Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Contoh Soal Penghitungan Sanksi Administrasi Kenaikan

A+
A-
1
A+
A-
1
Contoh Soal Penghitungan Sanksi Administrasi Kenaikan

SECARA umum, ada 3 jenis sanksi administrasi di bidang perpajakan, yaitu denda, bunga, dan kenaikan. Pada artikel sebelumnya telah diuraikan cara penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Selanjutnya, artikel ini membahas mengenai cara penghitungan sanksi administrasi berupa kenaikan.

Perlu dipahami, ketentuan yang menjadi rujukan penghitungan sanksi administrasi berupa kenaikan yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP). Berikut adalah beberapa contoh penghitungan sanksi administrasi kenaikan.

Soal 1
PT. Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan instan. Pada Oktober 2020, PT Jaya menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pajak senilai Rp60.000.000 atas pajak pertambahan nilai (PPN). Akan tetapi, berdasarkan pada hasil pemeriksaan ditemukan pajak keluaran PT Jaya senilai Rp100.000.000 dan pajak masukannya senilai Rp150.000.000.

Baca Juga: Nilai Denda Bagi Pelaku Pengelakan Pajak Dinaikkan

Berdasarkan pada hasil pemeriksaan yang ditemukan tersebut, dirjen pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada PT Jaya. Adapun penghitungan SKPKB tersebut sebagai berikut:


Berapakah sanksi administrasi berupa kenaikan yang harus dibayarkan oleh PT. Jaya?

Baca Juga: Aturan Turunan UU HPP Soal PPN Disiapkan, 4 Hal Ini Perlu Diperhatikan

Jawaban
Berdasarkan pada Pasal 17C ayat (5) UU KUP, dalam hal dilakukannya pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak kriteria tertentu yang menyebabkan diterbitkannya SKPKB, jumlah kekurangan pajaknya akan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak.

Adapun penghitungan kenaikan adalah sebagai berikut:

Pajak kurang bayar
= Rp10.000.000

Baca Juga: Ingatkan Kembali Peran Krusial UU HPP, Begini Pesan Dirjen Pajak

Sanksi administrasi
= 100% X Rp10.000.000
= Rp10.000.000

Mengacu pada penghitungan di atas, sanksi administrasi berupa kenaikan pajak yang dikenakan kepada PT Jaya adalah senilai Rp10.000.000.

Soal 2
PT Maju adalah pengusaha kena pajak (PKP) yang dikukuhkan sejak 15 Januari 2019. Untuk masa Desember 2021, PT Maju telah membayar PPN yang terutang. Kemudian, pada Maret 2022, dirjen pajak melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat PPN yang ternyata tidak seharusnya dikompensasikan.

Baca Juga: Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Kemudian, ditemukan pajak yang kurang dibayar oleh PT Maju untuk masa Desember 2021 senilai Rp200.000.000. Dalam hal ini, SKPKB diterbitkan pada Juli 2022. Hitunglah berapa sanksi administrasi yang dikenakan kepada PT Maju?

Jawaban
Berdasarkan pada kasus di atas, dapat diketahui, dirjen pajak telah menerbitkan SKPKB berdasarkan pada hasil pemeriksaan yang menyatakan adanya PPN yang ternyata tidak seharusnya dikompensasikan.

Berdasarkan pada Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP, dirjen pajak dapat mengenakan sanksi administrasi berupa kenaikan karena diterbitkannya SKPKB kepada PT Maju sebesar 75%.

Baca Juga: Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker

Sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut dihitung dari jumlah PPN yang tidak atau kurang dibayar. Adapun penghitungan sanksi kenaikannya adalah sebagai berikut:

Sanksi administrasi kenaikan
= 75% X Rp200.000.000
= Rp150.000.000

Berdasarkan pada penghitungan tersebut, sanksi administrasi berupa kenaikan yang harus dibayar PT Maju adalah senilai Rp150.000.000.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tahun 2021 Diperkirakan Hanya Tumbuh 3,3%

Soal 3
PT Bumi adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Pada Agustus 2020, dirjen pajak melakukan pemeriksaan kepada PT Bumi dan ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang untuk masa Desember 2019 senilai Rp20.000.000.

Terhadap hal tersebut, dirjen pajak memutuskan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Hitunglah berapa sanksi administrasi berupa kenaikan yang dikenakan kepada PT Bumi?

Jawaban
Merujuk pada kasus di atas, dirjen pajak dapat menerbitkan SKPKBT kepada PT Bumi karena menemukan data baru yang belum terungkap sebelumnya dan menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Baca Juga: Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Berpotensi Tekan Kinerja Investasi 2022

Terhadap hal tersebut, PT Bumi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU KUP. Sanksi tersebut dihitung dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Adapun penghitungan sanksi kenaikannya adalah sebagai berikut:

Sanksi administrasi kenaikan
= 100% X Rp20.000.000
= Rp20.000.000

Baca Juga: Wajib Pajak Harus Cermat Menghitung Pajak Atas Sewa, Ini Alasannya

Berdasarkan pada penghitungan tersebut, sanksi administrasi kenaikan yang dikenakan kepada PT Bumi adalah senilai Rp20.000.000. (zaka/kaw)

Topik : kelas pajak, sanksi administrasi, kelas sanksi administrasi, UU KUP, denda, bunga, kenaikan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 25 November 2021 | 16:11 WIB
UU CIPTA KERJA

UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Turunan Masih Berlaku

Kamis, 25 November 2021 | 14:37 WIB
UU CIPTA KERJA

Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Diklaim Masih Berlaku

Kamis, 25 November 2021 | 13:55 WIB
UU CIPTA KERJA

Inkonstitusional Bersyarat, UU Ciptaker Harus Diperbaiki dalam 2 Tahun

Rabu, 24 November 2021 | 18:00 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH

Pemprov Jorjoran Berikan Pemutihan Denda Pajak, Ternyata Ini Alasannya

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

Senin, 06 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:33 WIB
PENEGAKAN HUKUM

KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Senin, 06 Desember 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil