Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Rabu, 21 November 2018 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 20 November 2018 | 18:16 WIB
IRLANDIA
Selasa, 20 November 2018 | 18:00 WIB
BELANDA
 
Review
Rabu, 21 November 2018 | 08:12 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 November 2018 | 11:27 WIB
ANALISIS PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 19 November 2018 | 07:12 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
Senin, 12 November 2018 | 16:42 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (13)
Kamis, 08 November 2018 | 15:49 WIB
KAMUS PAJAK
 
Data & alat
Rabu, 14 November 2018 | 09:28 WIB
KURS PAJAK 14-20 NOVEMBER 2018
Rabu, 07 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 7-13 NOVEMBER 2018
Rabu, 31 Oktober 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 31 OKTOBER 2018-6 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Kamis, 15 November 2018 | 14:45 WIB
KUNJUNGAN PENDIDIKAN
Rabu, 14 November 2018 | 18:51 WIB
SEMINAR UNIVERSITAS MARANATHA
Senin, 12 November 2018 | 18:10 WIB
BEASISWA
 
Reportase

Kinerja Pajak Daerah Provinsi Ini Melemah Sejak 2014

1

PROVINSI Jawa Tengah (Jateng) memiliki letak geografis yang strategis karena berada di tengah episentrum pulau Jawa di mana sebagian besar rakyat Indonesia bermukim.

Meski terletak di pusat wilayah Pulau Jawa tidak serta merta menjadikan Jateng sebagai sentra ekonomi. Dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur, kondisi ekonomi Jateng masih jauh tertinggal dari kedua daerah tersebut yang bersaing dalam angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Jawa Barat misalnya pada tahun 2016 memiliki PDRB sebesar Rp1.652 triliun. Angka tersebut tidak terpaut jauh dengan Jawa Timur dengan PDRB sebesar Rp1.855 triliun pada tahun yang sama. Sementara itu, Jateng tercecer dengan catatan PDRB sebesar Rp1.092 triliun.

Baca Juga: Lumbung Permata yang Masih Bergantung pada Pemerintah Pusat

Kondisi Ekonomi dan Pendapatan Daerah

Mengejar ketertinggalan tersebut, Jateng punya modal besar baik dari sisi struktur ekonomi dan sumber daya pendukung. Laju pertumbuhan ekonomi di Jateng pada 2017 tercatat sebesar 5,27% dengan pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha berasal dari industri informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 13,27%.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 menunjukkan industri pengolahan sebagai penopang utama ekonomi Jateng dengan kontribusi 34,96% dari total PDRB. Kemudian disusul oleh pertanian sebesar 14,29%, perdagangan sebesar 13,60%, konstruksi sebesar 10,36% dan lainnya sebesar 26,79%.

Baca Juga: Samsat Tutup, Bayar PKB Bisa dari Aplikasi Sakpole

Ditelisik lebih jauh, industri pengolahan di Jateng didominasi oleh tiga sektor industri berdasarkan data BPS terkait PDRB atas harga berlaku menurut lapangan usaha yakni industri makanan dan minuman (Rp136 triliun), industri pengolahan tembakau (Rp84 triliun) dan industri batubara dan pengilangan migas (Rp47 triliun).

Satu lagi potensi ekonomi Jateng yang tidak boleh dilupakan, yakni pariwisata. Sebagai pusat kebudayaan Jawa, wilayah ini memiliki daya tarik tersendiri untuk kunjungan wisata. Sebut saja wisata budaya berupa deretan candi mulai dari Borobudur hingga kompleks candi di dataran tinggi Dieng. Kemudian wisata berbasis budaya Jawa di Surakarta, Semarang dan Pekalongan.

Hal ini juga yang disadari oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng untuk menggenjot ekonomi berbasis jasa pariwisata. Tercatat, grafik kunjungan wisatawan ke Jateng meningkat dari tahun ke tahun. Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jateng mencatat pada 2011 kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 392.895 orang dan domestik sebanyak 21 juta. Angkanya kemudian naik signifikan pada 2014 sebanyak 419.584 wisman berkunjung ke Jateng dan 29 juta wisatawan domestik. Hingga data terakhir pada 2016 tercatat kunjungan wisman sebanyak 578.924 orang dan pelancong domestik mencapai angka 36 juta orang.

Baca Juga: Pajak Hotel dan Restoran Jadi Andalan Penerimaan Daerah

Adapun dari sisi penerimaan, komposisi pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) 2016 mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang utama pembiayaan Pemprov Jateng dengan kontribusi sebesar Rp11 triliun atau 59% dari pendapatan daerah. Kemudian disusul oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat dengan komposisi  41% atau secara nominal sebesar Rp8 triliun. Kemudian sisanya yang kurang dari 1% berasal dari instrumen lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan setoran Rp74 miliar.

Bila dilihat lebih dalam dalam struktur PAD, maka pajak daerah menjadi mesin uang Pemprov Jateng dengan kontribusi sebesar Rp9,6 triliun atau 84% dari keseluruhan PAD. Selanjutnya disusul oleh pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp1,4 triliun atau 12%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp340 miliar atau 3% dan setoran retribusi daerah sebesar Rp106 miliar atau 1% dari pendapatan PAD.

Baca Juga: Era Kejayaan Minyak Meredup, Industri dan Pertanian Kini Jadi Andalan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sumber utama pembiayaan daerah di lingkup Pemprov Jateng berasal dari PAD. Meski komposisi dana perimbangan dari pemerintah pusat masih cukup besar, namun menunjukkan arah yang positif menuju kemandirian fiskal di daerah.

Sebagai catatan, kewenangan provinsi dalam pungutan pajak terbatas pada lima instrumen pungutan, yakni bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok.

Kinerja Pajak

Baca Juga: Kontribusi Setoran Pajak terhadap PAD Masih Minim

Dari sisi kinerja penerimaan pajak daerah di Jateng dapat dikatakan terus meningkat tiap tahunnya. Namun dari sisi mencapai target yang ditentukan dalam APBD, realisasi penerimaan pajak daerah di Jateng mengalami kontraksi sejak 2015.

Bila dirunut, mulai 2012 realisasi penerimaan pajak daerah melebihi ekspektasi dengan capaian sebesar 114,73% dari target. Kemudian prestasi berulang pada dua tahun selanjutnya. Misalnya pada 2013 yang mencapai 122,47% dari target dan pada 2014 yang mencapai 115,73% dari target yang dicanangkan.

Kondisi kemudian berbalik saat memasuki tahun fiskal 2015 dan 2016 di mana realisasi penerimaan selalu meleset dari target. Pada 2015, realisasi setoran pajak hanya mampu mencapai 88,55% dari target. Kemudian data terakhir, pada 2016 mencatat penurunan persentase realisasi yang mencapai 80,24% dari target dalam APBD.

Baca Juga: Sektor Wisata Jadi Penopang Ekonomi Pulau Dewata

Sementara dari sisi penerimaan per jenis pajak berdasarkan data APBD, hanya pada 2012 data tersedia secara lengkap dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan . Dalam data tersebut pajak dan pungutan berbasis kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar bagi pajak daerah yang pada tahun itu terkumpul sebesar Rp5,5 triliun. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) misalnya yang mencatat angka penerimaan sebesar Rp2 triliun.

Kemudian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mencatat penerimaan sebesar Rp2,5 triliun dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp975 miliar. Realisasi penerimaan pajak daerah lainnya hanya tercatat Pajak Air Permukaan sebesar Rp7,4 miliar.

Baca Juga: Pajak Daerah Hanya Sumbang 50% PAD

Sepanjang triwulan I Tahun 2018, data Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) menunjukkan realisasi PKB dan BBNKB melampaui nilai realisasi pajak PKB dan BBNKB pada triwulan I Tahun 2017. PKB misalnya mencatat penerimaan sebesar Rp972 miliar atau 24,67% dari target. Capaian ini lebih baik dari periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp860 atau 23,25% dari target.

Sementara untuk realisasi BBNKB triwulan I tahun 2018 sebesar Rp881 miliar atau 28,79% dari target. Angka ini menunjukkan perbaikan dari tahun 2017 di mana realisasi penerimaan untuk BBNKB sebesar Rp739 miliar atau 24,9% dari target.

Tarif dan Jenis Pajak

Baca Juga: Kinerja Pajak di Kota Industri Gas Ini Masih Rendah

Terdapat lima jenis pajak tingkat provinsi yang berlaku. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda)No.2/2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur (Pergub) No.13/2015 tentang Perubahan atas Pergub No.21/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jateng No.2/2011 tentang Pajak Daerah.

Sementara itu, pungutan yang sifatnya retribusi diatur dalam Perda No.11/2011 tentang Retribusi Daerah dan pembaruan tarif retribusi dalam Pergub No.31/2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi.

Jenis Pajak Provinsi Berlaku Tarif Provinsi Jateng Maksimal dalam Tarif UU PDRDa
Pajak kendaraan bermotor 0,2%-3,5%b 0,1%-10%
Bea balik nama kendaraan bermotor 0,75%-12,5%c 0,75%-20%
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5% 5%-10%
Pajak air permukaan 10% 10%
Pajak rokok 10% 10%

Keterangan:

Baca Juga: Sumbangsih Sektor Pariwisata untuk PAD Masih Nol
  1. Rentang tarif berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah (UU PDRD).
  2. Tarif 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, instansi pemerintah, 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum, 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi. Sementara tarif progresif berlaku bagi kepemilikan kedua sebesar 2%, Ketiga 2,5%, keempat 3% dan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%. 
  3. Tarif BBNKB penyerahan pertama sebesar 12,5 % dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar dipatok tarif pada penyerahan pertama sebesar 0,75% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% .

Berkaitan dengan penetapan tarif yang diatur di dalam Perda ini, khusus untuk tarif Pajak Kendaraan Bermotor diberlakukan pengenaan tarif secara progresif. Dengan demikian, tarif pajak kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dikenakan lebih tinggi dari tarif kepemilikan kendaraan bermotor yang pertama. Selain itu perluasan basis pajak dilakukan, terutama untuk PKB dan BBNKB sehingga mencakup kendaraan Pemerintah, TNI dan POLRI.

Selain menetapkan tarif progresif, Jateng juga menyediakan insetif bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Pada semester I 2018, pemutihan denda diberlakukan untuk pajak kendaraan bermotor. Program ini berlaku untuk kendaraan dengan masa jatuh tempo pada 13 Juni hingga 20 Juni 2018, bila didaftarkan 21 Juni maka tidak dikenakan denda atau sanksi administrasi.

Kebijakan serupa pernah dilakukan pada akhir tahun 2017, di mana membebaskan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan Bea Balik Nama (BBN) II selama 3 bulan mulai pada 21 Agustus 2017 sampai 30 November 2017.

Baca Juga: Eksplorasi SDA Jadi Sumber Utama Penerimaan Pajak Daerah

Tax Ratio

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan DDTCNews, kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB (tax ratio) Provinsi Jateng mencapai 1,31%.

Angka rasio pajak ini tergolong moderat karena rata-rata tax ratio tingkat provinsi sebesar 1,35%. Adapun tax ratio provinsi tertinggi berada di angka 3,74% dan terendah di posisi 0,50%.

Baca Juga: Denyut Pembangunan DKI Berasal dari Pajak Daerah

Catatan :

  1. Tax Ratio dihitung berdasarkan total penerimaan pajak dan retribusi daerah baik yang dikumpulkan di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota di provinsi terkait terhadap PDRB
  2. Rata-rata provinsi dihitung dari rata-rata berimbang (dibobot berdasarkan kontribusi PDRB) tax ratio seluruh provinsi di Indonesia
  3. Rasio terendah dan tertinggi berdasarkan peringkat tax ratio seluruh provinsi di Indonesia

Administrasi Pajak

Baca Juga: Membangun Indonesia dari (Pajak) Daerah

Pungutan pajak di wilayah Jateng dilakukan melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) yang berkedudukan di Jalan Pemuda No.1 Semarang. Selain itu Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UPPD) dibagi ke dalam 6 wilayah koordinator, yakni Semarang, Surakarta, Pati, Pekalongan, Banyumas dan Kedu.

Bagi masyarakat yang ingin mengakses data seputar data keuangan Provinsi Jateng dapat dilakukan melalui laman resmis BPRD Jateng di situs bppd.jatengprov.go.id.

Dalam pengumpulan pajak, BPPD Jateng juga menggandeng Polda Jateng untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Setidaknya terdapat 8 jenis layanan Samsat untuk wilayah Jateng. Kedelapan layanan tersebut adalah ATM Samsat, Samsat Car Free Day, Layanan Samsat Drive Thru, Samsat Gerai, Layanan Samsat Induk, Samsat Keliling, Samsat Paten dan Samsat Pembantu.

Baca Juga: Pajak Jadi Batu Sandungan Perda Kawasan Tanpa Rokok

Adapun untuk memudahkan masyarakat Jateng dalam membayar kewajiban pajak, Pemprov Jateng menyiapkan saran pembayaran berbasis internet. Aplikasi tersebut bernama Sakpole atau singkatan dari Sistem Administrasi Pajak Online. Aplikasi bisa diunduh di Play Store di smartphone berbasis Android. Setelah itu tinggal mengikuti petunjuk dan fitur yang ada di aplikasi tersebut.*

Jawa Barat misalnya pada tahun 2016 memiliki PDRB sebesar Rp1.652 triliun. Angka tersebut tidak terpaut jauh dengan Jawa Timur dengan PDRB sebesar Rp1.855 triliun pada tahun yang sama. Sementara itu, Jateng tercecer dengan catatan PDRB sebesar Rp1.092 triliun.

Baca Juga: Lumbung Permata yang Masih Bergantung pada Pemerintah Pusat

Kondisi Ekonomi dan Pendapatan Daerah

Mengejar ketertinggalan tersebut, Jateng punya modal besar baik dari sisi struktur ekonomi dan sumber daya pendukung. Laju pertumbuhan ekonomi di Jateng pada 2017 tercatat sebesar 5,27% dengan pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha berasal dari industri informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 13,27%.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 menunjukkan industri pengolahan sebagai penopang utama ekonomi Jateng dengan kontribusi 34,96% dari total PDRB. Kemudian disusul oleh pertanian sebesar 14,29%, perdagangan sebesar 13,60%, konstruksi sebesar 10,36% dan lainnya sebesar 26,79%.

Baca Juga: Samsat Tutup, Bayar PKB Bisa dari Aplikasi Sakpole

Ditelisik lebih jauh, industri pengolahan di Jateng didominasi oleh tiga sektor industri berdasarkan data BPS terkait PDRB atas harga berlaku menurut lapangan usaha yakni industri makanan dan minuman (Rp136 triliun), industri pengolahan tembakau (Rp84 triliun) dan industri batubara dan pengilangan migas (Rp47 triliun).

Satu lagi potensi ekonomi Jateng yang tidak boleh dilupakan, yakni pariwisata. Sebagai pusat kebudayaan Jawa, wilayah ini memiliki daya tarik tersendiri untuk kunjungan wisata. Sebut saja wisata budaya berupa deretan candi mulai dari Borobudur hingga kompleks candi di dataran tinggi Dieng. Kemudian wisata berbasis budaya Jawa di Surakarta, Semarang dan Pekalongan.

Hal ini juga yang disadari oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng untuk menggenjot ekonomi berbasis jasa pariwisata. Tercatat, grafik kunjungan wisatawan ke Jateng meningkat dari tahun ke tahun. Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jateng mencatat pada 2011 kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 392.895 orang dan domestik sebanyak 21 juta. Angkanya kemudian naik signifikan pada 2014 sebanyak 419.584 wisman berkunjung ke Jateng dan 29 juta wisatawan domestik. Hingga data terakhir pada 2016 tercatat kunjungan wisman sebanyak 578.924 orang dan pelancong domestik mencapai angka 36 juta orang.

Baca Juga: Pajak Hotel dan Restoran Jadi Andalan Penerimaan Daerah

Adapun dari sisi penerimaan, komposisi pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) 2016 mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang utama pembiayaan Pemprov Jateng dengan kontribusi sebesar Rp11 triliun atau 59% dari pendapatan daerah. Kemudian disusul oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat dengan komposisi  41% atau secara nominal sebesar Rp8 triliun. Kemudian sisanya yang kurang dari 1% berasal dari instrumen lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan setoran Rp74 miliar.

Bila dilihat lebih dalam dalam struktur PAD, maka pajak daerah menjadi mesin uang Pemprov Jateng dengan kontribusi sebesar Rp9,6 triliun atau 84% dari keseluruhan PAD. Selanjutnya disusul oleh pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp1,4 triliun atau 12%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp340 miliar atau 3% dan setoran retribusi daerah sebesar Rp106 miliar atau 1% dari pendapatan PAD.

Baca Juga: Era Kejayaan Minyak Meredup, Industri dan Pertanian Kini Jadi Andalan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sumber utama pembiayaan daerah di lingkup Pemprov Jateng berasal dari PAD. Meski komposisi dana perimbangan dari pemerintah pusat masih cukup besar, namun menunjukkan arah yang positif menuju kemandirian fiskal di daerah.

Sebagai catatan, kewenangan provinsi dalam pungutan pajak terbatas pada lima instrumen pungutan, yakni bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok.

Kinerja Pajak

Baca Juga: Kontribusi Setoran Pajak terhadap PAD Masih Minim

Dari sisi kinerja penerimaan pajak daerah di Jateng dapat dikatakan terus meningkat tiap tahunnya. Namun dari sisi mencapai target yang ditentukan dalam APBD, realisasi penerimaan pajak daerah di Jateng mengalami kontraksi sejak 2015.

Bila dirunut, mulai 2012 realisasi penerimaan pajak daerah melebihi ekspektasi dengan capaian sebesar 114,73% dari target. Kemudian prestasi berulang pada dua tahun selanjutnya. Misalnya pada 2013 yang mencapai 122,47% dari target dan pada 2014 yang mencapai 115,73% dari target yang dicanangkan.

Kondisi kemudian berbalik saat memasuki tahun fiskal 2015 dan 2016 di mana realisasi penerimaan selalu meleset dari target. Pada 2015, realisasi setoran pajak hanya mampu mencapai 88,55% dari target. Kemudian data terakhir, pada 2016 mencatat penurunan persentase realisasi yang mencapai 80,24% dari target dalam APBD.

Baca Juga: Sektor Wisata Jadi Penopang Ekonomi Pulau Dewata

Sementara dari sisi penerimaan per jenis pajak berdasarkan data APBD, hanya pada 2012 data tersedia secara lengkap dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan . Dalam data tersebut pajak dan pungutan berbasis kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar bagi pajak daerah yang pada tahun itu terkumpul sebesar Rp5,5 triliun. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) misalnya yang mencatat angka penerimaan sebesar Rp2 triliun.

Kemudian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mencatat penerimaan sebesar Rp2,5 triliun dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp975 miliar. Realisasi penerimaan pajak daerah lainnya hanya tercatat Pajak Air Permukaan sebesar Rp7,4 miliar.

Baca Juga: Pajak Daerah Hanya Sumbang 50% PAD

Sepanjang triwulan I Tahun 2018, data Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) menunjukkan realisasi PKB dan BBNKB melampaui nilai realisasi pajak PKB dan BBNKB pada triwulan I Tahun 2017. PKB misalnya mencatat penerimaan sebesar Rp972 miliar atau 24,67% dari target. Capaian ini lebih baik dari periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp860 atau 23,25% dari target.

Sementara untuk realisasi BBNKB triwulan I tahun 2018 sebesar Rp881 miliar atau 28,79% dari target. Angka ini menunjukkan perbaikan dari tahun 2017 di mana realisasi penerimaan untuk BBNKB sebesar Rp739 miliar atau 24,9% dari target.

Tarif dan Jenis Pajak

Baca Juga: Kinerja Pajak di Kota Industri Gas Ini Masih Rendah

Terdapat lima jenis pajak tingkat provinsi yang berlaku. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda)No.2/2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur (Pergub) No.13/2015 tentang Perubahan atas Pergub No.21/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jateng No.2/2011 tentang Pajak Daerah.

Sementara itu, pungutan yang sifatnya retribusi diatur dalam Perda No.11/2011 tentang Retribusi Daerah dan pembaruan tarif retribusi dalam Pergub No.31/2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi.

Jenis Pajak Provinsi Berlaku Tarif Provinsi Jateng Maksimal dalam Tarif UU PDRDa
Pajak kendaraan bermotor 0,2%-3,5%b 0,1%-10%
Bea balik nama kendaraan bermotor 0,75%-12,5%c 0,75%-20%
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5% 5%-10%
Pajak air permukaan 10% 10%
Pajak rokok 10% 10%

Keterangan:

Baca Juga: Sumbangsih Sektor Pariwisata untuk PAD Masih Nol
  1. Rentang tarif berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah (UU PDRD).
  2. Tarif 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, instansi pemerintah, 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum, 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi. Sementara tarif progresif berlaku bagi kepemilikan kedua sebesar 2%, Ketiga 2,5%, keempat 3% dan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%. 
  3. Tarif BBNKB penyerahan pertama sebesar 12,5 % dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar dipatok tarif pada penyerahan pertama sebesar 0,75% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% .

Berkaitan dengan penetapan tarif yang diatur di dalam Perda ini, khusus untuk tarif Pajak Kendaraan Bermotor diberlakukan pengenaan tarif secara progresif. Dengan demikian, tarif pajak kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dikenakan lebih tinggi dari tarif kepemilikan kendaraan bermotor yang pertama. Selain itu perluasan basis pajak dilakukan, terutama untuk PKB dan BBNKB sehingga mencakup kendaraan Pemerintah, TNI dan POLRI.

Selain menetapkan tarif progresif, Jateng juga menyediakan insetif bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Pada semester I 2018, pemutihan denda diberlakukan untuk pajak kendaraan bermotor. Program ini berlaku untuk kendaraan dengan masa jatuh tempo pada 13 Juni hingga 20 Juni 2018, bila didaftarkan 21 Juni maka tidak dikenakan denda atau sanksi administrasi.

Kebijakan serupa pernah dilakukan pada akhir tahun 2017, di mana membebaskan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan Bea Balik Nama (BBN) II selama 3 bulan mulai pada 21 Agustus 2017 sampai 30 November 2017.

Baca Juga: Eksplorasi SDA Jadi Sumber Utama Penerimaan Pajak Daerah

Tax Ratio

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan DDTCNews, kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB (tax ratio) Provinsi Jateng mencapai 1,31%.

Angka rasio pajak ini tergolong moderat karena rata-rata tax ratio tingkat provinsi sebesar 1,35%. Adapun tax ratio provinsi tertinggi berada di angka 3,74% dan terendah di posisi 0,50%.

Baca Juga: Denyut Pembangunan DKI Berasal dari Pajak Daerah

Catatan :

  1. Tax Ratio dihitung berdasarkan total penerimaan pajak dan retribusi daerah baik yang dikumpulkan di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota di provinsi terkait terhadap PDRB
  2. Rata-rata provinsi dihitung dari rata-rata berimbang (dibobot berdasarkan kontribusi PDRB) tax ratio seluruh provinsi di Indonesia
  3. Rasio terendah dan tertinggi berdasarkan peringkat tax ratio seluruh provinsi di Indonesia

Administrasi Pajak

Baca Juga: Membangun Indonesia dari (Pajak) Daerah

Pungutan pajak di wilayah Jateng dilakukan melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) yang berkedudukan di Jalan Pemuda No.1 Semarang. Selain itu Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UPPD) dibagi ke dalam 6 wilayah koordinator, yakni Semarang, Surakarta, Pati, Pekalongan, Banyumas dan Kedu.

Bagi masyarakat yang ingin mengakses data seputar data keuangan Provinsi Jateng dapat dilakukan melalui laman resmis BPRD Jateng di situs bppd.jatengprov.go.id.

Dalam pengumpulan pajak, BPPD Jateng juga menggandeng Polda Jateng untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Setidaknya terdapat 8 jenis layanan Samsat untuk wilayah Jateng. Kedelapan layanan tersebut adalah ATM Samsat, Samsat Car Free Day, Layanan Samsat Drive Thru, Samsat Gerai, Layanan Samsat Induk, Samsat Keliling, Samsat Paten dan Samsat Pembantu.

Baca Juga: Pajak Jadi Batu Sandungan Perda Kawasan Tanpa Rokok

Adapun untuk memudahkan masyarakat Jateng dalam membayar kewajiban pajak, Pemprov Jateng menyiapkan saran pembayaran berbasis internet. Aplikasi tersebut bernama Sakpole atau singkatan dari Sistem Administrasi Pajak Online. Aplikasi bisa diunduh di Play Store di smartphone berbasis Android. Setelah itu tinggal mengikuti petunjuk dan fitur yang ada di aplikasi tersebut.*

Topik : profil pajak daerah, tax ratio daerah, provinsi jawa tengah
artikel terkait
Kamis, 17 Mei 2018 | 16:03 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN KAIMANA
Sabtu, 19 Mei 2018 | 12:11 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN PANDEGLANG
Jum'at, 18 Mei 2018 | 14:19 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI BALI
Kamis, 31 Mei 2018 | 13:50 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI RIAU
berita pilihan
Jum'at, 18 Mei 2018 | 14:19 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI BALI
Kamis, 31 Mei 2018 | 13:50 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI RIAU
Senin, 21 Mei 2018 | 08:56 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI JAWA BARAT
Selasa, 05 Juni 2018 | 10:34 WIB
PROFIL PAJAK KOTA MAKASSAR
Kamis, 17 Mei 2018 | 15:06 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN ACEH BESAR
Kamis, 17 Mei 2018 | 17:31 WIB
PROFIL DAERAH KOTA BONTANG
Jum'at, 13 Juli 2018 | 11:05 WIB
PROFIL DAERAH KABUPATEN BANJAR
Kamis, 17 Mei 2018 | 18:55 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN PASURUAN
Kamis, 17 Mei 2018 | 14:54 WIB
PROFIL PAJAK DKI JAKARTA
Terpopuler
1