Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Contoh Soal Penghitungan Sanksi Administrasi Denda

A+
A-
17
A+
A-
17
Contoh Soal Penghitungan Sanksi Administrasi Denda

PEMBERIAN sanksi administrasi merupakan salah satu bentuk penegakan hukum di bidang perpajakan.

Mengacu pada Pasal 37 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP), sanksi administrasi terbagi menjadi 3, yaitu bunga, denda, dan kenaikan.

Adapun penghitungan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan memiliki ketentuan yang berbeda. Pada artikel ini diuraikan mengenai contoh soal penghitungan sanksi administrasi denda.

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

Seperti diketahui, sanksi administrasi berupa denda umumnya dikenakan kepada wajib pajak terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan pajaknya. Berikut ini beberapa contoh penghitungan sanksi administrasi denda.

Soal 1
PT Maju Jaya diperiksa bukti permulaan untuk Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2020. PT Maju Jaya berniat untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran dengan melaporkan jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai Rp100.000.000. Berapakah sanksi administrasi yang harus dibayar PT Maju Jaya?

Jawaban:
Berdasarkan pada kasus di atas, PT Maju Jaya akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar sesuai Pasal 8 ayat (3a) UU KUP. Adapun penghitungannya sebagai berikut:

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Sanksi Administrasi Denda
= 100% x Rp100.000.000.
= Rp100.000.000.

Berdasarkan pada penghitungan tersebut maka sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar oleh PT Maju Jaya adalah senilai Rp100.000.000.

Soal 2
PT Makmur Sentosa merupakan pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak (BKP) senilai Rp100.000.000 pada 2020. Terhadap transaksi penyerahan tersebut, PT Makmur Sentosa terlambat membuat faktur pajak. Oleh karena itu, dirjen pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap PT Makmur Sentosa. Berapakah sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar PT Makmur Sentosa?

Baca Juga: DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Jawaban:
Berdasarkan pada Pasal 14 ayat (4) UU KUP, terhadap pengusaha atau PKP yang terlambat membuat faktur pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak (DPP). Adapun penghitungan sanksi administrasi denda yang harus dibayar PT Makmur Sentosa ialah sebagai berikut.

Sanksi Administrasi Denda
= 1% X Rp100.000.000
= Rp1.000.000

Mengacu pada penghitungan di atas, sanksi administrasi berupa denda pajak yang dikenakan kepada PT Makmur Sentosa ialah senilai Rp1.000.000.

Baca Juga: PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Soal 3
Pada 2020, PT Abadi menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah yang masih harus dibayar senilai Rp1.200.000.000. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, PT Abadi menyetujui pajak yang masih harus dibayar senilai Rp450.000.000.

Kemudian, PT Abadi melunasi sebagian SKPKB tersebut senilai Rp450.000.000 dan mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Adapun dirjen pajak mengabulkan sebagian keberatan PT Abadi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai Rp900.000.000. Berapa jumlah denda yang harus dibayar?

Jawaban:
Berdasarkan pada kasus di atas, PT Abadi akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (9) UU KUP.

Baca Juga: Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Sanksi administrasi denda tersebut dihitung dari jumlah pajak berdasarkan pada keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Adapun penghitungannya sebagai berikut:

Sanksi Administrasi Denda
= 30% x (Rp900.000.000 – Rp450.000.000)
= 30% x Rp450.000.000
= Rp135.000.000

Berdasarkan pada penghitungan di atas, sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar PT Abadi adalah senilai 135.000.000.

Baca Juga: Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Soal 4
Pada 2020, SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai Rp1.000.000.000 diterbitkan terhadap PT Sejahtera. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, wajib pajak hanya menyetujui pajak yang masih dibayar senilai Rp200.000.000.

Wajib pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut senilai Rp200.000.000 dan mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Kemudian, dirjen pajak mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp750.000.000.

Selanjutnya, wajib pajak mengajukan permohonan banding dan oleh Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi senilai Rp450.000.000. Berapa jumlah denda yang dikenakan?

Baca Juga: Bikin Faktur Pajak Fiktif dan Palsukan Data SPT, 4 Orang Ditangkap

Jawaban:
Merujuk pada kasus di atas, dalam hal permohonan banding PT Sejahtera dikabulkan sebagian, PT Sejahtera dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5d) UU KUP.

Sanksi administrasi denda tersebut dihitung dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Adapun penghitungannya adalah sebagai berikut.

Sanksi Administrasi Denda
= 60% X (Rp450.000.000- Rp200.000.000)
= Rp150.000.000.

Baca Juga: Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Berdasarkan pada penghitungan di atas, sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar PT Sejahtera adalah senilai Rp150.000.000. (zaka/kaw)

Topik : kelas pajak, sanksi administrasi, kelas sanksi administrasi, UU KUP, UU HPP, pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Banyak WP Belum Tergapai, Setoran Pajak Orang Pribadi Masih Minim

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tax Effort?

Rabu, 19 Januari 2022 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pengaturan serta Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dalam UU HKPD

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak