/User_auth.php

Line Number: 155

Backtrace:

File: /home/ddtc/domains/ddtc.co.id/public_html/news/application/libraries/User_auth.php
Line: 155
Function: _error_handler

File: /home/ddtc/domains/ddtc.co.id/public_html/news/application/views/layouts/news/comment.php
Line: 94
Function: get_user_data

File: /home/ddtc/domains/ddtc.co.id/public_html/news/application/views/layouts/news.php
Line: 179
Function: view

File: /home/ddtc/domains/ddtc.co.id/public_html/news/application/controllers/News.php
Line: 180
Function: view

File: /home/ddtc/domains/ddtc.co.id/public_html/news/index.php
Line: 298
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: user_name

Filename: news/comment.php

Line Number: 96

Backtrace:

File: /home/ddtc/domains/ddtc.co.id/public_html/news/application/views/layouts/news/comment.php
Line: 96
Function: _error_handler

File: /home/ddtc/domains/ddtc.co.id/public_html/news/application/views/layouts/news.php
Line: 179
Function: view

File: /home/ddtc/domains/ddtc.co.id/public_html/news/application/controllers/News.php
Line: 180
Function: view

File: /home/ddtc/domains/ddtc.co.id/public_html/news/index.php
Line: 298
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: user_id

Filename: news/comment.php

Line Number: 97

Backtrace:

File: /home/ddtc/domains/ddtc.co.id/public_html/news/application/views/layouts/news/comment.php
Line: 97
Function: _error_handler

File: /home/ddtc/domains/ddtc.co.id/public_html/news/application/views/layouts/news.php
Line: 179
Function: view

File: /home/ddtc/domains/ddtc.co.id/public_html/news/application/controllers/News.php
Line: 180
Function: view

File: /home/ddtc/domains/ddtc.co.id/public_html/news/index.php
Line: 298
Function: require_once

Kamis, 23 Juli 2020 | 14:08 WIB
Selamat siang kawan Pajak. Sya ingin tanya untuk mengajuan insentif PMK 86 dibuka sampai kapan ya?

Fatmah Shabrina

Kamis, 23 Juli 2020 | 09:58 WIB
Semangat DJP! Semoga bisa segera diselesaikan sehingga asas certainty bagi Wajib Pajak pun tidak terabaikan

mona

Kamis, 23 Juli 2020 | 08:31 WIB
Sering sekali terjadi saat DJP membuat peraturan baru namun sistemnya tidak mendukung. Kapan ya ada masanya dimana suatu peraturan dikeluarkan dan sistem nya sudah siap dipakai
1
artikel terkait
Jum'at, 25 September 2020 | 10:56 WIB
PERTUKARAN INFORMASI
Jum'at, 25 September 2020 | 10:06 WIB
PELAYANAN PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 09:29 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:28 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:17 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 28 September 2020 | 17:15 WIB
KABUPATEN MALANG
Senin, 28 September 2020 | 17:00 WIB
RUU CIPTA KERJA
Senin, 28 September 2020 | 16:48 WIB
TAIWAN
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:22 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK