BERITA TERKINI
SEMARANG, DDTCNews – Pemprov Jawa Tengah berhasil mengumpulkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) senilai Rp3,96 triliun pada 2025, atau 95,31% dari target Rp4,15 triliun. Meski mendekati target, pemprov masih menghadapi isu besarnya tunggakan PKB.
Kabid PKB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah Danang Wicaksono mengungkapkan terdapat sekitar 16 juta objek kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Namun, hingga akhir 2025, hanya 11,3 juta kendaraan yang sudah membayar PKB.
“Artinya masih ada 4,7 juta penunggak pajak. Setiap tahun, kejadian ini selalu berulang,” katanya, dikutip pada Kamis (8/1/2025).
Besarnya jumlah kendaraan yang menunggak pajak menghilangkan potensi penerimaan daerah hingga sekira Rp2,1 triliun. Meski demikian, tidak seluruh kendaraan yang tercatat menunggak masih aktif beroperasi di lapangan.
Pemprov menilai realisasi penerimaan PKB pada 2025 menunjukkan tren positif ketimbang tahun sebelumnya. Dari perhitungan penerimaan murni tanpa opsen PKB, penerimaan pajaknya meningkat dari capaian 2024 sekitar Rp3,8 triliun.
“Setelah dilakukan penyisiran data, jumlah kendaraan yang benar-benar aktif tetapi belum memenuhi kewajiban pajak diperkirakan sekitar 2,7 juta unit. Secara perlahan kami coba bersihkan [data],” tutur Danang.
Sementara itu, penerimaan dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) turun tajam. Dari target Rp2,5 triliun, realisasi BBNKB pada 2025 hanya mencapai Rp1,741 triliun atau shortfall sekitar Rp787 miliar.
Dia menegaskan penurunan tersebut bukan hanya terjadi di Jawa Tengah, melainkan juga secara nasional. Tren penurunan penerimaan BBNKB terjadi lantaran melemahnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor.
“Drop cukup dalam itu BBNKB karena pembelian kendaraan baru turun. Pembelian kendaraan bermotor se-Indonesia turun semua,” ujarnya seperti dilansir indoraya.news. (rig)
