Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Tak Setorkan Pajak dan Lapor SPT, Tersangka Diserahkan ke Kejari

A+
A-
3
A+
A-
3
Tak Setorkan Pajak dan Lapor SPT, Tersangka Diserahkan ke Kejari

Ilustrasi.

TERNATE, DDTCNews – Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) menyerahkan tersangka berinisial YQ beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate.

YQ selaku pengurus CV SPM diduga kuat telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i UU KUP. YQ ditengarai secara sengaja tidak menyampaikan SPT dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut.

"Kejadian ini diharapkan menjadi peringatan bagi wajib pajak agar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak," ujar Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut Dodik Samsu Hidayat dikutip dari laman resmi DJP, Jumat (31/12/2021).

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Dodik menjelaskan YQ diduga telah melakukan tindak pidana pajak pada masa pajak April 2021 di wilayah KPP Pratama Ternate. Akibat perbuatannya, kerugian penerimaan negara ditaksir mencapai Rp716,8 juta.

Guna mengganti kerugian negara, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap aset tersangka, yaitu 20 SHM tanah dengan total luas mencapai 18 hektare yang terletak di Pulau Mangoli, Desa Wailoba, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.

Atas perbuatannya, YQ juga berpotensi dijatuhi sanksi pidana penjara selama 6 bulan hingga 6 tahun dan denda sebesar 2 kali lipat hingga 4 kali lipat dari pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Baca Juga: Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Dodik menegaskan DJP akan tetap melakukan penggalian potensi pajak melalui cara-cara persuasif. Pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan hanya akan dilakukan atas wajib pajak yang mencoba-coba untuk tidak melaksanakan kewajibannya.

“Penegakan hukum akan tetap dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku serta memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak yang sudah taat dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya,” ujarnya. (rig)

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?
Topik : kanwil djp Suluttenggomalut, penegakan hukum, tindak pidana perpajakan, pajak, daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Ummu Khabibah

Sabtu, 01 Januari 2022 | 02:55 WIB
lalu, bagaimana sebaiknya cara mengatasi hal ini?

Ummu Khabibah

Sabtu, 01 Januari 2022 | 02:55 WIB
kalau boleh tau CV SPM itu singkatan apa ya min?
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Mei 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN KOTAWIRINGIN TIMUR

Pemda Luncurkan Aplikasi Smart Tax, Warga Pelosok Gampang Bayar Pajak

Jum'at, 27 Mei 2022 | 08:32 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Update Daftar Wajib Pajak Prioritas Pengawasan Tiap Kuartal

Kamis, 26 Mei 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP: Ikut PPS, Wajib Pajak Terbebas Sanksi dan Dapat Perlindungan Data

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor