Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Contoh Soal Penghitungan Sanksi Administrasi Denda

A+
A-
18
A+
A-
18
Contoh Soal Penghitungan Sanksi Administrasi Denda

PEMBERIAN sanksi administrasi merupakan salah satu bentuk penegakan hukum di bidang perpajakan.

Mengacu pada Pasal 37 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP), sanksi administrasi terbagi menjadi 3, yaitu bunga, denda, dan kenaikan.

Adapun penghitungan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan memiliki ketentuan yang berbeda. Pada artikel ini diuraikan mengenai contoh soal penghitungan sanksi administrasi denda.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Seperti diketahui, sanksi administrasi berupa denda umumnya dikenakan kepada wajib pajak terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan pajaknya. Berikut ini beberapa contoh penghitungan sanksi administrasi denda.

Soal 1
PT Maju Jaya diperiksa bukti permulaan untuk Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2020. PT Maju Jaya berniat untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran dengan melaporkan jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai Rp100.000.000. Berapakah sanksi administrasi yang harus dibayar PT Maju Jaya?

Jawaban:
Berdasarkan pada kasus di atas, PT Maju Jaya akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar sesuai Pasal 8 ayat (3a) UU KUP. Adapun penghitungannya sebagai berikut:

Baca Juga: Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Sanksi Administrasi Denda
= 100% x Rp100.000.000.
= Rp100.000.000.

Berdasarkan pada penghitungan tersebut maka sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar oleh PT Maju Jaya adalah senilai Rp100.000.000.

Soal 2
PT Makmur Sentosa merupakan pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak (BKP) senilai Rp100.000.000 pada 2020. Terhadap transaksi penyerahan tersebut, PT Makmur Sentosa terlambat membuat faktur pajak. Oleh karena itu, dirjen pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap PT Makmur Sentosa. Berapakah sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar PT Makmur Sentosa?

Baca Juga: Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Jawaban:
Berdasarkan pada Pasal 14 ayat (4) UU KUP, terhadap pengusaha atau PKP yang terlambat membuat faktur pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak (DPP). Adapun penghitungan sanksi administrasi denda yang harus dibayar PT Makmur Sentosa ialah sebagai berikut.

Sanksi Administrasi Denda
= 1% X Rp100.000.000
= Rp1.000.000

Mengacu pada penghitungan di atas, sanksi administrasi berupa denda pajak yang dikenakan kepada PT Makmur Sentosa ialah senilai Rp1.000.000.

Baca Juga: Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Soal 3
Pada 2020, PT Abadi menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah yang masih harus dibayar senilai Rp1.200.000.000. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, PT Abadi menyetujui pajak yang masih harus dibayar senilai Rp450.000.000.

Kemudian, PT Abadi melunasi sebagian SKPKB tersebut senilai Rp450.000.000 dan mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Adapun dirjen pajak mengabulkan sebagian keberatan PT Abadi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai Rp900.000.000. Berapa jumlah denda yang harus dibayar?

Jawaban:
Berdasarkan pada kasus di atas, PT Abadi akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (9) UU KUP.

Baca Juga: Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Sanksi administrasi denda tersebut dihitung dari jumlah pajak berdasarkan pada keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Adapun penghitungannya sebagai berikut:

Sanksi Administrasi Denda
= 30% x (Rp900.000.000 – Rp450.000.000)
= 30% x Rp450.000.000
= Rp135.000.000

Berdasarkan pada penghitungan di atas, sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar PT Abadi adalah senilai 135.000.000.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Soal 4
Pada 2020, SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai Rp1.000.000.000 diterbitkan terhadap PT Sejahtera. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, wajib pajak hanya menyetujui pajak yang masih dibayar senilai Rp200.000.000.

Wajib pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut senilai Rp200.000.000 dan mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Kemudian, dirjen pajak mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp750.000.000.

Selanjutnya, wajib pajak mengajukan permohonan banding dan oleh Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi senilai Rp450.000.000. Berapa jumlah denda yang dikenakan?

Baca Juga: Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Jawaban:
Merujuk pada kasus di atas, dalam hal permohonan banding PT Sejahtera dikabulkan sebagian, PT Sejahtera dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5d) UU KUP.

Sanksi administrasi denda tersebut dihitung dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Adapun penghitungannya adalah sebagai berikut.

Sanksi Administrasi Denda
= 60% X (Rp450.000.000- Rp200.000.000)
= Rp150.000.000.

Baca Juga: Tax Ratio 2023 Diproyeksi Turun Jadi 9,61%, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Berdasarkan pada penghitungan di atas, sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar PT Sejahtera adalah senilai Rp150.000.000. (zaka/kaw)

Topik : kelas pajak, sanksi administrasi, kelas sanksi administrasi, UU KUP, UU HPP, pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 11:45 WIB
PIDATO KENEGARAAN 2022

Jokowi Klaim Hilirisasi Nikel Kerek Kinerja Ekspor dan Setoran Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:15 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bunga dari P2P Lending Kena Pajak, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Promo Merdeka Perpajakan ID: Gratis Buku UU HPP + Diskon Tambahan 17%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor