Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Sudah Masuk UU 2/2020, Pajak Transaksi Elektronik Jadi Diterapkan?

A+
A-
2
A+
A-
2
Sudah Masuk UU 2/2020, Pajak Transaksi Elektronik Jadi Diterapkan?

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Meskipun sudah masuk dalam UU 2/2020, pajak transaksi elektronik (PTE) masih belum akan diimplementasikan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (6/8/2021).

Analis Kebijakan Muda Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Melani Dewi Astuti mengatakan Indonesia masih akan menunggu hasil konsensus global. Simak Fokus Selangkah Lagi Mencapai Konsensus Global Pajak Digital.

"Dengan adanya global agreement maka PTE, yang adalah contoh unilateral measures-nya Indonesia, harus dicabut," katanya dalam sebuah webinar.

Baca Juga: DJP Lanjutkan Implementasi Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan

Sebanyak 132 dari 139 negara anggota OECD/G-20 Inclusive Framework on BEPS (IF) sudah sepakat untuk tidak menerapkan digital service tax (DST) atau aksi unilateral lainnya. Mereka akan mengatur implementasi dari aturan perpajakan internasional.

Selain mengenai prospek PTE, ada pula bahasan terkait dengan penggunaan aplikasi Smartweb akan memperkuat kemampuan Ditjen Pajak (DJP) dalam menganalisis hubungan istimewa yang dimiliki wajib pajak. Ada pula bahasan mengenai kinerja pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2021.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Bakal Dibentuk Financial Center IKN, Ada Insentif Tidak Dipungut PPh

Tunggu Konsensus Global

Analis Kebijakan Muda PKPN BKF Melani Dewi Astuti mengatakan pengenaan PTE tidak bertentangan dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Hal ini dikarenakan PTE adalah jenis pajak baru di luar rezim PPh.

Sesungguhnya PTE dapat dikenakan atas perusahaan yang memenuhi kriteria significant economic presence pada Pasal 6 ayat (7) UU No. 2/2020. Dalam ayat tersebut, suatu usaha dipandang memiliki kehadiran ekonomi signifikan bila memenuhi telah memenuhi threshold peredaran bruto, penjualan, dan pengguna aktif di Indonesia pada jumlah tertentu.

Baca Juga: Tarif PPN Naik, Dampaknya Sudah Ada di Penerimaan Pajak

Namun, Indonesia masih belum menerapkan ketentuan ini karena menunggu tercapainya konsensus global. Simak pula ‘Bersiap Menyambut Arsitektur Baru Pajak Internasional’ dan ‘Pilar 1 Proposal Pajak OECD, Apa Untungnya bagi Indonesia?’. (DDTCNews)

Aplikasi Smartweb

Sesuai dengan SE-39/PJ/2021, Smartweb akan menampilkan beberapa informasi. Pertama, beneficial owner dan/atau ultimate beneficial owner. Kedua, grup wajib pajak yang merupakan kumpulan dua atau lebih wajib pajak dalam suatu kelompok usaha.

Baca Juga: AR dan Pemeriksa Berpeluang Dilebur, Penagihan dengan Surat Paksa Naik

Ketiga, transaksi afiliasi atau transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh. Keempat, indikasi risiko ketidakpatuhan pelaporan transaksi afiliasi. Kelima, wajib pajak orang pribadi kaya beserta dengan keluarga dan/atau perusahaan grupnya.

“Aplikasi untuk memahami hubungan antara wajib pajak dengan keluarganya serta perusahaan yang dimilikinya,” ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo. Simak ‘DJP Dapat Info WP OP Kaya, Keluarga, dan Perusahaan Grupnya Lewat Ini’. (DDTCNews)

Konsumsi Rumah Tangga

Baca Juga: Porsi Penerimaan PPN Dalam Negeri Lebih Besar dari PPh Korporasi

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar pada pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2021 yang sebesar 7,07%.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan pertumbuhan tersebut disebabkan membaiknya konsumsi masyarakat ketika kasus Covid-19 mulai menurun pada saat itu. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal II/2021 sebesar 5,93% dengan kontribusi pada pertumbuhan sebesar 3,17%.

Perbaikan konsumsi berimplikasi pada penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada semester I/2021 yang tercatat senilai Rp217,66 triliun atau tumbuh 14,84% secara tahunan.

Baca Juga: Beberapa Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Kinerja penerimaan PPN dan PPnBM tersebut menyumbang sekitar 39% dari total penerimaan pajak pada semester I/2021. Kinerja tersebut sekaligus mencapai sekitar 41,98% dari target yang dipatok dalam APBN senilai Rp518,55 triliun. Simak ‘Keluar dari Resesi, Sri Mulyani: Seluruh Mesin Pertumbuhan Mulai Pulih’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Dampak Pemberian Insentif PPnBM Mobil DTP

BPS mencatat lapangan usaha perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya pada kuartal II/2021 mengalami pertumbuhan 37,88% secara tahunan.

Baca Juga: Soal Penggunaan Aplikasi Kunjung Pajak, Begini Kata DJP

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan pertumbuhan itu berbanding terbalik dengan situasi pada kuartal sebelumnya yang minus 5,46%. Pertumbuhan itu, menurutnya, terjadi karena pemberian insentif PPnBM atas mobil ditanggung pemerintah (DTP)

"Ini lagi-lagi karena kebijakan pemerintah. Adanya program relaksasi PPnBM yang menyebabkan permintaan mobil, sepeda motor, dan reparasinya tumbuh 37,88%," katanya. (DDTCNews)

Penerbitan SP2DK

Baca Juga: Nomor Seri Faktur Pajak dengan Status Reject Bisa Dipakai Kembali

DJP mengharapkan wajib pajak memanfaatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai fasilitas untuk memperbaiki pelaksanaan kewajiban perpajakan dan terhindar dari risiko pemeriksaan.

Pasalnya, SP2DK tidak serta merta terbit dan dikirim kepada wajib pajak. Dia menjelaskan proses diawali dengan kegiatan pengawasan melalui penelitian atas kepatuhan wajib pajak. Jika fiskus membutuhkan klarifikasi atas data dan informasi yang dimiliki maka dapat diterbitkan SP2DK kepada wajib pajak. Simak ‘Terbitkan SP2DK, DJP Harapkan Respons Seperti Ini dari Wajib Pajak’. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: DJP Ingatkan Lagi Soal Pelaporan Hibah Bukan Objek Pajak dalam SPT

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak transaksi elektronik, PTE, UU 2/2020. konsensus global

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Dika Meiyani

Jum'at, 06 Agustus 2021 | 09:08 WIB
Semoga dapat membantu penerimaan negara
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 07 November 2022 | 08:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Implementasi Prepopulated SPT Masa PPN, Ditjen Pajak Lakukan Ini

Sabtu, 05 November 2022 | 08:21 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Tarif Cukai Naik Langsung 2 Tahun, Simak Ratusan Nama Pejabat Baru DJP

Kamis, 03 November 2022 | 09:08 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Solusi 2 Pilar, Termasuk Pajak Minimum, Begini Sikap Pemerintah

Rabu, 02 November 2022 | 09:06 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pelantikan 638 Orang Pejabat Kemenkeu, Begini Kata Sri Mulyani

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:30 WIB
BEA METERAI

Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:00 WIB
KP2KP PINRANG

Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:48 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:30 WIB
BEA METERAI

Awas! e-Meterai Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:15 WIB
KP2KP SIDRAP

Bayar PPh Final 0,5%, WP UMKM Diimbau Lakukan Pencatatan Lebih Dulu

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:00 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

Ada Tren Kenaikan Harga Beras Hingga Telur Ayam Ras, Ini Kata BPS

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:47 WIB
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Catat! Upah Minimum Kabupaten/Kota Diumumkan Paling Lambat Pekan Depan

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:38 WIB
PMK 171/2022

Sri Mulyani Rilis Peraturan Baru Soal Pengelolaan Insentif Fiskal

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:34 WIB
KABUPATEN PONOROGO

Kepatuhan WP Membaik, Penerimaan Pajak Daerah Lampaui Target

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:18 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masuk Desember, Belanja Pemerintah Pusat dan Pemda Bakal Dikebut