Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 23 September 2021 | 13:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (4)
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 12:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 09:30 WIB
DEBAT PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Keterangan Resmi DJP Soal PMK Baru Insentif Pajak WP Terdampak Corona

A+
A-
37
A+
A-
37
Keterangan Resmi DJP Soal PMK Baru Insentif Pajak WP Terdampak Corona

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah resmi memperluas penerima sekaligus memperpanjang masa pemberian insentif pajak hingga Desember 2020. Perpanjangan itu dituangkan dalam PMK 86/2020. Beleid yang mulai berlaku pada Kamis (16/7/2020) ini mencabut PMK 44/2020.

Terkait dengan hal tersebut, Ditjen Pajak (DJP) memberikan keterangan resmi melalui Siaran Pers No. SP-30/2020 yang dipublikasikan pada hari ini, Sabtu (18/7/2020). DJP mengatakan dalam beleid yang baru, ada pula penyederhanaan prosedur.

“Stimulus pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemik Covid-19 kini tersedia untuk lebih banyak sektor usaha dan dapat dimanfaatkan hingga Desember 2020 dengan prosedur yang lebih sederhana,” ujar DJP dalam keterangan resmi tersebut.

Baca Juga: Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Adapun detail perluasan dan perubahan prosedur pemberian fasilitas tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Insentif PPh Pasal 21 untuk karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang industri tertentu, meningkat dari sebelumnya 1.062 bidang industri

Selain batasan KLU, karyawan yang bekerja pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) atau pada perusahaan di kawasan berikat juga dapat memperoleh fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) ini.

Namun, karyawan itu harus memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta. Mereka akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja. Pemberian secara tunai kepada pegawai.

Baca Juga: Prosedur Permohonan dan Pelaporan Insentif Supertax Deduction Vokasi

“Apabila wajib pajak memiliki cabang maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 cukup disampaikan wajib pajak pusat dan berlaku untuk semua cabang,” imbuh DJP.

Kedua, insentif pajak UMKM. Pelaku UMKM mendapat fasilitas PPh final tarif 0,5% (PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah (DTP). Wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

“Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan fasilitas ini tidak perlu mengajukan Surat Keterangan PP 23 tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan,” jelas DJP.

Baca Juga: Pagu Insentif Pajak Hampir Habis, Wamenkeu: Sinyal Ekonomi Pulih Pesat

Ketiga, insentif PPh Pasal 22 Impor. Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 721 bidang industri tertentu (sebelumnya hanya 431 bidang industri), pada perusahaan KITE, atau pada perusahaan di kawasan berikat mendapat fasilitas pembebasan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 impor.

“Penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan setiap bulan, dari yang sebelumnya setiap tiga bulan,” terang DJP.

Keempat, insentif angsuran PPh Pasal 25. Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.013 bidang industri tertentu (sebelumnya hanya 846 bidang industri), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan 30% angsuran PPh Pasal 25.

Baca Juga: Lewat Ini, DJP Integrasikan Pelayanan Pajak Hingga Penegakan Hukum

“Penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan setiap bulan, dari yang sebelumnya setiap tiga bulan,” kata DJP.

Kelima, Insentif PPN. Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 716 bidang industri tertentu (sebelumnya hanya 431 bidang industri), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat, ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah.

Dengan demikian, wajib pajak itu bisa mendapat fasilitas restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar, tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN.

Baca Juga: Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

DJP mengatakan seluruh fasilitas dapat diperoleh dengan menyampaikan pemberitahuan atau mendapatkan surat keterangan yang dapat dilakukan secara online di www.pajak.go.id. Pemberian fasilitas mulai berlaku sejak pemberitahuan disampaikan atau surat keterangan diterbitkan hingga masa pajak Desember 2020.

“Direktorat Jenderal Pajak mengimbau wajib pajak agar segera memanfaatkan fasilitas di atas agar dapat membantu menjaga kelangsungan usaha di tengah situasi pandemik saat ini,” imbuh DJP. (kaw)

Baca Juga: Pacu Industri Galangan Kapal, Insentif Pajak Baru Disiapkan
Topik : PMK 86/2020, PMK 44/2020, insentif pajak, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type bool

Filename: news/comment.php

Line Number: 95

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/layouts/news/comment.php
Line: 95
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/views/layouts/news.php
Line: 179
Function: view

File: /var/www/html/application/controllers/News.php
Line: 180
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type bool

Filename: news/comment.php

Line Number: 96

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/layouts/news/comment.php
Line: 96
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/views/layouts/news.php
Line: 179
Function: view

File: /var/www/html/application/controllers/News.php
Line: 180
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type bool

Filename: news/comment.php

Line Number: 97

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/layouts/news/comment.php
Line: 97
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/views/layouts/news.php
Line: 179
Function: view

File: /var/www/html/application/controllers/News.php
Line: 180
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

Jum'at, 24 Juli 2020 | 05:25 WIB
Sejak PMK 23, PMK 44 sampai PMK 86 ada KLU 86101 yaitu Jasa RS Pemerintah. Yang perlu dibahas kenapa RS yang ber KLU 84111 84112 tidak mendapatkan insentif ini hanya karena nama KLUnya "Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah"? Dengan adanya pandemi ini jelas2 pendapatan RS turun di bawah setengah, tapi D ... Baca lebih lanjut

Ali Zeindra

Sabtu, 18 Juli 2020 | 21:15 WIB
#MariBicara Dengan terbitnya PMK 86 Tahun 2020 menjadi angin segar tidak hanya untuk karyawan tetapi juga bagi pelaku usaha. Mengingat PPh Final PP23 DTP yang semula hanya sampai Masa Pajak September diubah menjadi sampai akhir tahun, yaitu Masa Pajak Desember 2020. Hal ini perlu peran media baik ce ... Baca lebih lanjut

Cikal Restu Syiffawidiyana

Sabtu, 18 Juli 2020 | 19:12 WIB
Adanya pandemi covid-19 membuat perekonomian diseluruh dunia mengalami jungkir balik. Perusahaan JP Morgan memprediksi pertumbuhan ekonomi global -1,1%. Sedangkan The Economist Intelligence Unit memprediksikan pertumbuhan ekonomi global -2,2%. Untuk menangani ekonomi yang memburuk, saya rasa dengan ... Baca lebih lanjut

Adlan Ghiffari

Sabtu, 18 Juli 2020 | 16:16 WIB
Perpanjangan dan perluasan insentif pajak ini merupakan langkah yang tepat, walaupun sejatinya pemberian insentif ini cukup memberi dampak hilangnya penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2020. Tetapi, pemberian insentif pajak juga berdampak positif bagi kondisi perekonomian negara ke dapannya. Se ... Baca lebih lanjut

Rudy Lopulisa

Sabtu, 18 Juli 2020 | 15:21 WIB
“Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan fasilitas ini tidak perlu mengajukan Surat Keterangan PP 23 tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan,” jelas DJP. apa ada penjelasan lebih detailnya untuk statement ini?
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 17:30 WIB
AUSTRALIA

Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah

Senin, 20 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Peran Humas Pajak Mewujudkan Kepatuhan Kooperatif

Senin, 20 September 2021 | 10:16 WIB
KP2KP SINJAI

Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Penyisiran Lapangan Pelaku UMKM Dijalankan

Senin, 20 September 2021 | 10:00 WIB
YUNANI

Ekonomi Belum Sembuh, Dosis Insentif Pajak Ditambah Tahun Depan

berita pilihan

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kamis, 23 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA FISKAL

Rokok Ilegal Digempur Terus, Realisasi Cukai Tumbuh 17,8%

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pajak Karbon untuk Kepentingan Bumi, Negeri, dan Diri Sendiri

Kamis, 23 September 2021 | 17:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

Kamis, 23 September 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%